ISIPII - IKATAN SARJANA ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI INDONESIA

SEMINAR ILMIAH NASIONAL-INFORMATION FOR SOCIETY: SCIENTIFIC POINT OF VIEW

2011-06-26T23:53:00.000-07:00

A. DASAR PEMIKIRAN
Masyarakat informasi berkembang sesuai kemampuannya dalam menghasilkan, menyebarkan, menyimpan, dan memanfaatkan kembali pengetahuan. Perpustakaan adalah institusi yang amat berperan dalam perkembangan tersebut. Demikian pula di Indonesia. Pelayanan perpustakaan di negeri ini telah mengalami perkembangan termasuk dalam menyediakan layanan informasi ilmiah sebagai tulang punggung penelitian.

Perkembangan tersebut tak lepas dari perkembangan peran Pustakawan sebagai profesi yang menguasai bidangnya. Terlebih lagi, perkembangan ini juga didorong oleh pemahaman Pustakawan yang semakin baik tentang fenomena masyarakat informasi, termasuk fenomena aplikasi teknologi dengan segala dampaknya. Pemahaman ini juga disebabkan semakin berkembangnya pula Ilmu Perpustakaan & Informasi (Library & Information Science) di Indonesia.

Inilah saatnya Pustakawan dan Ilmuwan Ilmu Perpustakaan & Informasi memainkan peran ilmiah mereka untuk terus mendukung perkembangan Masyarakat Informasi Indonesia. Kerja sama yang baik antara Pustakawan dan Peneliti merupakan salah satu kunci keberhasilan upaya keilmuan modern.

PDII-LIPI sebagai Pusat di bawah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia memiliki tugas dalam bidang dokumentasi dan jasa informasi serta melakukan penelitian di bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi memilih mitra Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia (ISIPII) sebagai satu-satunya wadah di Indonesia yang menghimpun para ilmuwan Ilmu Perpustakaan & Informasi untuk menyelenggarakan seminar dan lokakarya ini.

B. TUJUAN KEGIATAN
1. Membentuk kepastian landasan ilmiah untuk pelaksanaan pusdokinfo
2. Membangkitkan sikap ilmiah bagi pustakawan
3. Meningkatkan citra dan profesi pustakawan baik dari segi ilmiah maupun profesi

C. TEMPAT DAN WAKTU KEGIATAN
Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah,
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PDII-LIPI),
Tempat : Gedung PDII Lantai 2, Jl Gatot Subroto 10, Jakarta Selatan.
Hari/Tanggal : Rabu dan Kamis, 20-21 Juli 2011.
Waktu : Pukul 08.00-17.00.

D. BENTUK KEGIATAN
Seminar dan Lokakarya 2 hari ini terdiri atas:
1. Seminar Nasional— menghadirkan 20 pembicara/nara sumber dengan moderator sebagai pemandu diskusi.
2. Ekpose/pameran — melibatkan pengelola , penyelenggera akademi, penyelenggara penelitian di bidang dokinfo
serta bidang yang terkait seperti teknologi informasi, komunikasi, dan penerbitan.

E. PENYELENGGARA KEGIATAN
PDII-LIPI bekerja sama dengan Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia (ISIPII)

F. NARASUMBER
Narasumber pada program ini adalah para pakar dibidang sains, akademisi dan peneliti bidang perpustakaan dan
informasi.
Keynote speaker: Dr. Ir. Putut Irwan Pudjiono, M.Sc.
Panelis:
1. Prof. Sulistyo Basuki, PhD.
2. Prof. Dr. Ir. Engkos Koswara Natakusumah, M.Sc.
3. Prof. Dr. Paulina Panen
4. Dr. Zaenal Hasibuan
5. Diao Ai Lien, Ph.D
6. Dr. Laksmi, S.S., M.A.
7. Putu Laxman Pendit, PhD.
8. Dr. Ninis Agustini Damayani, M.Lib.
9. Dr. Gardjito, M.Sc.
10. Yudho Giri Sucahyo, Ph.D, CISA, CISM, CEP, CSRS
11. Dr. Tine Silvana R. M.
12. Dr. Rohanda, M.Si
13. Dr. Ilham Prisgunanto
14. Dr. Ir. Puji Mulyono, M.Si
15. Dr. Ridwan Siregar, MLS
16. Dr. Triyono, M.Eng, Sc.
17. Dr. Zulfikar Zein
18. Dr. Udjang Tholib, MA
19. Dr. R. Funny Mustikasari Elita
20. Dr. Yooke Tjuparmah Komaruddin

G. PESERTA
Pimpinan dan manajer yang pengelola dokinfopus, pustakawan, staf pengajar di bidang perpustakaan, peneliti dan praktisi di bidang perpustakaan, institusi yang berkecimpung di bidang dokinfopus, praktisi dan pemerhati dokinfopus, mahasiswa.

F. KONTRIBUSI
Kontribusi untuk acara ini:
Umum : Rp 500.000,-
Mahasisiwa : Rp 300.000,-
Ditransfer melalui:
Bank Permata
No. Rek. 4101248610
a.n. Lira Redata

Informasi lebih lanjut silahkan menghubungi:
• Amsanih - Wagiyah
Telp : 021-5733465
Fax : 021-5733467
Email : admin.pdii@gmail.com | admin@pdii.lipi.go.id

• Ade Farida - hp : 081310991010
• Lira Redata - hp : 0817 118190
Email : info.isipii@gmail.com

H. PENDAFTARAN
Lengkapi informasi berikut ini dan kirimkan via fax ke 021-5733467 atau email : admin.pdii@gmail.com
Nama: __________________________
Instiansi: ________________________
Alamat: _________________________
Telp/HP:_________________________
Email:___________________________
Bersedia mengikuti seminar ini secara penuh dengan kontribusi yang telah dinyatakan oleh panitia.

Tempat/Tanggal/Bulan/Tahun

(Nama lengkap peserta)

UNDANGAN TALK SHOW: Kompetensi Pustakawan Indonesia

2010-09-16T03:24:00.000-07:00

Tumbuh-kembang perpustakaan di Indonesia seharusnya akan mengalami akselerasi dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (UU 43, 2007). Setelah hampir dua tahun diundangkan, apakah terlihat hal itu sudah atau akan belum terjadi? Jawaban atas pertanyaan ini sangat tergantung pada kompetensi pustakawan di Indonesia. Dalam UU 43, 2007, pustakawan diartikan sebagai seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan di bidang kepustakawanan, serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

Harus diakui bahwa kompetensi yang diperoleh dari pendidikan hanyalah kompetensi awal (first entry level) bagi seseorang untuk memulai kegiatan profesi kepustakawanan. Kompetensi awal ini idealnya disepakati antara sekolah perpustakaan dan lembaga pengguna produk sekolah itu. Selanjutnya dalam meniti karir, seseorang harus selalu meningkatkan kompetensi awal tersebut seiring dengan meningkatnya tugas dan tanggung jawab yang dimiliki. Upaya peningkatan kompetensi inilah yang dikenal dengan istilah Continuing Professional Development (CPD). Masing masing lembaga tentu memiliki tuntutan tersendiri atas kompetensi yang harus dipenuhi oleh pustakawan dalam meniti karir. Dengan demikian banyak yang perlu dibahas dan disepakati tentang permasalahan kompetensi pustakawan.

Untuk mempertemukan berbagai pandangan tentang kompetensi pekerja informasi, ISIPII (Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia) bekerjasama dengan PDII-LIPI perlu mengawali diskursus tersebut dalam sebuah talk-show.

Dengan ini kami mengundang rekan-rekan praktisi, akademisi, mahasiswa dan pemerhati keperpustakaan Indonesia untuk menghadiri talk-show mengenai “Kompetensi Pustakawan Indonesia” dan Halal Bihalal ISIPII yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal: Rabu, 29 September 2010
Waktu: Pukul 15: 00 – 17:00
Tempat: Gedung PDII LIPI, Jl. Gatot Subroto 10, Jakarta

Narasumber:
• Titiek Kismiyati, Dra., M.Hum (PERPUSNAS-perumus kompetensi perpustakaan Indonesia),
• Hani Qonitah, SIP, MA Rec. (EXXON Mobil, professional/praktisi),
• Agus Rusmana, Drs.,M.A. (Wakil Ketua ISIPII/Akademisi),
• Eka Meifrina Suminarsih, SIP, MM (BPPT/Pustakawan Teladan Tingkat Nasional 2010)

Moderator:
• Utami Haryadi, M.Lib, MPsi. (Akademisi)

Investasi:
• Profesional / Umum : Rp. 50.000,-
• Mahasiswa (menunjukkan kartu mahasiswa) : Rp. 25.000,-

Pendaftaran dan informasi lebih lanjut:
Ade Farida - SMS 0813-10991010 (nama peserta, institusi alamat email)
Email: info.isipii@gmail.com (nama peserta, institusi alamat email)

Salam,
Presiden ISIPII

Harkrisyati Kamil

CATATAN: BAGI PESERTA YANG INGIN MENDAPATKAN SURAT UNDANGAN RESMI UNTUK BISA DATANG KE ACARA INI, SILAHKAN HUBUNGI ISIPII.

ISIPII : Bergiat untuk Ilmu Perpustakaan dan Informasi 2008-2010

2010-08-30T18:43:00.000-07:00

Sejak didirikan pada tahun 2006, Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia (ISIPII) giat menyelenggarakan berbagai seminar dan diskusi. Tujuannya, apalagi kalau bukan demi pengembangan dan kemajuan ilmu perpustakaan dan informasi. Berbagai pokok permasalahan aktual diperbincangkan - disajikan oleh narasumber, ditanggapi oleh mereka yang hadir, dan diceritakan kembali lewat weblog ini. Harapan ISIPII, pembaca menemukan ide-ide baru 'penuh gizi', memberikan respon positif dan bersama-sama memperkaya khasanah ilmu perpustakaan dan informasi di Indonesia.

Saat ini ,di balik layar, ISIPII tengah mengambil ancang-ancang untuk kembali menyibukkan diri menjalankan misi. Ibarat pelari, sudah bersiap di garis start untuk berpacu. Mengidamkan Indonesia yang menghargai dan memiliki kekuatan informasi, ISIPII berupaya mewujudkannya. Pertama, dengan mengembangkan penelitian di bidangnya untuk mendukung pengembangan wawasan para profesional dan peningkatan kualitas materi di berbagai universitas penyedia program studi ilmu perpustakaan dan informasi di Indonesia. Kemudian, memberikan perlindungan pada anggota organisasi dan masyarakat pengguna jasa perpustakaan dan informasi. Dan pada akhirnya, meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan anggotanya - salah satunya dengan memberikan ruang gerak untuk mengembangkan diri dalam organisasi ini.

ISIPII mendambakan keunggulan kompetitif dari para profesional di bidang keperpustakaan dan informasi. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan perpustakaan dan sumber informasi yang memadai. Juga, penyebaran yang proposional atas tenaga ahli yang cakap di penjuru Indonesia. ISIPII hendak membantu mewujudkan program studi ilmu perpustakaan dan informasi yang berkualitas, sesuai perkembangan zaman dan berdaya saing. ISIPII hendak pula menjembatani tali silaturahmi antar para sarjana, pemerhati dan praktisi untuk menyatukan pikiran dan beraksi bersama demi tercapainya kondisi ideal yang diharapkan.

ISIPII membuka diri bagi para lulusan program studi ilmu perpustakaan dan informasi, praktisi dan pemerhati di bidang ini. ISIPII sejak awal bukan 'milik' alumni dari universitas tertentu, melainkan tempat bernaung dan berbagi pemikiran untuk mereka yang telah bersusah-susah menjalani pendidikan ilmu perpustakaan dan informasi dari berbagai universitas. Tentu dari setiap individu inilah terdapat kesan-kesan, pendapat, kepuasan sekaligus ketidakpuasan terhadap proses yang telah dijalani. Karena itulah, ISIPII mendambakan partisipasi aktif dari para sarjana program studi ilmu perpustakaan dan informasi, praktisi dan pemerhati keperpustakaan Indonesia.

ISIPII, maju terus!

Kilas Balik Kegiatan ISIPII

Sekedar kilas balik, berikut ini adalah kegiatan yang berhasil diselenggarakan oleh ISIPII. Jika Anda, pembaca yang budiman, hendak memberi tanggapan dan kritik membangun, silakan hubungi kami lewat e-mail: info.isipii@gmail.com

2010

Peluncuran dan Bedah Buku dengan judul Pustakawan, Cinta dan Teknologi karya Blasius Sudarsono MLS
Jakarta, 19 Februari 2010, Perpustakaan Kementerian Pendidikan Nasional.
Didukung oleh Perpustakaan Kementerian Pendidikan Nasional
Berangkat dari kecintaan dan perhatian yang mendalam pada bidang ilmu perpustakaan serta pengalaman praktis, Blasius Sudarsono menelurkan sebuah buku tentang perkembangan keperpustakaan. Tulisannya kali ini dibahas oleh Hanna Lattuputty (APISI/Pustakawan British International School), Librenny (Pustakawan di Library of Congress, kantor perwakilan Jakarta) dan Agus Rusmana (Pengurus ISIPII/Dosen Ilmu Informasi dan Perpustakaan UNPAD)

2009

Library and Information Education @ the Crossroad
Bandung, 16-18 November 2009, Hotel Topas
Diselenggarakan atas kerjasama ISIPII dengan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (FPPTI)
Seminar dengan tema Kepustakawanan di Era Dijital dan dilanjutkan dengan Munas ISIPII, parallel dengan Munas FPPTI (Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia). Dalam acara ini juga diadakan diskusi interaktif ISIPII, menghadirkan kontribusi pikiran dan pengamatan beberapa penyelenggara prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi dan praktisi akan keterkinian sekitar kepustakawanan Indonesia. Serta, diskusi dengan tujuan penyusunan cetak biru kepustakawanan Indonesia.

Munas ISIPII
Bandung, 16 November 2009, Hotel Topas
Pengurus memaparkan laporan pertanggungjawaban ISIPII dan secara aklamasi forum menetapkan Harkrisyati Kamil kembali sebagai Presiden ISIPII periode 2009 – 2012.

International Seminar and Workshop
Challenge and Opportunities to Library Management
Universitas Diponegoro, Semarang, 10-11 Agustus 2009
Diselenggarakan atas kerjasama Jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, PDII LIPI, dan ISIPII
Seminar internasional yang terdiri dari seminar dan workshop yang bertujuan membangun pemahaman mengenai konsep Library 2.0 dan sistem-sistem informasi lainnya serta memperoleh paradigma baru mengenai sistem perpustakaan yang lebih interaktid dan berorientasi pengguna.

National Seminars on Libraries and Their Roles in Democratic Societies
- Universitas Kristen Petra, Surabaya, 17 Juni 2009
- Auditorium Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia, Depok, 18 Juni 2009
Kerjasama antara Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi, Ikatan Sarjana Perpustakaan dan Informasi Indonesia, Univesitas Indonesia, Universitas Petra, Goethe-Institute, dan Library of Congress Jakarta.
Perpustakaan memiliki peran nyata dalam demokrasi, terutama dalam menyediakan akses informasi dan mendemokratisasi pengetahuan. Jika perpustakaan dianggap penting maka pustakawan harus terlatih, cakap dan memiliki keahlian yang handal dan tentunya mendapatkan pendidikan secara berkelanjutan. Untuk pemajuan kepustakawanan Indonesia, para pustakawan perlu menemukan ”common concern” yang dapat dijadikan isyu mendasar untuk bergerak bersama.

Talkshow Library 2.0
Museum Bank Mandiri, Jakarta Kota, 16 Mei 2009
Diselenggarakan atas kerjasama Forum Indonesia Membaca (FIM), Library@Batavia dan World Book Day
Perkembangan Web 2.0 berimbas pada pengembangan Library 2.0. Perubahan-perubahan yang dirasakan antara lain adalah ekspektasi yang semakin tinggi dari pustakawan dan pengguna Perpustakaan.
Pengelola perpustakaan perlu melakukan penyesuaian dalam mengatur resource yang dimiliki. Caranya, dengan memaksimalkan penggunaan internet dalam pekerjaan dan layanan di Perpustakaan. Acara ini juga membahas mengenai etika dan tanggungjawab profesional sebagai pustakawan di era informasi untuk bisa menjadi orang yang memimpin, mengerti, mengetahui dan mengajarkan kepada orang lain mengenai information literacy.

Seminar Kepustakawanan Indonesia
Ruang Theater, Perpustakan Nasional, Jakarta, 12 Februari 2009
Diselenggarakan atas kerjasama Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Ilmu Informasi Indonesia (ISIPII) dan Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI), dan Asosiasi pemerhati dunia perpustakaan (APISI, FIM, APII, dll)
Seminar ini banyak diisi dengan diskusi mengenai figur kepemimpinan Perpustakaan Nasional serta peran dan posisi strategis yang perlu diperjuangkan oleh praktisi, akademisi dan pemerhati keperpustakaan Indonesia. Dalam acara ini berbagai pertanyaan dan jawaban mengenai pola pikir pemimpin perpustakaan, kondisi berbagai jenis perpustakaan di Indonesia, serta harapan dan ajakan untuk memajukan budaya baca-tulis dan dunia keperpustakaan. Mulai dari regulasi hingga kenyataan sehari-hari, menggelitik peserta dan narasumber untuk menemukan pencerahan bagi dunia keperpustakaan Indonesia.

Peluncuran buku "Perpustakaan Digital - Kesinambungan dan Dinamika"
Museum Mandiri Lt. Dasar - R. Audio Visual 30 Januari 2009
Diselenggarakan atas kerjasama Forum Indonesia Membaca bekerja sama dengan Museum Mandiri, Friends of Mandiri Museum dan Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia (ISIPII)
Isi buku ini penuh penjelasan tentang seluk beluk dan karakteristik Perpustakaan Digital. Perpustakaan Digital hanya dapat dibangun di sebuah peradaban yang menghargai membaca dan buku sama pentingnya dengan menghargai kemajuan komputer dan Internet. Perpustakaan Digital adalah wujud dari sebuah dinamika yang mengakomodasi kemajuan-kemajuan teknologi. Jika kepustakawanan tak mampu mengadopsi kemajuan teknologi, jangan salahkan masyarakat yang meninggalkan institusi ini teronggok di sudut peradaban.

2008

Diskusi "Kepustawanan Indonesia : Kecerdasan Sosial, Kebebasan Informasi, Tinjauan Akhir Tahun"
Mencetuskan 15 Pokok Perhatian Perpustakaan dan Kepustakawanan Indonesia
Komnas HAM, Jakarta, 22 Desember 2008
Tujuan utama acara ini adalah mengetahui perkembangan kepustakawanan Indonesia, mencoba mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kepustakawanan Indonesia, sekaligus menggugah pustakawan berperan aktif sebagai bentuk pengabdiannya bagi masyarakat madani. Untuk membangun Kepustakawanan Indonesia diperlukan kesungguhan menghadapi 15 pokok perhatian yang terkelompok menjadi empat isyu besar, yaitu: profesionalisme pustakawan; akuntabilitas dan kredibilitas; pendanaan dan standardisasi, serta ; landasan ilmu dan pemanfaatan teknologi informasi.
”Managing Change in Library & Information Science”
Refreshing Course on Library and Information Sciences
Jakarta, 5-7 August 2008
Perkembangan ilmu perpustakaan dan informasi, seiring dengan teknologi informasi pada khususnya menuntut perubahan dalam praktik manajemen perpustakaan dan pusat informasi. Konsekuensinya adalah tuntutan akan pemenuhan kebutuhan informasi dengan tepat dan cepat (the right information for the right person at the right time). Oleh karena itu para pelaku manajemen harus memahami perubahan yang terjadi dan mengubah pola dan pelaksanaan tugasnya seiring dengan perubahan tersebut.

Seminar Sehari Knowlege Management
Aula Tarumanegara Knowledge Center, Universitas Tarumanegara, Jakarta, 15 Juli 2008
Diselenggarakan atas kerjasama Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia (ISIPII) dengan Tarumanegara Knowledge Centre (TKC)
Acara ini menyoroti berbagai aplikasi konsep knowledge management berdasarkan pengalaman nyata yang dialami para narasumber. Berbagai inovasi dan pengembangan layanan diciptakan untuk tujuan pengelolaan dan penyebaran pengetahuan. Diantaranya, menciptakan academic atmosphere yang menjangkau lebih jauh dari batas-batas konsep konvesional perpustakaan, terutama dalam penciptaan citra perpustakaan yang modern. Ada pula yang dimulai dari keinginan untuk membangun semangat knowledge sharing dan literasi informasi. Dari acara ini dapat disimpulkan bahwa penerapan knowledge management memerlukan perubahan mendasar dalam birokrasi dan masih banyak keahlian dan kreativitas yang masih harus dikuasai oleh mereka yang bergerak dalam bidang perpustakaan karena kebutuhan akan informasi sangatlah tinggi.

Executive Workshops on Digital Library
Perancangan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Perpustakaan Dijital di Indonesia
bersama Putu Laxman Pendit, Ph.D
- Universitas Kristen Petra, Surabaya, 21-22 Juli 2008
- Universitas Bina Nusantara, Jakarta, 28-29 Juli 2008
Workshops ini mengupas aspek-aspek terpenting dalam perancangan (design), pengembangan (development), dan pemeliharaan (maintainance) sebuah Perpustakaan Digital. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-teknis; memperhatikan baik aspek teknologi maupun aspek sosial-budaya di dalam institusi Perpustakaan Digital.

World Book Day
Literacy Forum : Librarians Gathering and Talk Show "Membaca Orang Kota di Kafe Buku"
Jakarta, 24 April 2008
Diselenggarakan atas kerjasama Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia dengan Forum Indonesia Membaca (FIM)

Pustakawan Bicara : Diskusi 'Eksistensi Pustakawan yang Tak Hanya Pustakawan'
Library@Senayan, Jakarta, 5 Maret 2008
Diselenggarakan atas kerjasama Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia dengan Library @Senayan

By Eine Ayu Saraswati, HUMAS ISIPII

PUSTAKAWAN BERPRESTASI TERBAIK TINGKAT NASIONAL 2010

2010-08-19T18:19:00.001-07:00

Berita ini kami unduh dari website Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tertanggal 16 Agustus 2010

JAKARTA - Sesuai keputusan Dewan Juri Pemilihan Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Nasional Tahun 2010 berdasarkan pedoman dan kriteria pemilihan yang telah ditetapkan, terpilih Eka Melfrina Suminarsih, dari DKI Jakarta, Terbaik I dengan todal nilai 284,57. Terbaik II diraih oleh Rosa Gitaria, dari Sumatera Selatan, dengan total nilai 277,68. Budi Handari, dari Jawa Tengah mendapat nilai total 265,71 berhak meraih predikat Terbaik III. Murniaty, mendapat predikat Harapan I, dari Sumatera Utara setelah berhasil mengumpulkan nilai 263,13. Komarudin, asal Jawa Timur, mendapat nilai sejumlah 262,32 menjadi Harapan II. Terakhir atau Harapan III, diduduki oleh Zulfitri dari Sumatera Barat dengna nilai 261,52.

Para Pustakawam Berprestasi Terbaik Tingkat Nasional Tahun 2010 ini hadir dalam pacara Peringatan Kemerdekaan RI ke-65, 17 Agustus 2010 di istana Negara bersama dengan para terbaik dan teladan tingkat nasional lainnya.

Dewan Juri Pemilihan Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Nasional Tahun 2010 diketuai oleh Blasius Sudarsono, Pustakawan Utama PDII-LIPI, dengan anggota terdiri dari Soetjipto, Pustakawan Utama Perpusnas, Harkrsiyati Kamil, Ketua ISIPI, Abdul Rahman Saleh, Staf Pengajar Ilmu Perpustakaan IPB Bogor, Agus Rusmana, Staf Pengajar Ilmu Perpustakaan Unpad, Bandung, Purwono, Staf pengajar Ilmu Perpustakaan UGM, Yogyakarta dan Wartini, Pustakawan Utama, Perpusnas.

Para Pustakawan Terbaik mendapat penghargaan dan hadiah atas prestasinya. Pemilihan ini diikuti oleh seluruh pustakawan terbaik wakil dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, setelah mereka lolos dalam penjurian pada tingkat wilayah masing-masing.

Kenalan Dengan Pengurus Baru ISIPII (2010-2014)

2010-08-09T21:18:00.000-07:00

IKATAN SARJANA ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI INDONESIA
PERIODE 2010-2014

Tentang ISIPII
Kami adalah sekelompok warga masyarakat yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi Ilmu Perpustakaan dan Informasi dan terpanggil untuk membentuk sebuah ikatan profesi dan keilmuan guna mencari dan mengembangkan teori, teknik, dan teknologi untuk menyempurnakan akses informasi serta tersalurnya informasi bagi setiap orang dengan cara cepat, tepat dan terjangkau.

Sekilas latar belakang berdirinya ISIPII

• 8 Februari 2006, usai penyelenggaraan seminar “Kebebasan Memperoleh Informasi Publik”, kerjasama British Council, WB, Unesco, Universitas Bina Nusantara dan Universitas Kristen Petra, sejumlah pustakawan dan pengajar Jurusan Ilmu Perpustakaan UNAIR berbincang-bincang tentang kegalauan mereka akan ilmu perpustakaan dan informasi yang dinilai tidak banyak berkembang di antara semakin bertambahnya perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan bidang ilmu perpustakaan dan informasi.
• Kelanjutan diskusi informal tersebut adalah diselenggarakannya pertemuan para pengelola program studi ilmu perpustakaan dan informasi (UI,UNPAD,USU, UNDIP,UNAIR,UGM,UNHAS,UNP Padang, UIN Sunan Kalijaga dan UIN Syarief Hidayatullah, IPB, Universitas YARSI dan Universitas Wijaya Kusuma) dan pustakawan praktisi pada tanggal 2-4 Maret 2006 di Hotel Grand Kemang Jakarta.
• Kesepakatan peserta tertuang dalam Deklarasi Kemang yang memuat usulan/ gagasan pembentukan organisasi profesi dan keilmuan dengan nama Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia (ISIPII) dengan keanggotaan terbatas untuk sarjana ilmu perpustakaan dan informasi.
• Munas pertama diselenggarakan pada tanggal 13 Nopember di Universitas Udayana dan berhasil memilih Presiden pertama ISIPII.

Tujuan dan Fokus Kegiatan ISIPII
Tujuan
(1)Terlibat dalam pengembangan dan kemajuan Ilmu Informasi dan Perpustakaan sebagai ilmu pengetahuan maupun profesi
(2)Memberikan perlindungan kepada anggotanya dan masyarakat pengguna jasa perpustakaan dan (lembaga penyedia) informasi (lainnya).
(3)Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan anggota

Fokus Kegiatan
•Penelitian
•Advokasi
•Continuing Professional Development

PENGURUS IKATAN SARJANA ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI INDONESIA
PERIODE 2010-2014

PEMBINA/PENASEHAT:
1.Prof. Sulistiyo Basuki
2.Blasius Sudarsono, MA (PDII-LIPI)
3.Putu Laksman Pendit
4.Ridwan Siregar (USU)
5.Utami Haryadi(UI)

KETUA UMUM: HARKRISYATI KAMIL
WAKIL KETUA: AGUS RUSMANA (UNPAD)
SEKRETARIS JENDERAL: WIEN MULDIAN (KEMENDIKNAS)
BENDAHARA: LIRA REDATA (KPK)

DEPARTEMEN ORGANISASI, KEANGGOTAAN DAN SDM
1.Labibah, UIN Yogya (Ketua)
2.Ketua-ketua Prodi Ilmu Perpustakaan Indonesia
3.Dina (KPK)

DEPARTEMEN HUMAS, INFORMASI DAN KOMUNIKASI
1.Ade Farida (Ketua)
2.Mudin Em
3.Eine Ayu Saraswati
4.Mujiono

DEPARTEMEN KAJIAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
1.Sri Hartina (Ketua)
2.Yuli Asmini-KOMNAS HAM
3.Aditya Nugraha-PETRA
4.Ida Fadjar Priyanto-UGM
5.Arifah Sismita-PDII LIPI
6.Mbak Ilus - PERPUSNAS

DEPARTEMEN PROGRAM & KERJASAMA
1.Farli Elnumeri (Ketua)
2.Ariyo Faridh
3.Sekar Chamdi
4.Ruhimat (Pelangi)
5.Trisno Suwanto (Ino)

Manfaat menjadi anggota ISIPII?

•Ikut terlibat dalam pengembangan ilmu perpustakaan dan informasi sebagai landasan bagi pekerja informasi dan sekaligus sebagai kontribusi bagi masyarakat luas
•Mendapat kesempatan berjejaring dengan rekan seprofesi
•Terbantu dalam mengembangkan profesi
•Mendapat akses informasi terkini dalam bidang ilmu informasi dan perpustakaan termasuk jurnal elektronik

Siapa saja yang dapat menjadi anggota ISIPII?
(1) Anggota biasa adalah mereka yang lulus program Ilmu Informasi dan Perpustakaan, pada tingkat sarjana program magister dan doktor atau mereka yang memperoleh gelar setara baik dari dalam maupun luar negeri dalam Ilmu Informasi dan Perpustakaan.
(2) Anggota luar biasa yaitu sarjana dalam bidang lain yang memiliki kepedulian akan perpustakaan, informasi dan dokumentasi.
(3) Anggota kehormatan adalah mereka yang dapat diharapkan membantu perkembangan bidang Ilmu Informasi dan Perpustakaan
Iuran ke anggotaan tahunan : Rp. 300.000,- atau mengirimkan satu tulisan ilmiah sebagai ganti iuran keanggotaan ISIPII.
Untuk memperoleh informasi lebih lanjut, silahkan hubungi kami di info.isipii@gmail.com

Sekretariat ISIPII
PDII LIPI - Jl. Gatot Subroto No. 10 Jakarta
Telp. 021-5733465#209
Fax. 021-5733467 --> UP: ISIPII atau Bapak Blasius Sudarsono
Email: info.isipii@gmail.com
FB: Isipii Pustakawan Indonesia
Flickr: under construction
Twitter: mencari relawan yg bisa update terus
Website: under construction (juga)

OBROLAN ISIPII: GABUNGAN 30 JUNI dan 4 AGUSTUS 2010

2010-08-05T09:44:00.000-07:00

Hii semua...

Mau tau update terbaru ISIPII? Tulisan ini gabungan antara Ngobrol bareng ISIPII tgl 30 Juni 2010 dan 4 Agustus 2010. Mungkin temen-temen ada yg skeptis "emangnya nyambung yak?" tapi tenang aja...secara kita ngobrolnya tetap fokus bagaimana caranya menghidupkan organisasi kita ini, menjadikan organisasi ini organisasi ilmiah (bisa dipertanggung jawabkan segala kegiatannya, tulisannya, pemikirannya, penelitiannya dan menghasilkan produk ilmiah juga. But waiiit...jangan jiper alias takut kl denger kata ilmiah (hehehe awalnya saya juga takut)tp...ilmiah disini adalah...kita punya dasar yg kuat, ada referensi dan bisa dipertanggung jawabkan teori yg kita pakai alias di dunia nyata/fakta/kerjaan memang berlaku teori yg kita pakai dalam meningkatkan kompetensi kita sebagai putakawan. Kalo boleh pinjem istilah si jadi "HIGH QUALITY LIBRARIAN" hehehe bukan jomblo doank yang bisa high quality.

Nah supaya bisa jadi "HIGH QUALITY LIBRARIAN" kita harus buat standar kompetensi dulu...nah saya denger-denger kalo Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sedang membuat draft untuk kompetensi ini. Saya coba mencari tulisan mengenai kompetensi pustakawan, dan saya mendapatkan beberapa:
1. Core Competencies ALA (American Library Association, January 2009
2. Widijanto,Tjahjono. Sentralitas Kompetensi, Aplikasi Teknologi Informasi, dan Strategis Holistik : Upaya Perpustakaan - Pustakawan Meningkatkan Profesionalisme dan Kualitas Layanan di Era Globalisasi. Visi Pustaka, Vol.10 No.3 - Desember 2008.
3. Widiastuti, Ida. Menuju Universitas Berkelas Dunia: Sebuah Peluang dan Tantangan Bagi Kompetensi Pustakawan Indonesia. Kompasiana, 9 Februari 2010.

Masih banyak lagi tulisan-tulisan mengenai kompetensi. Nah sekarang bagaimana ISIPII bisa menjembatani apa yang di harapkan dalam tulisan-tulisan tersebut terdapat dalam setiap atau paling tidak sebagian besar pustakawan yang ada sekarang.

Nah, kemarin selain kami mendapatkan dorongan semangat tercetuslah renca membuat TALKSHOW mengenai KOMPETENSI PUSTAKAWAN INDONESIA...bagaimana cara mencapainya...

Nah bagaimana? tertarik? tidak tertarik? ada saran? ide? ingin membantu? ingin gabung? yuuukkk....open for discussion...dipersilahkan untuk menanggapi...

Atau bisa langsung hubungi kami di

Sekretariat ISIPII
PDII LIPI
Jl. Gatot Subroto No. 10 Jakarta
Telp. 021-5733465#209
Fax. 021-5733467 --> UP: ISIPII atau Bapak Blasius Sudarsono
Email: info.isipii@gmail.com
FB: Isipii Pustakawan Indonesia
Flickr: under construction
Twitter: mencari relawan yg bisa update terus
Website: under construction (juga)

Monggo....

Cheers,
Ade

PS: Oh iya..disini sekalian ingin berterimakasih atas support yang selalu diberikan oleh PDII LIPI (pak Blasius, ibu Sri Hartinah dan mas Hendro Subagyo), temen-temen yang sudah datang dan ikut membuat panas dan seru jalannya diskusi dari S2 JIP UI (mba Ana, mba Loly dan mas Isra), ibu Hani Qonitah-Exxon dan mba Lira-KPK.

Doa kami selalu untuk mba Yati Kamil...semoga segera sehat dan fit kembali...we miss u :-)

OBROLAN ISIPII: Librarianship....(PDII-LIPI, Jum'at 25 Juni 2010)

2010-06-27T22:52:00.000-07:00

Pada kesempatan ngumpul Jum'at 25 Juni 2010 di kantor Pak Dar (Blasius Sudarsono)kami membahas sedikit mengenai apa yang harus kita lakukan untuk menghidupkan ISIPII ini sebagai organisasi ke-ilmuan yang mengembangan ilmu dibidang perpustakaan dan informasi, menganggapi isu-su di bidang perpustakaan dan informasi secara ilmiah dan di dukung oleh fakta dan hasil penelitian juga berkarya untuk memajukan ilmu perpustakaan dan informasi itu sendiri.

Nah loh...rada berat kan ya???? Tapi harus ada yang mao mengerjakannya kalau kita (sarjana ilmu perpustakaan dan orang-orang yang bergelut dibidang ini) tidak ingin ketinggalan perkembangan ilmu-nya dari teman-teman di negara lain.

Nah dengan ISIPII ini semoga akan ada banyak sarjana-sarjana ilmu perpustakaan dan informasi atau pustakawan-pustakawan yang perduli dan dengan rela ingin bergabung untuk sama-sama menggerakkan roda ISIPII.

Jadi dari ngobrol-ngobrol itu pak Dar menyimpulkan kalay Librariahsip itu harus punya:
1. Calling alias panggilan jiwa...(walopun awalnya terpaksa, semoga saat sudah menyelami dan mendapatkan income dari ilmu perpustakaan akan timbul "calling" ini heheheh ngarep.com)
2. Spirit of Life...wah kl ini agak perlu penjiwaan yang lebih dalam lagi, tp kl kita sebagai pekerja-pekerja di bidang perpustakaan ada semangat untuk mengembangkan ilmu-nya, hmmm pasti pengembangan ilmu perpustakaan itu bisa terwujud.
3. Services...kl ini memang bagian dari tugas kita sebagai penyedia jasa dibidang informasi lewat dokumentasi-dokumentasi yang ada dlm koleksi kita. Dihampir setiap tempat yang punya dokumentasi/informasi untuk disebarkan memerlukan pustakawan yg handal untuk menjalankan jasa ini.
4. Profesional...wah ini bisa satu tulisan lagi membahasnya...tp saya percaya temen-temen smua sebagian besar tau bagaimana menjadi pustakawan profesional. Tapi kalo ada yang ingin lebih tau...bisa datang dan ngobrol bareng kita di PDII-LIPI, tiap rabu after office hour (sekitar jam 18.30 s/d jam 20.00 WIB)....

Salam,
Ade-ISIPII

ISIPII...Ayooo ....Kerja kerja...mari kita kerja... :-)

2010-06-27T22:32:00.000-07:00

Pengurus baru ISIPII sudah terbentuk sejak akhir Februari 2010. Waktu berjalan begitu cepat sampe gak terasa begitu banyak pekerjaan kantor dari para pengurusnya yang benar-benar menyita waktu dan perhatian, walhasil sampe pengurus ngumpul-pun agak susah.

Dibarengi juga dengan jatuh sakitnya sang nahkoda. Ibu Presiden (baca: Mbak Yati) harus istirahat karena sakit, Alhamdulillah sekarang sudah kembali ke ke rumah dan beristiraat di rumah sampe pulih.

Alhamdulillah, Puji Syukur kehadirat Allah SWT, ada pansehat spriritual ISIPII Pak Blasius Sudarsono yang bersedia menampung kita dalam suatu wadah ngumpul-ngumpul di ruang kantor beliau di PDII LIPI, Jl. Gatot Subroto No.10, Jakarta Selatan.

Dengan restu Mbak Yati, kita buat undangan spontan untuk start ngumpul di ruang Pak Dar, hari jum'at 25 Juni 2010. Alhamdulillah, pada saat itu ada Pak Dar, Ibu Sri, Mbak Sekar dan Ade :-)

Ini permulaan yang bagus untuk menjalankan roda organisasi. sepertinya hari jum'at adalah waktu yang cukup sulit untuk teman-teman datang bergabung. Maka kami mengusulkan tiap hari rabu ada temu pengurus di ruang Pak Dar...nah untuk anggota ISIPII/temen-temen calon anggota ISIPII bia juga bergabung via chat di FB-nya ISIPII atau di Gtalk atau di YM...

Next meeting will be Wednesday, June 30, 2010...Waktunya setelah office hour smp dengan jam 20.00 atau jam 8 malam. Tepatnya, di ruang Pak Blasius, gedung PDII LIPI. Untuk yang bisa datang....datanglah...boleh bawa temen kok :-)

Salam,
Ade-ISIPII

LOMBA PENULISAN ARTIKEL TENTANG KEPUSTAKAWANAN INDONESIA TAHUN 2010

2010-06-18T01:44:00.000-07:00

I. PENDAHULUAN

Keberadaan masyarakat merupakan modal dasar dalam pembangunan. Keberhasilan pembangunan dipengaruhi faktor partisipasi masyarakat. Apabila pemerintah mampu mendayagunakan masyarakat, maka masyarakat menjadi potensi besar yang bermanfaat dalam pembangunan. Sebaliknya, bila potensi tersebut tidak dapat dimanfaatkan, justru akan menjadi beban. Begitu pula dalam pembangunan bidang perpustakaan di Indonesia.

Pembangunan bidang perpustakaan membutuhkan partisipasi masyarakat. Saat ini, bukan lagi saatnya masyarakat hanya diposisikan sebagai objek layanan perpustakaan. Masyarakat juga harus bertindak sebagai aktor yang memiliki peran penting dalam pengembangan perpustakaan. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan perpustakaan dapat diwujudkan dalam bentuk materi, saran yang bersifat konstruktif serta berperan aktif dalam mendirikan perpustakaan desa atau perpustakaan lembaga keagamaan, seperti perpustakaan masjid dan gereja. Kesemuanya itu adalah bentuk pembangunan bidang perpustakaan dengan metode bottom-up yang berbasiskan masyarakat.

Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 43 mengamanatkan perlunya peran serta masyarakat dalam pembangunan bidang perpustakaan. Pasal tersebut menyebutkan bahwa masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan perpustakaan. Undang-undang tersebut memberi dasar hukum bagi keterlibatan masyarakat dalam pembangunan perpustakaan di Indonesia.

Perpustakaan Nasional RI sebagai lembaga pemerintah yang bertugas membantu Presiden dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang perpustakaan, berupaya mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pembangunan perpustakaan di Indonesia. Untuk itu, Perpustakaan Nasional RI menyelenggarakan Lomba Penulisan Artikel tentang Kepustakawanan Indonesia Tahun 2010 (LPAKI 2010). LPAKI 2010 bertujuan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan berkontribusi dalam pembangunan perpustakaan di Indonesia. Partisipasi dan kontribusi masyarakat melalui lomba ini dapat berupa ide pengembangan perpustakaan di Indonesia, inovasi baru di bidang perpustakaan, maupun pengalaman atau best practice dalam penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan berbasiskan masyarakat. Kami mengundang seluruh masyarakat untuk berpartisipasi mengikuti lomba ini dan mengirimkan naskahnya sesuai jadwal yang ditetapkan.

II. TEMA LPAKI 2010

Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Perpustakaan sebagai Wahana Pendidikan Sepanjang Hayat.

III. PILIHAN TOPIK

Panitia menyediakan beberapa topik tulisan untuk dikembangan. Topik diberikan sebagai pedoman bagi peserta dalam mengembangkan tulisan dan tidak dimaksudkan sebagai judul tulisan. Berikut topik yang dapat dipilih:
1. Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk Pengembangan Perpustakaan;
2. Kebutuhan Informasi dalam Menentukan Arah Pengembangan Perpustakaan
3. Pemberdayaan Masyarakat untuk Membangun Perpustakaan

IV. PERSYARATAN PESERTA LPAKI 2010

1. Peserta lomba adalah masyarakat umum;
2. Melampirkan fotokopi KTP/SIM/Kartu Mahasiswa atau identitas lain dan daftar riwayat hidup;

3. Peserta lomba dapat mengirim lebih dari satu artikel dengan judul berbeda;
4. Isi artikel harus relevan dengan tema lomba dan topik penulisan;
5. Artikel harus asli, bukan terjemahan dan belum pernah dipublikasikan di media apa pun serta tidak sedang dilombakan;
6. Bentuk tulisan ilmiah popular, ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar;
7. Artikel ditulis dalam format MS Word sepanjang 8-14 halaman (10.000-15.000 karakter), ukuran kertas A4, spasi 1.5, jenis huruf Times New Roman, ukuran huruf 12, rata kiri (align text to the left);
8. Artikel dikirim melalui email, disertai identitas pribadi (termasuk nomor telepon yang mudah dihubungi), ke alamat:

luthfiati@pnri.go.id dan
cc. lpaki_2010@yahoo.com dan luthfiatimakarim@ymail.com
Subject: Naskah (nama peserta) LPAKI 2010

9. Artikel harus sudah diterima Panitia selambat-lambatnya hari Selasa, 31 Agustus 2010 (tanggal kirim email);
10. Panitia tidak melayani surat-menyurat;
11. Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat;
12. Artikel pemenang menjadi milik Perpustakaan Nasional RI;
13. Artikel pemenang akan dimuat di majalah Visi Pustaka serta dimasukkan ke dalam web resmi Perpustakaan Nasional RI www.pnri.go.id;
14. Pemenang lomba akan diumumkan di web pnri www.pnri.go.id pada pekan ke-2 atau ke-3 Oktober 2010;
15. Jika di kemudian hari pemenang diketahui melanggar UU Hak Cipta maka kemenangan peserta akan digugurkan dan peserta wajib mengembalikan hadiah kepada Panitia.

V. KRITERIA PENILAIAN

1. Keaslian ide;
2. Pemahaman terhadap tema dan topik;
3. Kekayaan informasi;
4. Ketepatan menganalisis atau menafsirkan permasalahan;
5. Kekuatan data, fakta dan argumentasi dengan menyebutkan sumber rujukan yang jelas;
6. Bahasa yang digunakan baik dan benar namun tetap komunikatif dan mudah dipahami.

VI. HADIAH PEMENANG

Juara 1: Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan piagam penghargaan;
Juara 2: Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dan piagam penghargaan;
Juara 3: Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan piagam penghargaan;
Juara Harapan 1: Rp.2.000.000, (Dua juta rupiah) dan piagam penghargaan;
Juara Harapan 2: Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan piagam penghargaan;
Juara Harapan 3: Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan piagam penghargaan.

Hadiah dipotong pajak yang ditanggung oleh pemenang.

Ada apa dengan Pustakawan, Cinta dan Teknologi?

2010-02-10T16:47:00.000-08:00

Mao tau jawabannya...

ISIPII didukung oleh Perpustakaan Kementerian Pendidikan Nasional dan mengadakan acara Peluncuran dan Bedah Buku dengan judul Pustakawan, Cinta dan Teknologi, karya Blasius Sudarsono MLS

Hari/Tanggal: Jum'at, 19 Februari 2010, pkl 14.00-16.00
Tempat: Perpustakaan Kementerian Pendidikan Nasional. Gd. A. Lt. 1. Jl. Jend. Sudirman Senayan 10270. telp. 5707870, Fax. 5731228

Pembahas:
Hanna Lattuputty (APISI/Pustakawan British International School)
Librenny (Pustakawan di Library of Congress, kator perwakilan Jakarta)
Agus Rusmana (Pengurus ISIPII/Dosen Ilmu Informasi dan Perpustakaan UNPAD)

Harga buku Pustakawan, Cinta dan Teknologi : Rp. 60.000,-
Nomor Rekening: CV SAGUNG SETO, No. Rek. 342.3003975, BCA CABANG MATRAMAN JAKARTA

Note: Tidak ada penjualan buku pada acara ini, TETAPI jika teman-teman berminat membeli bisa langsung transfer ke penerbit dan dengan membawa bukti pembayaran, kami akan memberikan buku pada setelah acara selesai.

Berikut Pengantar yang di tulis oleh Agus Rusman, Universitas Padjajaran, Bandung

Ketika saya diminta membuat pengantar dari buku yang berisi kumpulan tulisan hasil karya Blasius Sudarsono (atau terkenal dengan panggilan akrab Mas Dar atau Pak Dar), terbayang di kepala sekumpulan tulisan dengan bahasa yang rumit dan memerlukan waktu untuk mencernanya. Perkenalan saya dengan Pak Dar sejak tahun 1992 membuat saya cukup hafal akan cara dan gayanya saat menyampaikan gagasan, pemikiran atau kritik terhadap dunia perpustakaan dan pustakawan. Menurut saya perkenalan ini cukup untuk dijadikan modal memahami kumpulan tulisan sebanyak dua puluh tujuh karya yang ditulis sejak Februari 2007 sampai Juli 2009 (bahasa sombongnya: tidak banyak yang bisa mengerti cara Pak Dar memandang dunia perpustakaan dan pustakawan). Kumpulan tulisan ini - tanpa meminta ijin pak Dar, hanya berdasarkan hafalan tentang dirinya – saya beri judul ”Pustakawan, Cinta dan Teknologi.”

Ketika sampai pada saya, kumpulan tulisan ini disusun berdasarkan urutan waktu ditulis dan disajikannya dalam seminar, lokakarya, simposium atau diskusi. Namun ternyata karya tulis ini tidak dapat diurut berdasarkan waktu. Maka kemudian saya mengelompokan karya ini berdasarkan topik bahasan, walaupun tidak semua tulisan dapat masuk dalam kategori karena merupakan topik yang unik, seperti karya berjudul Cinta yang saya tempatkan sebagai bagian awal dari kumpulan tulisan karena saya melihat bahwa tulisan ini merupakan ’nyawa’ yang harus merasuk dalam diri pembaca sebelum mulai membaca dan memahami semua gagasan Pak Dar. Kecuali pada karya tentang Pemberdayaan Perpustakaan di Lingkungan MA, seluruh karya saya biarkan apa adanya.
Untuk dapat memahami tulisan karya Blasius Sudarsono, orang harus mengenalnya cukup lama karena tulisan karyanya seringkali merupakan sebuah pandangan yang sangat dalam dan bahkan seringkali juga beyond imagination, pemikiran yang jauh berbicara tetang sebuah fenomena yang belum terpikirkan atau terbayangkan orang pada umumnya pada saat pemikirannya ditulis. Sifat inilah yang seringkali membuat orang menyebutnya ”nyeleneh (di luar kebiasaan)”, bicara hal yang oleh kebanyakan pustakawan dianggap tidak lazim, ditambah lagi kesukaan penulis pada filsafat membuat bahasan yang dibuatnya selalu memiliki pandangan yang mendalam. Salah satu tokoh yang hampir selalu dikutipnya adalah filsuf Indonesia yaitu Driyarkara. Ada baiknya kita sama-sama membaca pemikiran filsuf ini untuk dapat lebih memahami jalan pikiran ’tidak lazim’ dari penulis ini.

Ketidak laziman pandangan penulis terlihat pada tulisan pertama tentang Mengapa Kita Berhimpun yang mempertanyakan: ”mengapa setelah 60 tahun perpustakaan tidak berkembang?”, ”Mengapa ilmu perpustakaan tidak berkembang?” Tentu saja pertanyaan ini akan dianggap tidak lazim oleh banyak orang, terutama para pengelola perpustakaan yang mengukur kemajuan perpustakaan dari koleksi dan teknologi yang dimiliki. Padahal yang dimaksud oleh penulis adalah bahwa perpustakaan harus sudah berperan lebih dari sekedar menyediakan jasa peminjaman koleksi dengan bantuan teknologi. Perpustakaan di Indonesia idealnya sudah harus sampai pada peran sebagai pusat himpunan pengetahuan yang ada di masyarakat dan menjadi pusat berhimpunnya anggota komunitas di mana mereka kemudian berdiskusi, bertukar pikiran, memecahkan masalah dan menemukan gagasan baru. Pada saat itu perpustakaan dengan teknologi dan koleksinya, menyediakan semua kebutuhan referensi untuk diskusi tersebut dan merekam hasil diskusinya untuk menjadi pengetahuan baru. (Ini adalah gagasan mutakhir penulis yang hanya sempat diobrolkan, sehingga tidak ada dalam tulisan). Berdasarkan penilaian inilah penulis mengusulkan agar praktisi perpustakaan, penyelenggara pendidikan perpustakaan dan perkumpulan profesional perpustakaan (IPI dan ISIPII) berhimpun untuk mencapai sebuah kesepakatan memajukan perpustakaan beyond koleksi dan teknologi.

Kebiasaan penulis bertanya (atau seringkali ditanggapi sebagai kritik dan usilan) memang seringkali aneh karena pertanyaan ini diajukan pada gagasannya sendiri seperti yang bisa dibaca pada tulisan berjudul Mengapa Harus Beragam. Penulis adalah salah satu penggagas dari terbentuknya APISI, namun kemudian penulis sendiri mempertanyakan posisi asosiasi ini diantara organisasi lain seperti IPI dan ISIPII. Pertanyaan yang sebenarnya secara tersembunyi dimiliki oleh banyak pihak tentang hubungan ini di mana ketiga ikatan, asosiasi atau organisasi mengurusi hal yang nyaris sama yaitu mereka yang berurusan dengan perpustakaan dan informasi. Tulisan ini masih berhubungan dengan tulisan berjudul Mengapa Kita Berhimpun di mana keberagaman merupakan sebuah anugerah yang seharusnya disyukuri dengan cara menghimpunnya menjadi sebuah kekuatan. APISI yang oleh penulis disebut sebagai ’anak’ yang baru lahir di banding IPI merupakan sebuah asosiasi yang murni lahir dari keinginan sendiri dan tidak memiliki label pemerintah, seperti IPI yang disebut oleh Putu Laksman Pendit sebagai organisasi ’plat merah’. Untuk itu keberadaannya yang relatif baru ini perlu mendapat apresiasi.

Berbeda dengan dua tulisan awal, tulisan berikutnya boleh disebut tulisan yang bergaya ’normal’ dan tidak sulit diikuti karena lebih merupakan gagasan untuk menyempurnakan hasil pemikiran yang sudah ada. Tulisan bertajuk: ”Pokok Pemikiran Tentang Naskah Kuna” merupakan sebuah sumbangan pemikiran bagi pemerintah yang tertuang dalam Undang Undang no 47 tahun 2007 tentang Perpustakaan yang menyangkut penanganan naskah kuno. Penulis meminta agar pemerintah melalui Peraturan Pemerintah menegaskan batasan usia dan nilai penting naskah kuno sehingga tidak semua naskah atau karya bisa masuk dalam kategori itu. Gaya yang sama juga muncul pada tulisan berjudul ”Pendekatan Dalam Pencarian Dan Pendokumentasian Inovasi Masyarakat.”
Ketertarikan penulis pada teknologi informasi dan komunikasi (TIK), perpustakan dan dokumentasi (penulis adalah mantan Kepala Pusat Dokumentasi Ilmiah Indonesia – PDII LIPI) membuat penulis banyak berbicara dan menulis tentang ketiga hal ini dan juga membuatnya sering diminta membantu atau membina lembaga pengelola dokumentasi untuk menerapkan konsep pendokumentasian berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dua tulisan berjudul “Penerapan Teknologi Informasi dan Dokumentasi di Bidang Dokumentasi Hukum”, dan tulisan berjudul “Pemberdayaan Perpustakaan Di Lingkungan Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tingkat Banding, dan Pengadilan Tingkat Pertama” merupakan karya yang menunjukkan ketertarikannya. Melalui dua karya ini penulis menyarankan segera digunakannya TIK dalam pengelolaan dokumentasi hukum sekaligus memberikan peringatan akan bahayanya TIK jika tidak dipergunakan dengan tepat. Kemudian pada tulisan berikutnya disarankan beberapa pemikiran agar Perpustakaan di Lingkungan Mahkamah Agung dapat diberdayakan melalui dua pilar utama yaitu dengan penerapan TIK dan pustakawan yang berkualifikasi yang diperoleh melalui pendidikan tinggi. Pemikiran yang menarik saya sebagai pelaku pendidikan adalah pendirian program Magister (S2) dalam bidang Perpustakaan Hukum yang sangatlah dibutuhkan namun tidak pernah tersedia.

Pemikiran tentang pentingnya pustakawan berlanjut pada tiga tulisan berikutnya yaitu Strategi Pengembangan Pustakawan Utama dan Madya, Strategi Pengembangan JFP, dan Menuju Penyempurnaan Jabatan Fungsional Pustakawan, yang lebih spesifik ditujukan bagi pejabat fungsional pustakawan ’senior’ yaitu pustakawan madya (PM) dan pustakawan utama (PU). Tulisan-tulisan ini, seperti pada kelompok tulisan pertama, tidak bisa dibaca selintas karena terdapat pemikiran berdasarkan filsafat (salah satunya adalah hasil pemikiran Driyarka) mengenai peran pustakawan di masyarakat dan bagaimana seharusnya seorang pustakawan PNS mengembangkan diri untuk dapat hidup lebih sejahtera dengan tetap berpegang pada etika profesi. Pemikiran yang paling perlu dibaca dengan serius dan rinci adalah pemikiran tentang stategi yang harus digunakan agar pejabat fungsional dapat mengembangkan diri melalui banyak cara, terutama oleh pustakawan berusia muda yang masih memiliki banyak waktu dan kesempatan untuk berkembang.

Fenomena literasi informasi yang sangat berkembang di awal 2006 dan berlanjut ketahun berikutnya juga mendapat perhatian dari penulis, terutama keeratkaitannya dengan penerapan teknologi informasi Internet. Dengan dasar kesukaannya yang lain, yaitu mencoba membuat ‘istilah paling Indonesia’, penulis mencoba menerjemahkan asal istilah literasi informasi yaitu information literate menjadi ‘keberinformasian’ (sementara para ahli menggunakan istilah ‘melek informasi’) yang berarti kesadaran akan kebutuhan, kemampuan mencari dan menemukan, dan menggunakan informasi. Tulisan berjudul “Keberinformasian: sebuah Pemahaman Awal” merupakan sebuah pemikiran ‘nyeleneh’ karena tidak membahas fenomena literasi informasi dari segi teknis seperti pada umumnya, akan tetapi dari sisi filsafat hidup (seperti biasanya, Driyarkara menjadi acuan pandangannya) yang menyadarkan semua pembacanya bahwa keberinformasian bukanlah fenomena teknis. Pemikiran rumit ini juga disampaikannya dalam tulisan berjudul “Konsep Keberinformasian di Sekolah” yang disampaikan untuk petugas perpustakaan sekolah Ursula, namun kemudian penulis mencoba down to earth dengan menjelaskan bagaiman peran perpustakaan, pustakawan dan kepala sekolah untuk membuat konsep keberinformasian dapat diterapkan di sekolah.

Walapun tidak ada ke‘langsungnyambung’annya, tulisan berjudul “Pengembangan Fasilitas dan Layanan untuk Menunjang Perpustakaan sebagai Sumber Belajar” dapat disebut sebuah lanjutan dari pemikiran tentang keberinformasian. Diuraikan oleh penulis bahwa perpustakaan memiliki peran yang sangat besar dalam memandaikan penggunanya dalam pencarian sampai penggunaan informasi. Melalui tulisan yang cukup rumit dan komplit dengan banyak model dan bagan ini, pembaca dapat melihat dengan jelas posisi pustakawan, koleksi dan fasilitas dalam sistem perpustakaan, yang dikaitkan dengan keberadaan UU No 43 tahun 2007. Tulisan yang ditujukan bagi Forum Perpustakan Sekolah Indonsia (FPSI) memerlukan konsentrasi tinggi untuk memahaminya karena banyak sekali memuat sumber tulisan dari berbagai ahli dan rujukan dari berbagai negara, ditambah lagi dengan bahasan Library 2.0 yang sarat kemajuan teknologi informasi dalam dunia perpustakaan. Namun dengan tulisan ini semua pengelola perpustakaan sekolah akan sangat paham tentang cara mengembangkan fasilitas perpustakaan sehingga dapat menjamin pemustakanya mendapatkan semua ilmu dan pengetahuan yang dibutuhkannya.

Perpustakaan Menyikapi Keberadaan Internet merupakan tulisan yang diniatkan untuk menjawab pertanyaan banyak pustakawan tentang apakah mereka dapat menang bersaing melawan kehadiran Internet. Namun jawaban sebenarnya ada pada diri pustakawan sendiri yang harus mampu menempatkan posisi perpustakaan dalam gelombang informasi, sebagai peselancar mengikuti gelombang atau penonton gelombang di pinggir pantai. Melalui konsep yang cukup rumit (nampaknya sudah menjadi bawaan penulis sejak lahir untuk menjadi manusia rumit), Pak Dar menggunakan konsep pendokumentasian, orientasi dan kepercayaan (radical trust) pada pengguna sebagai inti konsep Library 2.0, dan peran penting pustakawan sebagai kunci yang memenangkan persaingan melawan Internet. Perlu waktu yang cukup dan khusus untuk memahami tulisan ini karena penuh rumus dan perhitungan. Nampaknya latar belakang penulis yang juga seorang fisikawan mempengaruhi caranya menempatkan perpustakaan, dokumentasi dan pustakawan pada sebuah koordinat. Penggunaan rumus kimia juga digunakannya untuk menggambarkan konsep Library 2.0 pada tulisan berjudul “Perpustakaan Dua Titik Nol : Pengantar Pada Konsep Library 2.0” yang untuk membuat uraian menjadi praktis disingkatnya menjadi P 2.0. Pemahaman pada tulisan ini akan lebih mudah dimiliki oleh pustakawan yang telah memiliki pengalaman atau sekurangnya pengetahuan tentang dunia komunikasi Internet seperti Google, Yahoo!, Facebook, Javascript dan sejenisnya. Dengan pengalaman ini maka gambaran P. 2.0 yang merupakan ‘pemustakaan’ Web 2.0 akan lebih mudah dibuat dan peran pustakawan juga akan lebih mudah dilibatkan di dalamnya.
Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) adalah sebuah organisasi wadah interaksi pustakawan terbesar di Indonesia dan menjadi ‘induk’ (penulis suka menyebutnya sebagai ‘ayah’) dari berbagai ikatan dan asosiasi yang lahir berikutnya seperti FPPTI, APISI, ISIPII, FPSI dan lain-lain. Maka sudah sewajarnya jika organisasi ini dituntut untuk menjadi profesi yang dijalankan dengan ideal. Untuk itulah pada ulang tahun IPI yang ke 35 bulan Juli 2008, Pak Dar memberikan sebuah hadiah ulang tahun berupa tulisan yang berisi renungan dan nasihat bagi organisasi yang dinilainya sudah cukup dewasa untuk menetapkan pendiriannya seperti ketegasan mengenai status keanggotaan, terutama setelah lahirnya UU No 43 Tentang Perpustakaan tahun 2007. Kemudian hadiah kedua diberikan pada IPI di ulang tahunnya yang ke 36 tahun 2009. Namun hadiah kali ini lebih berupa ‘sentilan’ atau teguran ringan yang mengingatkan IPI untuk tidak ngotot pada konsep sentralisasi dan mulai menentukan arah organisasi serta mulai bersikap bijak (wisdom) sebagai organisasi yang tidak muda lagi.
Setelah UU No 43 Tentang Perpustakaan Tahun 2007 dikenali dan diterima secara luas oleh pengelola perpustakaan dan sebagian masyarakat umum, maka sudah saatnya dimulai langkah penerapan seluruh komponen undang-undang dalam pengelolaan perpustakaan. Penerapan ini dilakukan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) yang hanya dapat disusun setelah ada kesepakatan mengenai standar yang baku secara nasional untuk menjalankan perpustakaan. Dalam rangka inilah penulis diminta untuk memberikan masukan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Standar Nasional Perpustakaan. Namun usulan yang dibuatnya tidak langsung diberikan mentah-mentah, namun melalui penjelasan sejarah penyusunan beberapa standar nasional dan pengertian mendasar mengenai standard dan standardisasi serta usulan pendirian Pusat Standarisasi Nasional Perpustakaan (PSNP). Dengan penjelasan awal diharapkan usulan yang disampaikan lebih mudah dipahami. Tapi seperti masukan pada kondisi sebelumnya, lebih mudah membaca daripada menerapkannya.

Pada UU No 43 Tentang Perpustakaan tahun 2007 (yang paling banyak dirujuk oleh penulis tetapi belum sempat dibuat singkatannya) yang dijadikan dasar pembuatan standar nasional perpustakaan disebutkan mengenai pustakawan sebagai jabatan fungsional. Akan tetapi sebutan tersebut nampaknya tidak menyentuh mereka yang berada di perpustakaan swasta karena jabatan fungsional hanyalah untuk PNS. Inilah yang dipersoalkan oleh penulis pada karya berjudul “Pemikiran Tentang Pustakawan Bukan Pegawai Negeri Sipil”. Penulis mengkritisi pada pejabat fungsional yang masih sibuk mengurus jati diri sendiri dan lupa melibatkan pustakawan dari swasta karena mereka juga perlu memperhatikan kesejahteraan sebagai pustakawan layaknya pustakawan PNS. Untuk melengkapi pemikiran ini maka pembaca kumpulan tulisan ini perlu juga mencermati sebuah pemikiran ‘mundur’ dalam “Refleksi dan Transformasi Kepustakawanan” yang mengurai secara filsafati (lagi!) pemahaman tentang kepustakawanan. Tulisan yang disampaikan pada Rapat Koordinasi Pengembangan Pustakawan dan Tim Penilai ini disebutkan sebagai ungkapan kerisauan penulis akan dunia kepustakawanan yang sudah terlalu berorientasi pada hal praktis terutama setelah digunakannya teknologi informasi. Dengan konsep filsafat dari Driyarkara yang dimodifikasi, diusulkanlah pengertian pustakawan yang sebaiknya dianut yaitu bahwa ”Kepustakawanan adalah perkembangan dari pustakawan. Perkembangan yang sedemikian rupa sehingga pustakawan betul-betul menjalankan kedaulatan dan kewenangannya atas dirinya sendiri...”

Seperti diungkap dalam UU No 43 Tentang Perpustakaan tahun 2007 bahwa Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan, yang berarti bahwa pendidikan merupakan kunci utama kepustakawanan seperti yang diungkap oleh pak Dar dalam tulisan berjudul “Pendidikan Profesional Pustakawan dan Kebutuhan Masa Depan Perpustakaan Di Indonesia.” Melalui tulisan ini terungkap keinginan penulis untuk menegaskan kembali bahwa pustakawan (atau pekerja informasi) adalah profesional informasi dengan segala kompetensi profesional dan perorangan yang dimilikinya melalui pendidikan. Penulis juga mengingatkan bahwa tantangan pustakawan Indonesia di masa depan masih cukup banyak terutama masih rendahnya kesadaran masyarakat akan peran pustakawan dalam kehidupan masyarakat. Pada ujungnya dia menantang dan mengajak para penyelenggara pendidikan perpustakaan untuk dapat menyiapkan pustakawan yangs sesuai dengan tuntutan kemajuan.

Lebih dari setengah kumpulan tulisan tentang Pustakawan, Cinta dan Teknologi ini mengutip, menggunakan, mengomentari dan merujuk UU No 43 Tentang Perpustakaan tahun 2007. Ini berarti bahwa UU ini sangatlah berarti bagi perkembangan dunia pustaka, kepustakaan, perpustakaan dan kepustakawanan Indonesia (konsep ini murni pemikiran pak Dar yang tidak diketahui apakah pernah ditulis) dan perlu dipahami secara mendalam. Salah satu cara terbaik untuk memahaminya adalah dengan mengetahui sejarah perumusannya. Ini juga yang menjadi inti tulisan berjudul ”Sekitar Rancangan Undang-undang Perpustakaan.” Melalui tulisan (yang paling panjang) ini pembaca diajak untuk memahami bagaimana rancangan ini disusun, bagaimana naskah akademik dijadikan rujukan penyusunan secara tidak lengkap oleh Komisi X DPR serta ajakan untuk mencermati UU ini. Walaupun agak terlambat – karena UU sudah terbit – tulisan ini tetap dapat dijadikan salah satu sumber pemahaman UU yang komprehensif karena pada tulisan ini terdapat ringkasan naskah akademik yang menjelaskan makna sesungguhnya dari UU Perpustakaan (kalau boleh disingkat seperti itu).

Tulisan-tulisan yang diurutkan terakhir tidak dapat dikelompokkan secara khusus dan juga tidak bisa dipaksakan untuk ’nyangkut’ atau terkait dengan tulisan sebelumnya. Namun kalau disimpan dalam satu ’wadah’ ternyata nampak cocok juga karena bicara hal yang mirip tentang budaya baca dan buku, yaitu tulisan tentang minat baca yang berjudul ”Bangkit Bersama dengan Budaya Baca”, pengantar bedah buku ”Hadiah Valentine Day” dan ”Catatan atas Buku Pengelolaan Perpustakaan.” Walaupun demikian ulasan tentang ketiga tulisan itu tidak bisa dipaksakan ditulis dalam satu rangkaian melainkan harus diurai satu-satu walupun pendek-pendek.

”Bangkit Bersama dengan Budaya Baca” merupakan sebuah tulisan penyejuk atas keprihatinan para pengelola perpustakan gereja yang jarang sekali digunakan oleh para umat dan kekhawatiran akan ancaman media audio visual yang membelokan kebiasaan membaca menjadi kebiasaan menonton dan mendengar. Penyejukan ini dilakukan oleh penulis dengan menggunakan pengertian membaca yang sebenarnya, dan – dengan konsep filsafat – membentuk pengertian peran perpustakaan yang sesungguhnya yaitu sebagai pusat interaksi pengetahuan yang jika terus dikembangkan akan menumbuhkan budaya baca. Walaupun terdengar sederhana, diperlukan perhatian lebih untuk dapat memaham usulan ini. Maklum, memahami konsep berbasis filsafat memang perlu waktu dan tenaga ekstra.

”Hadiah Valentine Day” adalah sebuah catatan yang diberikan untuk buku karya Putu Laxman Pendit, PhD berjudul Perpustakaan Digital : dari A sampai Z yang disampaikan pada acara soft launch buku tersebut. Karena waktu yang membaca yang tersedia sangat pendek, ulasan pada buku ini memang menjadi kurang mendalam, terlebih karena Pak Dar sudah mulai ’rabun teknologi’ (kebalikan dari ’melek teknologi’). Namun sebagai orang tua penuh pengalaman, masih ada yang dapat dicerna untuk ditanggapi yaitu konsep ”pemahaman bersama’ sebagai inti dari konsep penerapan perpustakaan digital. Penulis juga sempat mengajak semua pembaca buku untuk ikut memelihara ’benih tanaman’ berupa konsep perpustakan digital yang dibuat oleh Putu.

Agak berbeda dengan hadiah Valentine, catatan atas buku Pengelolaan Perpustakaan karya suntingan F. Rahayuningsih, Kepala Bagian Pelayanan Pengguna Perpustakaan Universitas Sanata Darma (USD) lebih lengkap karena waktu ‘bedah’nya lebih lama. Hal ini terbaca dari perbandingan yang dilakukan pak Dar atas buku ini dengan beberapa catatan tentang pengelolaan perpustakaan, mulaidari UU Perpustakaan sampai pada standar yang dibuat Unesco. Pada ulasan ini juga terbetik ungkapan betapa peran perpustakaan masih jauh dari ideal karena kesadaran masayarakat yang rendah tentang peran perpustakaan. Apresiasi dan kritik penulis kepada buku Pengelolaan Perpustakan menunjukkan bahwa buku ini merupakan buku yang cukup baik untuk dijadikan pedoman tehnis oleh para pustakawan di Indonesia.

Tulisan yang saya sendiri tidak pernah bisa memutuskan, sampai pengantar ini selesai ditulis, apakah harus disajikan pada awal kumpulan, atau justru pada akhir, adalah selembar (betul-betul hanya satu halaman) tulisan berjudul ”Cinta”. Judul tulisan yang mengilhami judul kumpulan ini. Cinta yang muncul pada pasangan merupakan sebuah rasa yang harus berimbang, tidak boleh bertepuk sebelah tangan dan memerlukan bukti...terutama cinta seorang pustakawan pada perpustakan!

Akhirnya pengantar ini memang hanya berperan sebagai pengantar, tidak lebih. Pengantar yang saya tulis ini bukanlah sebuah rekomendasi tentang tulisan mana yang akan dibaca lebih dahulu atau belakangan. Susunan yang dibuat juga tidak menggunakan teori atau konsep klasifikasi atau manajemen. Pengantar ini boleh digunakan sebagai manual (layaknya petunjuk pemakaian sebuah mesin cuci baru yang super canggih) yang perlu dibaca lebih dahulu sebelum membaca tulisan lengkapnya. Ada dua keputusan yang dapat dibuat setelah membaca manual ini: (1) tulisan yang akan dibaca lebih dahulu (2) tidak meneruskan membaca tulisan yang tidak sesuai selera. Yang paling utama adalah bahwa tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan visi untuk pustakawan dalam mengembangkan perpustakaan. Antropolog dan guru Johnetta Betsch Cole (1936) mengatakan:

While it is true that without a vision the people perish, it is doubly true that without action the people and their vision perish as well.(Conversations: Straight Talk with America's Sister President). Benar bahwa tanpa visi, manusia akan mati, tapi lebih benar lagi adalah bahwa tanpa tindakan, orang dan visinya akan mati.

Bandung, September 2009

Agus Rusmana

Diskusi mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Perpustakaan

2009-11-24T22:45:00.000-08:00

Dipresentasikan pada acara Seminar dan Diskusi Interaktif "Library and Information Education @the Crossroad," 16-18 Nopember 2009, Hotel Topas Bandung.

RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .... TAHUN 2009

TENTANG

STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Perpustakaan.

Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Standar adalah dokumen yang memuat ketentuan/kriteria minimal yang memuat aturan, pedoman, atau karakteristik kegiatan atau hasil kegiatan yang dirumuskan melalui proses konsensus pemangku kepentingan dan ditetapkan oleh lembaga resmi yang berwenang, untuk dipergunakan secara umum dan berulang-ulang dengan tujuan mencapai tingkat keteraturan yang optimum ditinjau dari konteks keperluan tertentu.
2. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan proses pengakuan formal oleh lembaga akreditasi yang menyatakan bahwa suatu lembaga telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu.
3. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap produk atau jasa atau proses kegiatan lembaga atau seseorang yang dinyatakan memiliki kompetensi di bidang perpustakaan yang telah sesuai dan/atau memenuhi standar yang dipersyaratkan.
4. Standar Nasional Perpustakaan (SNPe) adalah standar yang diberlakukan secara nasional di wilayah Indonesia oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI, yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, proses, dan produk dari kegiatan perpustakaan.
5. Pemangku Kepentingan Perpustakaan adalah pihak-pihak yang terlibat dan terkait langsung atau memiliki kepentingan dengan kegiatan perpustakaan, yang meliputi penyelenggara, pelaksana, pemustaka, dan pihak-pihak pendukung dalam penyelenggaraan perpustakaan.
6. Penyelenggara perpustakaan adalah pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
7. Standar Koleksi Perpustakaan adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal jenis koleksi perpustakaan, jumlah koleksi, pengembangan koleksi, pengolahan koleksi serta perawatan dan pelestarian koleksi.
8. Standar Sarana dan Prasarana adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal gedung, perabot dan peralatan perpustakaan.
9. Standar Pelayanan Perpustakaan adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal pelayanan perpustakaan yang berorientasi pada kepentingan pemustaka.
10. Standar Tenaga Perpustakaan adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi pustakawan, tenaga teknis perpustakaan, kepala perpustakaan, dan tenaga ahli dalam bidang perpustakaan.
11. Standar Penyelenggaraan adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal penyelenggaraan perpustakaan di berbagai jenis perpustakaan.
12. Standar Pengelolaan adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan perpustakaan agar tercapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan perpustakaan.
13. Prasarana perpustakaan adalah fasilitas mendasar/penunjang utama terselenggaranya perpustakaan antara lain berupa lahan dan bangunan atau ruang perpustakaan.
14. Sarana perpustakaan adalah peralatan dan perabot yang diperlukan untuk mempermudah pelaksanaan tugas perpustakaan antara lain berupa peralatan ruang pengolahan, peralatan ruang koleksi, peralatan ruang pelayanan, peralatan akses informasi, dll.

Prinsip Standar Nasional Perpustakaan

Pasal 2

Standar Nasional Perpustakaan dikembangkan dengan prinsip transparansi dan keterbukaan, konsensus dan tidak memihak, efektif dan relevan, koheren dan dimensi pengembangan.

Fungsi dan Tujuan Standar Nasional Perpustakaan

Pasal 3

(1)Standar Nasional Perpustakaan berfungsi sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan.
(2)Standar Nasional Perpustakaan bertujuan menjamin mutu perpustakaan dalam rangka memberikan pelayanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Lingkup Standar Nasional Perpustakaan

Pasal 4

Lingkup Standar Nasional Perpustakaan meliputi :
a. standar koleksi perpustakaan;
b. standar sarana dan prasarana perpustakaan;
c. standar pelayanan perpustakaan;
d. standar tenaga perpustakaan;
e. standar penyelenggaraan perpustakaan; dan
f. standar pengelolaan.

BAB II
STANDAR KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Standar koleksi perpustakaan mencakup jenis, jumlah, pengembangan, pengolahan, perawatan, dan pelestarian koleksi.

Bagian Kedua
Jenis Koleksi

Pasal 6

(1)Jenis koleksi perpustakaan berbentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
(2)Jenis koleksi perpustakaan nasional sekurang-kurangnya terdiri atas fiksi, nonfiksi, referensi, terbitan berkala, peta, muatan lokal, naskah kuno, koleksi deposit, koleksi khusus, dan hasil penelitian.
(3)Jenis koleksi perpustakaan umum sekurang-kurangnya terdiri atas fiksi, nonfiksi, referensi, terbitan berkala, peta, alat peraga, muatan lokal, dan alat permainan.
(4)Jenis koleksi perpustakaan sekolah/madrasah sekurang-kurangnya terdiri atas buku teks pelajaran, fiksi, nonfiksi, referensi, terbitan berkala, peta, alat peraga/praktik, muatan lokal, dan alat permainan.
(5)Jenis koleksi perpustakaan perguruan tinggi sekurang-kurangnya terdiri atas fiksi, nonfiksi, referensi, terbitan berkala, peta, alat peraga/praktik, muatan lokal, dan hasil penelitian.
(6)Jenis koleksi perpustakaan khusus sekurang-kurangnya terdiri atas nonfiksi, referensi, terbitan berkala, peta, dan muatan lokal.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis koleksi bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI.

Bagian Ketiga
Jumlah

Pasal 7

(1)Jumlah koleksi pada setiap perpustakaan umum dan perpustakaan khusus paling sedikit memiliki koleksi 1000 judul.
(2)Jumlah koleksi pada setiap perpustakaan sekolah/madrasah paling sedikit memiliki koleksi sesuai standar nasional pendidikan.
(3)Jumlah koleksi pada setiap perpustakaan perguruan tinggi paling sedikit memiliki koleksi 2500 judul.
(4)Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) perpustakaan harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka.
(5)Rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk setiap jenis perpustakaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI.

Bagian Keempat
Pengembangan Koleksi Perpustakaan

Pasal 8

(1)Perpustakaan mempunyai kebijakan pengembangan koleksi dan harus ditinjau sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) tahun.
(2)Kebijakan pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup seleksi, pengadaan, pengolahan, dan penyiangan bahan perpustakaan.
(3)Kebijakan pengembangan koleksi disusun secara tertulis yang berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan dan pengembangan koleksi.
(4)Perpustakaan harus menambah koleksi perpustakaan per tahun di luar jenis dan/atau jumlah koleksi yang ada sesuai dengan kebutuhan pemustaka.
(5)Perpustakaan harus menyediakan koleksi untuk kelompok pemustaka khusus.
(6)Pengembangan koleksi pada setiap jenis perpustakaan akan diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI.

Bagian Kelima
Pengolahan

Pasal 9

(1)Pengolahan bahan perpustakaan dilakukan dengan sistem yang baku.
(2)Pengolahan bahan perpustakaan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI.

Bagian Keenam
Perawatan dan Pelestarian Koleksi

Paragraf 1
Perawatan

Pasal 10

(1)Setiap perpustakaan harus melakukan perawatan koleksi perpustakaan secara berkala.
(2)Perawatan koleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi penyimpanan dan konservasi.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai perawatan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI.

Paragraf 2
Pelestarian

Pasal 11

(1)Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Umum Provinsi melakukan pelestarian koleksi deposit.
(2)Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota melakukan pelestarian koleksi yang memuat budaya daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelestarian koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI.

BAB III
STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Pasal 12

(1)Setiap perpustakaan wajib memiliki sarana dan prasarana perpustakaan.
(2)Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aspek teknologi, ergonomik, konstruksi, lingkungan, efektifitas, efisiensi dan kecukupan.
(3)Penyediaan sarana dan prasarana mempertimbangkan kebutuhan pemustaka khusus.

Pasal 13

(1)Setiap perpustakaan wajib memiliki sarana penyimpanan koleksi, sarana akses informasi, dan sarana layanan perpustakaan.
(2)Sarana penyimpanan koleksi sekurang-kurangnya berupa perabot sesuai dengan bahan perpustakaan yang dimiliki.
(3)Sarana akses informasi sekurang-kurangnya berupa perabot, peralatan, perlengkapan sistem temu kembali bahan perpustakaan dan informasi.
(4)Sarana layanan perpustakaan sekurang-kurangnya berupa perabot dan peralatan sesuai dengan jenis layanan perpustakaan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana penyimpanan koleksi, sarana akses informasi, dan sarana layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI.

Pasal 14

(1)Perpustakaan yang telah memiliki sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat melengkapi sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk:
a.pengelolaan koleksi;
b.penyelenggaraan layanan;
c.pengembangan perpustakaan; dan
d.kerja sama perpustakaan;
(2)Sarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi.

Pasal 15

(1)Setiap perpustakaan wajib memiliki lahan, gedung atau ruang.
(2)Lahan perpustakaan harus berlokasi yang mudah diakses, aman, nyaman dan memiliki status hukum yang jelas.
(3)Gedung atau ruang harus memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, keselamatan dan kesehatan.
(4)Gedung perpustakaan sekurang-kurangnya memiliki ruang koleksi, ruang baca, ruang staf yang ditata secara efektif, efisien dan estetik.
(5)Ruang perpustakaan sekurang-kurangnya memiliki area koleksi, baca, dan staf yang ditata secara efektif, efisien dan estetik.
(6)Perpustakaan Nasional, perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota, serta perpustakaan perguruan tinggi memiliki fasilitas umum dan fasilitas khusus.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai lahan, gedung, ruang, fasilitas umum dan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI.

BAB IV
STANDAR PELAYANAN

Pasal 16

(1)Standar pelayanan perpustakaan mengatur sistem pelayanan dan jenis pelayanan.
(2)Standar pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk semua jenis perpustakaan.

Pasal 17

(1)Sistem layanan perpustakaan terdiri atas sistem terbuka dan sistem tertutup.
(2)Sistem layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh masing-masing perpustakaan.

Pasal 18

(1)Jenis layanan perpustakaan terdiri atas layanan teknis dan layanan pemustaka.
(2)Layanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan.
(3)Layanan pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup layanan sirkulasi dan layanan referensi.
(4)Dalam melaksanakan layanan sirkulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan koleksi setempat maupun koleksi perpustakaan lain.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan sirkulasi dan layanan referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI.

BAB V
STANDAR TENAGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

(1)Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
(2)Selain tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perpustakaan dapat memiliki tenaga ahli di bidang perpustakaan.
(3)Kepala perpustakaan diangkat dari pustakawan.
(4)Dalam hal tidak terdapat pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala perpustakaan dapat diangkat dari tenaga ahli di bidang perpustakaan.
(5)Tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan.
(6)Pustakawan, tenaga teknis perpustakaan, tenaga ahli di bidang perpustakaan dan kepala perpustakaan memiliki tugas pokok, kualifikasi, dan/atau kompetensi.

Bagian Kedua
Pustakawan

Pasal 20

Pustakawan mempunyai tugas memberikan informasi yang cocok dan tepat waktu bagi pihak yang memerlukan dengan memberikan bimbingan akses pada sumber daya informasi, baik yang berada di dalam perpustakaan tempat dia bekerja maupun di luar perpustakaan dengan memanfaatkan beragam basis data, fasilitas jaringan telekomunikasi, serta kerjasama antar perpustakaan maupun dengan lembaga lainnya.

Pasal 21

(1)Pustakawan memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) di bidang perpustakaan dari perguruan tinggi yang terakreditasi.
(2)Seseorang yang memiliki kualifikasi akademik serendah-rendahnya sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) di luar bidang perpustakaan dari perguruan tinggi yang terakreditasi dapat menjadi pustakawan setelah lulus pendidikan dan pelatihan bidang perpustakaan.
(3)Pendidikan dan pelatihan di bidang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional atau lembaga lain yang diakreditasi oleh Perpustakaan Nasional atau lembaga sertifikasi.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI.

Pasal 22

(1)Pustakawan harus memiliki kompetensi profesional dan kompetensi personal.
(2)Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja.
(3)Kompetensi personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek kepribadian dan interaksi sosial.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi pustakawan diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI.

Pasal 23

1)Pustakawan harus memiliki sertifikat kompetensi kepustakawanan.
2)Pustakawan yang memiliki sertifikat kompetensi kepustakawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh tunjangan profesi.
3)Tunjangan profesi kepustakawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
4)Sertifikat kompetensi kepustakawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh lembaga sertifikasi mandiri atau lembaga pendidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI.

Bagian Ketiga
Tenaga Teknis Perpustakaan

Pasal 24

Tenaga teknis perpustakaan melaksanakan kegiatan yang bersifat membantu pekerjaan fungsional yang dilaksanakan pustakawan, serta melaksanakan pekerjaan perpustakaan lainnya.

Pasal 25

(1)Tenaga teknis perpustakaan terdiri atas tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio visual, tenaga teknis ketatausahaan, tenaga teknis asisten perpustakaan, dan/atau tenaga teknis lainnya.
(2)Tenaga teknis perpustakaan memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma II (D-II) ditambah pendidikan dan/atau pelatihan sesuai bidang tugasnya.
(3)Ketentuan lebih lanjut tentang pendidikan dan/atau pelatihan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI.

Pasal 26

(1)Tenaga teknis perpustakaan harus memiliki kompetensi profesional dan kompetensi personal.
(2)Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja.
(3)Kompetensi personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek kepribadian dan interaksi sosial.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi tenaga teknis perpustakaan diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI.

Pasal 27

(1)Tenaga teknis perpustakaan harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
(2)Tenaga teknis perpustakaan yang memiliki sertifikat kompetensi kepustakawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh tunjangan profesi.
(3)Tunjangan profesi kepustakawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
(4)Sertifikat kompetensi sesuai bidang tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh lembaga sertifikasi mandiri atau lembaga pendidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI.

Bagian Keempat
Kepala Perpustakaan

Pasal 28

(1)Kepala perpustakaan mempunyai tugas memimpin, mengelola, dan mengembangkan perpustakaan.
(2)Kepala perpustakaan memiliki kompetensi profesional, kompetensi personal, kompetensi manajerial, dan kompetensi kewirausahaan sesuai dengan jenis perpustakaan.
(3)Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan oleh pusat standardisasi dan ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI.

Pasal 29

(1)Kepala Perpustakaan Nasional, perpustakaan provinsi, perpustakaan kabupaten/kota, dan perpustakaan perguruan tinggi adalah pustakawan atau tenaga ahli di bidang perpustakaan yang memiliki kriteria sebagai berikut:
a.memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau Diploma IV (D-IV) untuk perpustakaan provinsi dan kabupaten/kota, magister (S-2) untuk perpustakaan perguruan tinggi dan Perpustakaan Nasional;
b.memiliki pengalaman bekerja di perpustakaan sekurang-kurangnya 5 tahun kecuali 10 tahun untuk Perpustakaan Nasional;
c.menguasai bahasa Inggris baik lisan maupun tertulis;
d.menguasai teknologi informasi;
(2)Kriteria kepala perpustakaan khusus dan perpustakaan sekolah/madrasah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Tenaga Ahli di Bidang Perpustakaan

Pasal 30

(1)Tenaga ahli di bidang perpustakaan adalah tenaga non pustakawan yang memiliki kapabilitas, integritas, dan kompetensi di bidang perpustakaan.
(2)Tenaga ahli di bidang perpustakaan diangkat apabila jumlah tenaga perpustakaan belum mencukupi sesuai standar tenaga perpustakaan.
(3)Kapabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan dan kecakapan dalam bidang perpustakaan.
(4)Kemampuan dan kecakapan dalam bidang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari pendidikan paling rendah S-1 (strata satu), dan pengalaman bekerja di perpustakaan minimal 5 (lima) tahun.
(5)Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang mewujudkan suatu kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan di bidang perpustakaan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran, dan kesetiaan.
(6)Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan yang mencakup aspek pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap kerja yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi atau lembaga pendidikan yang terakreditasi.
(7)Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh pusat standardisasi nasional perpustakaan yang pemberlakuannya ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI.

BAB VI
STANDAR PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

Bagian pertama
Umum

Pasal 31
(1)Standar penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan jenis dan kepemilikan mencakup standar Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Pemerintah, perpustakaan provinsi, perpustakaan kabupaten/kota, perpustakaan kecamatan, perpustakaan desa/kelurahan, perpustakaan sekolah/ madrasah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan khusus, perpustakaan keluarga, dan perpustakaan pribadi.
(2)Penyelenggara perpustakaan bertanggungjawab atas tersedianya koleksi sarana dan prasarana, pelayanan perpustakaan dan tenaga perpustakaan.
(3)Penyelenggaraan perpustakaan diarahkan untuk mendukung pembudayaan kegemaran membaca. dalam kerangka sistem pendidikan nasional (dihapus karena membatasi).
(4)Perpustakaan harus memiliki status kelembagaan dan ditetapkan yang dituangkan dalam dengan surat keputusan dari lembaga penyelenggara serta diberitahukan kepada Perpustakaan Nasional.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai standar penyelenggaraan perpustakan diatur dengan peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Perpustakaan Nasional

Pasal 32

(1)Penyelenggaraan Perpustakaan Nasional menjadi tanggung jawab pemerintah yang berkedudukan di ibukota negara dan dipimpin oleh seorang kepala.
(2)Perpustakaan Nasional melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan.
(3)Perpustakaan Nasional menyelenggarakan kerja sama antar perpustakaan di tingkat nasional maupun internasional.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Perpustakaan Pemerintah

Pasal 33

(1)Penyelenggaraan perpustakaan pemerintah menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga non kementerian masing-masing dan dipimpin oleh seorang kepala.
(2)Perpustakaan pemerintah melaksanakan tugas perpustakaan dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/lembaga non kementerian.
(3)Perpustakaan pemerintah menyelenggarakan kerja sama antar perpustakaan.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Perpustakaan Provinsi

Pasal 34

(1)Penyelenggaraan perpustakaan provinsi menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi yang berkedudukan di ibukota provinsi dan dipimpin oleh seorang kepala.
(2)Perpustakaan provinsi melaksanakan tugas pemerintahan provinsi dalam bidang perpustakaan berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian serta sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah provinsi.
(3)Perpustakaan provinsi menyelenggarakan kerja sama antar perpustakaan.

Bagian Kelima
Penyelenggaraan Perpustakaan Kabupaten/Kota

Pasal 35

(1)Penyelenggaraan perpustakaan kabupaten/kota menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan dipimpin oleh seorang kepala.
(2)Perpustakaan kabupaten/kota melaksanakan tugas pemerintahan kabupaten/kota dalam bidang perpustakaan berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian serta sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah kabupaten/kota.
(3)Perpustakaan kabupaten/kota menyelenggarakan kerja sama antar perpustakaan.

Bagian Keenam
Penyelenggaraan Perpustakaan Kecamatan

Pasal 36

(1)Penyelenggaraan perpustakaan kecamatan menjadi tanggung jawab camat yang berkedudukan di kecamatan dan dipimpin oleh seorang kepala.
(2)Perpustakaan kecamatan melaksanakan tugas pemerintahan kecamatan dalam bidang perpustakaan berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah kecamatan.
(3)Perpustakaan kecamatan menyelenggarakan kerja sama antar perpustakaan.

Bagian Ketujuh
Penyelenggaraan Perpustakaan Desa/Kelurahan

Pasal 37

(1)Penyelenggaraan perpustakaan desa menjadi tanggung jawab kepala desa/lurah yang berkedudukan di desa/kelurahan dan dipimpin oleh seorang kepala.
(2)Perpustakaan desa/kelurahan melaksanakan tugas pemerintahan desa/kelurahan dalam bidang perpustakaan berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah desa/kelurahan.
(3)Perpustakaan desa/kelurahan menyelenggarakan kerja sama antar perpustakaan.

Bagian Kedelapan
Penyelenggaraan Perpustakaan Masyarakat, Keluarga, dan Pribadi

Pasal 38

(1)Penyelenggaraan perpustakaan masyarakat, keluarga dan pribadi menjadi tanggung jawab masing-masing penyelenggara.
(2)Perpustakaan masyarakat, keluarga dan pribadi berfungsi sebagai sumber daya pembelajaran sepanjang hayat.
(3)Perpustakaan masyarakat, keluarga dan pribadi menyelenggarakan kerja sama antar perpustakaan {dihapus : tidak perlu diatur).

Bagian Kesembilan
Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 39

(1)Penyelenggaraan perpustakaan sekolah/madrasah menjadi tanggung jawab masing-masing sekolah/madrasah dan dipimpin oleh seorang kepala.
(2)Perpustakaan sekolah/madrasah berfungsi sebagai sumber belajar bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah/madrasah.
(3)Perpustakaan sekolah/madrasah dapat menyelenggarakan kerja sama antarperpustakaan, serta kerja sama dengan tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan masyarakat (seharusnya diatur dlm standar layanan).

Bagian Kesepuluh
Penyelenggaraan Perpustakaan Perguruan Tinggi

Pasal 40

(1)Penyelenggaraan perpustakaan perguruan tinggi menjadi tanggung jawab rektor/direktur/kepala sekolah tinggi masing-masing perguruan tinggi.
(2)Penyelenggaraan perpustakaan perguruan tinggi dipimpin oleh seorang kepala.
(3)Perpustakaan perguruan tinggi berfungsi sebagai sumber belajar, penelitian, deposit internal, pelestarian, dan pusat jejaring bagi civitas akademika di lingkungan perguruan tinggi.
(4)Perpustakaan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan kerja sama antarperpustakaan, serta kerja sama dengan civitas akademika dan masyarakat (seharusnya diatur dlm standar layanan).

Bagian Kesebelas
Penyelenggaraan Perpustakaan Khusus

Pasal 41

(1)Penyelenggaraan perpustakaan khusus menjadi tanggungjawab masing-masing lembaga penyelenggara dan dipimpin oleh seorang kepala.
(2)Perpustakaan khusus berfungsi sebagai perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit internal, perpustakaan penelitian, serta sebagai sumber belajar di dalam dan diluar lingkungan lembaga.
(3)Perpustakaan khusus menyelenggarakan kerja sama antar perpustakaan (seharusnya diatur dlm standar layanan).

BAB VII
STANDAR PENGELOLAAN

Bagian Pertama
Umum

Pasal 42

(1)Pengelolaan perpustakaan mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan perpustakaan.
(2)Pengelolaan perpustakaan disesuaikan dengan dilakukan berdasarkan jenis perpustakaan karakteristik, fungsi, dan tujuan perpustakaan serta dilakukan secara berkesinambungan.
(3)Pengelolaan perpustakaan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
(4)Pengelolaan perpustakaan dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel.
(5)Pengelolaan perpustakaan dilakukan sesuai standar koleksi, sarana dan prasarana, pelayanan, tenaga, dan penyelenggaraan perpustakaan.
(6)Perpustakaan yang memenuhi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat (?) dievaluasi untuk menentukan tingkat kualifikasi perpustakaan yang dibuktikan dengan sertifikat.
(7)Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan oleh Perpustakaan Nasional atau lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 43

(1)Perpustakaan menyusun rencana kerja dan/atau rencana strategis lima tahunan yang dirinci dalam rencana kerja tahunan.
(2)Perpustakaan memiliki kebijakan pengelolaan dengan mengacu pada rencana kerja dan/atau rencana strategis yang disetujui oleh lembaga induknya.
(3)Perpustakaan memiliki prosedur baku.

Pasal 44

(1)Keberhasilan pengelolaan perpustakaan diukur melalui indikator kinerja perpustakaan.
(2)Indikator kinerja perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar teknis pengukuran kinerja perpustakaan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis pengukuran kinerja perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI.

Bagian Kedua
Pengembangan Tenaga

Pasal 45

(1)Kepala perpustakaan bertanggungjawab terhadap pengembangan tenaga yang mencakup kompetensi dan karir tenaga perpustakaan (nggak sinkron dg standar tenaga!).
(2)Pengembangan kompetensi dan karir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 46

(1)Pengawasan perpustakaan meliputi supervisi, evaluasi, dan pelaporan.
(2)Supervisi dilakukan oleh pimpinan perpustakaan dan lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan. secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas perpustakaan (dihapus krn sudah sendirinya supervise bertujuan utk itu).
(3)Evaluasi terhadap lembaga dan program perpustakaan dilakukan oleh penyelenggara dan/atau masyarakat.
(4)Pelaporan dilakukan oleh pimpinan perpustakaan dan disampaikan kepada penyelenggara perpustakaan.

Bagian Keempat
Administrasi Layanan

Pasal 47

(1)Administrasi layanan dilaksanakan untuk semua jenis kegiatan layanan perpustakaan (dihapus terlalu detil).
(2)Administrasi Layanan Perpustakaan diselenggarakan untuk tujuan memudahkan dan menjamin pelaksanaan kerja secara efektif dalam pengelolaan layanan.
(3)Administrasi Layanan Perpustakaan mengikuti pola dan cara yang baku atau yang berlaku dalam organisasi badan induknya.
(4)Administrasi Layanan Perpustakaan merupakan bukti pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas layanan (?).
(5)Pengembangan sistem Administrasi Layanan Perpustakaan mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (tidak perlu).
(6)Administrasi layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan pedoman layanan perpustakaan yang ditetapkan oleh Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI (tidak perlu).

Bagian Kelima (sebaiknya di standar layanan)
Waktu Layanan

Pasal 48

Waktu dan jumlah jam layanan perpustakaan disesuaikan dengan kebutuhan pemustaka dengan mempertimbangkan kemudahan pemustaka dalam menggunakan perpustakaan.

Bagian Keenam
Kerjasama Layanan (sebaiknya di standar layanan..)

Pasal 49

Kerjasama layanan dilakukan dengan perpustakaan lain maupun dengan sesama unit kerja dalam lingkup organisasi.

Bagian Ketujuh
Manajemen Layanan

Pasal 50

Perpustakaan menerapkan sistem manajemen yang sesuai dengan kondisi perpustakaan dan mengikuti perkembangan sistem manajemen.

Bagian Kedelapan
Promosi Layanan (sebaiknya di standar layanan..)

Pasal 51

(1)Promosi Layanan dilakukan untuk meningkatkan citra perpustakaan dan mengoptimalkan penggunaan perpustakaan, serta peningkatan budaya kegemaran membaca masyarakat.
(2)Promosi Layanan Perpustakaan dilakukan secara berkesinambungan dan perlu didukung dana yang memadai.

BAB VIII
IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 52

(1)Implementasi standar nasional perpustakaan perlu didukung sistem standardisasi perpustakaan
(2)Sistem standardisasi yang dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pengembangan standar teknis, penerapan standar, penilaian kesesuaian (akreditasi sertifikasi) dan berbagai kegiatan pendukung standar nasional perpustakaan lainnya
(3)Dalam pengembangan dan penerapan standar teknis, perpustakaan harus mengacu pada prinsip-prinsip standardisasi sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 dan ketentuan standardisasi yang berlaku.
(4)Standar teknis perpustakaan diberlakukan secara nasional di wilayah Indonesia oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI yang masing-masing standar diberi identitas diri yang merupakan satu kesatuan dari kode Standar Teknis Perpustakaan Indonesia (STPI).

Bagian Kedua
Pengembangan Standar Teknis Perpustakaan

Pasal 53

(1)Standar teknis perpustakaan dikembangkan berdasarkan kebutuhan untuk masing-masing standar nasional yang dimaksudkan dalam pasal 4 peraturan ini.
(2)Kebutuhan standar yang harus dikembangkan dituangkan dalam daftar tahunan program nasional pengembangan standar (PNPS) yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI.
(3)Untuk menjamin efektifitas dan kemutakhiran standar teknis perpustakaan, standar teknis yang ada dilakukan pengkajian ulang dan/atau penyempurnaan (revisi) secara berkala dan terencana selambat-lambatnya 5 tahun sekali.

Bagian ketiga
Penerapan Standar Teknis Perpustakaan
Pasal 54

(1)Standar teknis perpustakaan yang berisi ketentuan yang terkait dengan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan dan pelestarian lingkungan serta kepentingan spesifik yang terkait dengan geografis, iklim dan budaya setempat dapat diberlakukan secara wajib melalui regulasi teknis yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI.
(2)Untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dan penerapan standar, Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi mengembangkan dan melaksanakan program promosi dan edukasi standardisasi dengan mengedepankan partisipasi dan/atau keterlibatan para pemangku kepentingan.
(3)Penerapan standar teknis perpustakaan perlu didukung adanya infrastruktur teknis sistem penilaian kesesuaian penerapan standar.

Bagian Keempat
Sertifikasi dan Akreditasi Penerapan Standar

Pasal 55

(1)Pembuktian suatu perpustakaan, produk jasa perpustakaan dan/atau perlengkapan/perabotan perpustakaan dan/atau sumberdaya manusia perpustakaan telah menerapkan dan memenuhi standar tertentu secara tertib dan konsisten dilaksanakan melalui proses sertifikasi oleh lembaga penilaian kesesuaian mandiri
(2)Bukti kesesuaian terhadap standar dan kelulusan dari proses sertifikasi ditunjukkan melalui pemberian sertifikat

Pasal 56

(1)Akreditasi terhadap Lembaga sertifikasi atau lembaga penilaian kesesuaian dilakukan oleh lembaga akreditasi yang memiliki kompetensi untuk mengakreditasi dan telah terjamin ketertelusuran kompetensinya.
(2)Lembaga akreditasi yang dimaksudkan pada ayat (1) diatas menggunakan lembaga akreditasi yang ada atau organisasi lain yang ditunjuk oleh Perpustakaan Nasional.

Bagian Kelima
Kelembagaan Standardisasi

Pasal 57

(1)Untuk menjamin keberlangsungan pertumbuhan dan menjaga konsistensi kualitas kegiatan dalam pengembangan dan penerapan standar nasional perpustakaan dan standar teknis perpustakaan, perlu ditangani secara serius dan profesional oleh suatu unit kerja khusus sistem standardisasi perpustakaan di lingkungan Perpustakaan Nasional.
(2)Untuk mengefektifkan kelembagaan dan menekan beban negara, Perpustakaan Nasional wajib memanfaatkan, mengembangkan dan melakukan kerjasama dengan lembaga lain yang memiliki kekuatan hukum untuk menangani dan bertanggung jawab di bidang standardisasi nasional.

Bagian Keenam
Ketentuan Lain-lain

Pasal 58

Ketentuan lain mengenai standar nasional perpustakaan, standar teknis perpustakaan dan standardisasi perpustakaan yang belum diatur dalam peraturan ini diatur lebih lanjut melalui peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal....................2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal...
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN 2009

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN …

TENTANG

STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN

I.UMUM

Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak terkait.
Perumusan standar adalah rangkaian kegiatan pengembangan standar sejak dari pengumpulan dan pengolahan data untuk menyusun rancangan standar sampai tercapainya konsensus para pemangku kepentingan yang terkait.

Penetapan standar adalah kegiatan menetapkan standar oleh lembaga resmi/yang berwenang setelah rancangan standar yang bersangkutan memperoleh konsensus dari para pemangku kepentingan terkait.

Penerapan standar adalah kegiatan menggunakan standar tertentu oleh pemangku kepentingan terkait secara tertib dan konsisten.

Penilaian kesesuaian adalah rangkaian kegiatan evaluasi dan/atau pengujian kesesuaian suatu proses kegiatan dan/atau hasil kegiatan terhadap ketentuan atau persyaratan yang ditetapkan dalam standar terkait.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Ayat (1)

Yang dimaksud karya rekam adalah karya seseorang atau lembaga yang dipublikasikan dalam bentuk analog atau digital.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan muatan lokal adalah jenis koleksi yang merupakan terbitan internal dan/atau koleksi tentang daerah.

Yang dimaksud dengan koleksi khusus termasuk koleksi terlarang, lukisan, arterfak.

Yang dimaksud dengan fiksi adalah bahan yang ditulis berdasarkan khayalan, imajinasi, dan rekaan penulis dalam bentuk cerita.

Yang dimaksud non fiksi adalah bahan perpustakaan yang ditulis berdasarkan kenyataan, faktual, ada dalam kehidupan, dan mengutamakan data dan fakta serta tidak boleh dibumbuhi imajinasi dan rekaan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan alat permainan adalah alat permainan edukatif yang dapat merangsang daya pikir anak serta meningkatkan kemampuan konsentrasi dan pemecahan masalah.

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ”pengadaan/akuisisi” adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam proses seleksi dan pengadaan bahan perpustakaan berdasarkan kebutuhan pemustaka saat ini dan dimasa mendatang.

Yang dimaksud dengan ”penyiangan/weeding” adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam proses evaluasi pemanfaatan bahan perpustakaan secara periodik maupun kontinyu dalam rangka pengembangan koleksi.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan kelompok pemustaka khusus adalah masyarakat yang memliliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 9
Ayat (1)

Sistem pengolahan bahan perpustakaan yang baku adalah sistem yang digunakan dalam menyusun deskripsi bibliografi dan deskripsi subjek.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penyimpanan adalah koleksi ditempatkan diruang penyimpanan (storage) yang sudah dlengkapi dengan fasilitas mesin penyejuk ruangan dan alat pengatur suhu udara serta dilengkapi juga dengan alarm sistem sebagai sarana pengamanannya.

Yang dimaksud dengan konservasi koleksi dilakukaan melalui upaya-upaya penanggulangan dari kemungkinan terjadinya kerusakan koleksi, baik melaui upaya pencegahan (preventif care) maupun perawatan khusus (treatmen) terhadap koleksi yang sudah mengalami kerusakan.

Dalam hal perawatan ringan (instant conservation) dan perbaikan sederhana (instant restoration) dilakukan dengan cara membersihkan debu dan kotoran, tetapi untuk penanganan khusus, terutama terhadap koleksi yang mengalami kerusakan secara fisik, biotis dan kimiawi dilakukan dengan prinsip konservasi secara profesional.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan aspek teknologi adalah faktor kesesuaian sarana dan prasarana perpustakaan terhadap perkembangan teknologi.

Yang dimaksud dengan aspek ergonomik adalah faktor kenyamanan kerja meliputi tempat kerja, pencahayaan, suhu dan kualitas udara, gangguan suara, kesehatan dan keamanan kerja serta kebiasaan dalam bekerja.

Yang dimaksud dengan aspek konstruksi adalah faktor kesesuaian antara satuan infrastruktur/bangunan dengan fungsi perpustakaan.

Yang dimaksud dengan aspek lingkungan adalah faktor keserasian antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber alam dengan bangunan.

Yang dimaksud dengan aspek efektifitas adalah faktor hasil guna/ kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana perpustakaan.

Yang dimaksud dengan aspek efisiensi adalah faktor penghematan kemanfaatan sarana dan prasarana perpustakaan

Yang dimaksud dengan aspek kecukupan adalah faktor kesesuaian kebutuhan.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 13
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sarana penyimpanan koleksi adalah tempat untuk menyimpan koleksi baik cetak maupun rekam.

Yang dimaksud dengan sarana akses informasi adalah sarana untuk temu kembali koleksi perpustakaan.

Yang dimaksud dengan sarana layanan perpustakaan adalah berbagai fasilitas yang digunakan dalam memberikan pelayanan kepada pemustaka.

Ayat (2)
Contoh sarana penyimpanan koleksi seperti rak buku, cd, mikrofilm dll.

Ayat (3)
Contoh sarana akses informasi seperti katalog manual, katalog online dll.

Ayat (4)
Contoh sarana layanan perpustakaan seperti meja sirkulasi, kursi dan meja baca dll.

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)

Fasilitas umum yang disediakan perpustakaan sekurang-kurangnya berupa lahan parkir, ruang ibadah, dan toilet.

Fasilitas khusus disediakan oleh perpustakaan yang memiliki pelayanan bagi pemustaka khusus sesuai kemampuan.

Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sistem layanan terbuka adalah sistem layanan perpustakaan dimana setiap pemustaka diperkenankan menelusur dan mengambil sendiri koleksi yang dibutuhkannya.

Yang dimaksud dengan sistem layanan tertutup adalah sistem layanan perpustakaan dimana setiap pemustaka tidak diperkenankan menelusur dan mengambil sendiri koleksi yang dibutuhkannya.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan layanan sirkulasi adalah layanan yang diberikan kepada pemustaka meliputi layanan baca di tempat, peminjaman, dan pengembalian koleksi perpustakaan.

Yang dimaksud dengan layanan referensi adalah layanan yang diberikan kepada pemustaka meliputi pemberian informasi, bimbingan penggunaan perpustakaan dan penelusuran informasi.

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tenaga ahli di bidang perpustakaan adalah seseorang yang memiliki kapabilitas, integritas, dan kompetensi di bidang perpustakaan.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan tenaga nonpustakawan adalah tenaga perpustakaan yang tidak memiliki kompetensi sebagai pustakawan.

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Ayat (1)

Kompetensi profesional, yaitu kompetensi yang terkait dengan pengetahuan pustakawan di bidang sumber-sumber informasi, teknologi, manajemen dan penelitian, kemampuan dan ketrampilan menggunakan pengetahuan tersebut sebagai dasar untuk menyediakan layanan perpustakaan dan informasi.

Kompetensi personal, yaitu kompetensi yang menggambarkan satu kesatuan keterampilan, perilaku dan nilai yang dimiliki pustakawan agar dapat bekerja secara efektif, menjadi komunikator yang baik, selalu meningkatkan pengetahuan, dapat memperlihatkan nilai lebihnya, serta dapat bertahan terhadap perubahan dan perkembangan dalam dunia kerjanya.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial meliputi gaji, tunjangan fungsional, tunjangan profesi, dan tunjangan kompensasi resiko kesehatan. (tidak perlu lagi).

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Lembaga sertifikasi mandiri adalah suatu organisasi atau lembaga yang bersifat independen dan dikelola secara mandiri yang telah terakreditasi oleh suatu badan akreditasi atau ditunjuk oleh instansi yang berwenang, untuk melaksanakan tugas sertifikasi secara obyektif, kompeten, transparan, dan tidak memihak dalam rangka pemberian sertifikat (sebagai pengakuan formal) terhadap suatu obyek yang mengacu dan memenuhi standar atau kriteria baku tertentu.

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud perpustakaan pembina adalah perpustakaan yang melaksanakan pembinaan pada tingkat provinsi dengan mengacu pada kebijakan pembinaan nasional.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud perpustakaan pembina adalah perpustakaan yang melaksanakan pembinaan pada tingkat Kabupaten/Kota dengan mengacu pada kebijakan pembinaan provinsi dan nasional.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan perpustakaan deposit internal adalah perpustakaan yang wajib menyimpan karya cetak dan karya rekam baik yang diterbitkan atau tidak diterbitkan oleh lembaga maupun di luar lembaga

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Ayat (1)

Pengembangan kompetensi bagi tenaga perpustakaan dapat dilakukan melalui metode bimbingan dan pendampingan, konsultasi, praktik kerja lapangan, supervisi, keanggotaan pada organisasi profesi pustakawan atau bentuk lain yang sejenis.

Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Ayat (1)

Administrasi layanan terdiri atas peraturan dan tata tertib sirkulasi koleksi perpustakaan, keanggotaan, sanksi, dan statistik perpustakaan.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)

Nomor standar, dan tahun penerbitan yang disingkat STPI adalah bbnnn.vv:yyyy dimana bb adalah nomor bidang, nnn adalah nomor urut, vv adalah versi, dan yyyy adalah tahun.

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Ayat (1)

Lembaga penilaian kesesuaian mandiri adalah lembaga sertifikasi atau inspeksi yang kompeten, netral, dan transparan yang diakui oleh suatu lembaga akreditasi atau lembaga yang berwenang di bidangnya.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Kerjasama dengan lembaga lain yang bertanggung jawab di bidang standardisasi nasional yaitu dengan BSN, BNSP, BSNP, Depnaker, dan Depdiknas.

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN 2009

Mengapa ilmu informasi?

2009-11-24T22:20:00.000-08:00

Sebuah Usaha Mengatasi Masalah Kekeliruan Pandangan

Agus Rusmana, Staf Pengajar di Jurusan Perpustakaan dan Informasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjajaran Bandung.

Disampaikan dalam bentuk powerpoint pada acara Seminar dan Diskusi Interaktif "Library and Information Education @the Crossroad," 16-18 November 2009, Hotel Topas Bandung.

Berikut ini ada adalah garis besar yang disampaikan oleh Pak Agus Rusmana mengenai nama program pendidikan ilmu perpustakaan dan informasi.

Kondisi Dunia Pendidikan Kepustakawanan (Librarianship)
Keterkaitan antara kondisi lembaga perpustakaan yang pada umumnya tidak ideal, berpengaruh kepada rendahnya minat pada profesi pustakawan juga apresiasi masyarakat pada Perpustakaan yang masih rendah.

Alternatif Pemecahan Masalah
1. Penyadaran Pentingnya Perpustakaan Bagi Masyarakat.
2. Menjadikan Pustakawan Sebagai Karir yang Menjanjikan Masa Depan.
3. Peningkatan Citra Perpustakaan Secara Menyeluruh.
4. Perubahan Nama Program Pendidikan.

Asumsi Dampak Perubahan Nama
Perubahan Nama Program --> Pembentukan Asumsi Baru Pada Program --> Peningkatan Minat Pada Bidang Informasi dan Banyaknya calon mhs – keketatan tinggi – mhs kompetensi tinggi --> Terciptanya Ilmuwan/ Praktisi Informasi Berpandangan Baru --> Terbentuknya Lembaga Perpustakaan Bergaya Baru (Knowledge Oriented))--> Pembentukan Citra Baru Pada Perpustakaan/ Pusat Informasi (Pusat Pengetahuan)

Dasar Pemilihan Nama ?
1. Harus mudah disebutkan.
2. Menumbuhkan kebanggaan bagi penyandang nama.
3. Berasosiasi dengan kemajuan/ modernisasi.
4. Memiliki dasar keilmuan dan profesi.
5. Mendapat pengakuan (formal)

Pedoman Yang Digunakan Sebagai Acuan?
1. Peraturan Dirjen Dikti.
2. Lokakarya Kurikulum Nasional/ Internasional.
3. Asosiasi Profesi dan Keilmuan Internasional (a.l. American Society for Information Science).
4. Program studi yang sudah ada (dalam dan luar negeri).
5. Masyarakat Pengguna Lulusan.
6. Minat Masyarakat Calon Peserta Pendidikan

Nama yang TEPAT?
1. Ilmu Perpustakaan
2. Ilmu Perpustakaan dan Informasi
3. Ilmu Informasi dan Perpustakaan
4. Kepustakawanan dan Ilmu Informasi
5. Ilmu Informasi
6. Manajemen Informasi

Mengapa Ilmu Informasi dan Perpustakaan? (1)
Kepustakawanan/ Ilmu Perpustakaan (Librarianship/ Library Science) adalah ilmu mengenai MEDIA (document tradition).
Ilmu Informasi adalah ilmu mengenai ISI (content) dan bagaimana membuatnya bernilai bagi seseorang
Manajemen Informasi adalah Bagian dari Keahlian seorang Ilmuwan Informasi (Information Scientist)

Mengapa Ilmu Informasi dan Perpustakaan?(2)
Kurikulum yang terlaksana selama ini berorientasi pada pengumpulan, pengelolaan , pemasaran dan pemeliharaan (content) informasi. Berdasarkan rujukan yang ada (philosophy of Library and Information Science), kurikulum ini terkatogerikan sebagai : ILMU INFORMASI dan PERPUSTAKAAN

Langkah Penetapan Perubahan Nama
1. Kesamaan Penerimaan pada gagasan
2. Penyesuaian pada perubahan
3. Persiapan menuju hal baru
4. Sosialisasi internal (fakultas)
5. Sosialisasi eksternal (Unpad)
6. Pengajuan ke Dirjen Dikti

Catatan, dikutip dari notulen Pak Fuady Munir, Yarsi: Hasil kepakatan antara yang hadir pada seminar berbentuk MoU antar pengelola Ilmu Perpustakaan dan Pengguna lulusan, yaitu:
1. Mengubah Nama prodi menjadi Ilmu Informasi dan Perpustakaan
2. Menggunakan keseragaman dalam mencantumkan gelar. Dari usulan-usulan yang a.l. masuk: SIP, SIPI, SIP Info, dll
3. Para wakil dari Prodi dan Pengguna dalam waktu dekat akan menghadap Menteri Pendidikan membahas point 1 dan 2 di atas.

Pendidikan Perpustakaan di Indonesia: Upaya memadukan Isu-isu perkembangan Teknologi Informasi Dalam Kurikulum Program Pendidikan Perpustakaan dan Inf

2009-11-24T22:09:00.000-08:00

Labibah Zain, Staf pengajar di Jurusan Perpustakaan dan Informasi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Disampaikan pada acara Seminar dan Diskusi Interaktif "Library and Information Education @the Crossroad," 16-18 November 2009, Hotel Topas, Bandung

Sejarah Berdirinya Sekolah Perpustakaan

Praktek mengelola perpustakaan sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Hanya saja system pengelolaannya berubah dari tahun ketahun. Pada tahun-tahun sebelum 1887, tempat ibadah, kerajaan mengelola perpustakaan hanya sekedar menata bahan-bahan pustaka yang ada sehingga hanya memerlukan 1 orang pegawai tanpa perlu keahlian khusus karena informasi terekam masih sangat terbatas.

Pada perkembangan selanjutnya, informasi terekam berkembang sedemikian pesatnya sehingga perpustakaan tak bisa dikelola oleh satu orang saja dan beberapa keahlian khusus dalam mengumpulkan, mengelola dan menyebarkan bahan pustaka sangat diperlukan. Pada tahun 1887, seorang praktisi perpustakaan bernama Melvyl Dewey membuka sekolah formal perpustakaan untuk pertama kalinya di Columbia College. Walaupun Kurikulumnya masih berdasarkan "Trial and Error" dan hanya mengajarkan Dewey Decimal Classification, cataloguing, classification, references and bibliography, book selection and administration tetapi lulusannya menyebar ke seluruh Amerika Serikat dan sebagian besar dari mereka mendirikan sekolah perpustakaan di daerah masing-masing. Lama sekolahnya berkisar 3 bulan sampai 1 tahun ( Miksa, 1986).

Pada masa ini muncullah tokoh-tokoh yang sangat perhatian terhadap Ilmu perpustakaan dengan memberikan kritik-kritik demi kemajuan sekolah-sekolah pertemuan tersebut, diantaranya adalah Azariah Root dan Aksel Josephson yang mengusulan untuk pendirian sekolah perpustakaan di tingkat pasca sarjana. Tokoh yang paling berpengaruh waktu itu adalah Charles C. Williamson. Williamson ( Shera, 1972) mengatakan bahwa secara kwantitatif, sekolah perpustakaan sudahlah cukup tetapi secara kwalitatif sekolah perpustakaan sangat perlu diperbaharui. Semboyannya waktu itu adalah "no more library schools, but better library schools". Beliau mengajukan 8 hal yang berkaitan dengan Sekolah perpustakaan yaitu:

a. Mahasiswa yang akan masuk ke sekolah perpustakaan harus mempunyai ijazah sarjana
b. Sekolah perpustakaan harus berafiliasi pada departemen terntentu di sebuah perguruan tinggi
c. Memperkaya kurikulumnya dengan mata kuliah yang ada di universitas induknya
d. Menyediakan mata kuliah-matakuliah umum pada tahun pertama dan mata kuliah-mata kuliah khusus pada tahun kedua
e. Menyediakan teks dan materi kuliah yang cukup
f. Membuat program yang sesuai untuk "continuing education" guna memperbaharui ilmu mahasiswanya
g. Mengadakan sertivikasi untuk pustakawan professional
h. Harus ada standard akreditasi.

Hal-hal yang diajukan oleh Willliamson inilah yang menjadi cikal bakal pendirian jurusan Ilmu-ilmu perpustakaan yang ada di Amrika Utara (Davis, 1987). Kata "Contuining Education" itu sendiri menurut saya bisa diterjemahkan sebagai kewajiban dari program pendidikan perpustakaan untuk selalu aktif menjawab tantangan zaman termasuk perkembangan teknologi dan mengintegrasikannya ke dalam kurikulum.

Isu-Isu Dalam Dunia Pendidikan Ilmu Perpustakaan.

Perpustakaan sering dianggap sebagai ilmu yang tidak mempunyai dasar epistimologi dan akar keilmuan sehingga sering dijadikan alasan untuk mementahkan keabsahan perpustakaan sebagai sebuah ilmu. Sebenarnya perpustakaan adalah justru sebuah ilmu yang universal dan multidisipliner sehingga bisa bersimbiosis dengan ilmu apa saja sebagaimana ilmu computer. Justru karena keuniversalannya ini ilmu perpustakaan bisa dijadikan pengembangan ilmu-ilmu yang sudah terlebih dahulu ada tanpa harus kehilangan ilmu intinya seperti pengembangan, pengelolaan, pelayanan, penemuan kembali dan penyebaran informasi. Pada perkembangan selanjutnya, untuk mengikuti pasar di dunia kerja, jurusan ilmu perpustakaan menggabungkan mata kuliah –mata kuliah yang ada dengan ilmu informasi dengan merubah namanya diantaranya menjadi School Of Information Studies dan School Of Information Science dengan konsentrasi diantaranya bidang Library Science, Archives dan Museum

Di Amerika Serikat, Pendidikan Ilmu perpustakaan ada di tingkat S2 dan S3. Sementra di Kanada, pendidikan Ilmu Perpustakaan dibuka untuk college, S2 dan S3, Di Australia dan Eropa juga ditawarkan untuk tingkat S2 dan S3. Sedang di Indonesia, Jurusan Ilmu Perpustakaan tersebar mulai dari tingkat D3, S1, S2 dan Rencananya akan membuka S3 juga.

Tentang Kurikulum

Kurikulum jurusan Ilmu perpustakaan di Amerika Utara mempunyai standar akreditasi kurikulum yang jelas yaitu American Library Association, Eropa menganut Commonwealth Librarian sedangkan Indonesia belum mempunyai standard baku tentang kurikulum inti jurusan Ilmu perpustakaan. Jadi, sampai sekarang ini, kurikulum pendidikan perpustakaan di Indonesia masih mengacu kurikulum jurusan dimana jurusan itu bernaung yang kemudian diakreditasi oleh Departemen Pendidikan Nasional tetapi secara jelas dapat disimpulkan bahwa D3 bertujuan mencetak teknisi dibidang perpustakaan, S1 mencetak manajer tingkat menengah dan S2 mencetak Top manajer dan juga tenaga pengajar di bidang perpustakaan.

Untuk kurikulum, ada hal-hal yang mendasar yang perlu diperhatikan. Pertama, Perpustakaan akan selalu berhubungan dengan teknologi. Sedangkan teknologi adalah sesuatu yang cepat basi. Untuk itu Jurusan Ilmu perpustakaan perlu menrapkan kurikulum yang Up to date sekaligus membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk selalu bisa beradaptasi dengan cepat terhadap teknologi-teknologi baru.

Kedua, paradigma baru di dunia perpustakaan adalah bukan lagi terfokus pada pengolahan bahan pustaka saja tetapi lebih ke pelayanan masyarakat. Oleh karena kurikulum jurusan Ilmu perpustakaan juga harus membekali mahasiswa dengan cara-cara berinteraksi dengan masyarakat dan budaya agar mereka bisa berinteraksi dengan masyarakat sehingga informasi bisa di akses secara maksimal.

Kedua paradigma ini kalau diterapkan dengan perkembangan teknologi saat ini akan bertemu didalam sbuah konsep yang disebut Web 2.0.

Web 2.0 encompasses a variety of different meanings that include an increased emphasis on user generated content, data and content sharing and collaborative effort, together with the use of various kind of social software, new ways of interacting with web-based applications, and the use of the web as platform for generating, re-purposing and consuming content. (Franklin and van Harmelen, 2007, 4)

Dalam rangka menjawab berkembangnya Web 2.0, David Bawden and Lyn Robinson et al (2007) mengatakan bahwa Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi di seluruh dunia menyadari pentingnya memasukkan Web 2.0 kedalam kurikulum baik dalam bentuk Content maupun penggunaan Web 2.0 dalam bentuk sebagai media belajar mengajar setidak-tidaknya sebagai bentuk "kepedulian" program pendidikan perpustakaan dan informasi terhadap perkembangan informasi dan sebagai bentuk sosialisasi.

Di University College Dublin School of Information and Library Studies, ada 3 aspek yang memasukkan konsep Web 2.0. Dua diantaranya diajarkan pada mahasiswa pada level 3 (tahun ke 3 dan juga diambil oleh sejumlah mahasiswa pasca sarjana), yaitu IS30010; "Weaving the Web: The internet and Society yang mengajarkan mahasiswa untuk memahami perkembangan dan perubahan internet ke web. Mata kuliah ini lebih mengkonsentrasikan mahasiswa pada aspek perubahan teknologi yang memungkinkan terjadinya interkoneksi yang lebih besar. Sedangkan matakuliah Cybersiety Technology, Culture and Communication lebih menekannkan pada efek social pada komunitas online dan penggunaannya sebagai teknologi social.

Pada level 4, mata kuliah Information Society lebih menekankan Web 2.0 sebagai dari perspektif perpustakaan dan kajian informasi. Isu-isu utamanya meliputi jenis-jenis komunikasi, Social networking, media sharing dan Social tagging dan folksonomi. Penekanannya lebih pada aspek yang berkaitan dengan imbas penciptaan dan komunikasi informasi terrekam dan yang berhubungan dengan ruang lingkup kerja perpustakaan dan informasi seperti: komunikasi media mempengaruhi rantai publikasi dan perlu diajarkan dalam mata kuliah Perpustakaan dan Publikasi, Social Tagging dan Folksonomy bias dimasukkan dalam Organisasi Informasi, Wiki bisa dimasukkan dalam matakuliah yang membahas digital literacy dan unsur-unsur filosofis dan social bisa dimasukkan dalam mata kuliah yang berhubungan dengan dasar-dasar ilmu perpustakaan.

Bagaimana dengan Program Pendidikan Perpustakaan di Indonesia?

MacLuhan dalam bukunya Understanding Media –The Extension of Man (1965) mengatakan bahwa dunia ini sudah menjadi kampung raksasa (global Village) tanpa dibatasi oleh sekat apapun berkat kemajuan di bidang teknologi Informasi. Maka masyarakat Indonesia yang sudah mengenal internet, tanpa disadari sudah menggunakan prinsip-prinsip web 2.0 dalam bersosialisasi sekaligus berbagi informasi. Maraknya penggunaan blog, facebook, twitter dan semacamnya di Indonesia sebagai bukti penggunaan web 2.0 dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan semacam ini harus direspon baik oleh perpustakaan maupun oleh program pendidikan perpustakaan dengan cara seperti yang sudah dilakukan di program pendidikan perpustakaan dan kajian informasi di Dublin, London, Ljubljana, Sydney and Vilnius yaitu dengan menerapkannya dalam bentuk lingkungan yang berbasis e-learning (Bawden et al, 2007, 23-24), yaitu dengan cara Penggantian diskusi konvensional dengan penggunaan blog, penggantian "attached files" dengan Wiki, penggunaan postcating dan videocasting untuk perkuliahan atau sebagai tambahan dari keterangan yang biasanya berbentuk teks serta penggunaan Deli.c.ious sebagai cara untuk berbagi sumber-sumber pembelajaran. Praktek-praktek pengajaran seperti itu akan memotivasi mahasiswa untuk menggunakan konsep web 2.0 didalam ruang lingkup kerjanya secara positip dan produktif sekaligus untuk mempelajari pengembangan teknologi Web 2.0 itu sendiri.

Daftar Pustaka
David Bawden et al. (2007) Introducing Web 2.0 Concepts into the library/information curriculum

Davis, Donald G. (1987). The History of Library School Internationalization. in John F Harvey and Frances Laverne Carroll (Eds.), Internationalizing Library and

Information Science Education: A Handbook of Policies and Procedures in Administration and Curriculum. Westport, Connecticut: Greenwood Press.

Franklin, T and van Harmelen, M. (2007) Web 2.0 for content for learning and teaching in Higher Education. URL http://www.jisc.ac.uk/media/documents/programes/digitalrepositories/web2-content-learning-and-teaching.pdf (accessed 04.11.09)

Miksa. Francis L "Melvil Dewey: The professional educator and his heirs." Library Trends. Vol. 34 (3). Winter 1986.p.359.

Reece. Ernest J. The Curriculum in Library Schools. New York: Columbia University Press. 1936. p.13.

Shera, J.H. The Foundations of Education for Librarianship. New York: Becker & Hayes, 1972.

Zain, Labibah. Rancangan Disertasi "Comparing Curriculum Design to Practitioners’ Needs: A Study of Indonesian Library Education Programs", McGill University 2008

Munas ISIPII Berjalan Sejuk, Hasil Maksimal

2009-11-24T00:39:00.000-08:00

Bandung, 16 November 2009 pukul 16.00, ratusan pustakawan dari perguruan tinggi dan sarjana ilmu perpustakaan dan informasi berkumpul dengan berwajah cerah. Udara sejuk karena baru saja diguyur hujan tidak mematahkan semangat mereka, bahkan makin serius mengikuti acara Munas dan seminar ISIPII dan FPPTI (Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia). Kebetulan memang acara ini diselenggarakan bersama berhubung ke dua organisasi ini secara keanggotaan hampir sama, walau berbeda arah dan tujuan organisasinya.

Hari Pertama memang diselenggarakan bersamaan, berisi penjelasan rencana e-journal dari Dirjen DIKTI-Depdiknas dan PDII LIPI. Malamnya, paparan mengenai pendidikan ilmu perpustakaan dan informasi di Jerman yang disampaikan oleh Prof. Dr. Ursula Georgy yang merupakan Presiden KIBA Jerman.

Hal menarik yang disampaikan Ursula bahwa jurusan ilmu perpustakaan dan informasi di Jerman kurang diminati oleh para siswa di Jerman, hal ini tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di Indonesia. Hal ini karena penghasilan pustakawan di sana kurang kompetitif dibandingkan profesi lainnya. Berbagai usaha telah mereka lakukan, seperti nama jurusan dibuat semenarik mungkin, namun karena kurikulum dan metode pengajaran kurang sesuai dengan nama jurusan menyebabkan banyak siswa yang keluar dari jurusan tersebut.

Barulah hari kedua, 17 November 2009, peserta Munas dan Seminar ISIPII tergambarkan. Para tokoh pustakawan di Indonesia hadir, seperti Prof. Sulistyo Basuki, Blasius Sudarsono, Putu Laxman Pendit, Ridwan dari USU, Ida F. Priyanto dari UGM, dan lainnya. Kehadiran banyak tokoh pustakawan ini makin menyemangati jalannya Seminar.

Apabila malam sebelumnya, Ursula berbicara sebagai keynote speech, pagi hari beliau kembali menyampaikan pandangannya bagaimana seharusnya mengelola jurusan ilmu perpustakaan dan informasi. Sebelum Ursula berbicara, dibawakanlah pengantar diskusi yang sambung-menyambung Ridwan dan Ida saling menyampaikan gagasannya. Selanjutnya, Putu laxman Pendit, bersama Labibah Zain dan Imas Maesaroh memaparkan pandangan mereka yang berjudulkan “Menjadi professional di bidang informasi: menghadapi fenomena demokratisasi dan konvergensi teknologi.” Diskusi berjalan cukup hangat, terlihat begitu banyak pertanyaan yang disampaikan.

Berikutnya, dimoderatori Sulitsyo Basuki, perwakilan JIIP Unpad, Agus Rusmana, memaparkan perkembangan program studi mereka. Selain itu dipaparkan pula mengenai program studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi oleh Ridwan dari USU dan Ida dari UGM, sesuai dengan pemikiran mereka masing-masing.

Paparan lainnya yang tidak kalah menarik berasal dari Blasius Sudarsono yang memaparkan isu terbaru mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standarisasi Perpustakaan. Salah satu isu menarik mengenai RPP ini soal kategori ahli perpustakaan yang terasa masih janggal, apa yang dimaksud dengan ahli perpustakaan ini.

Hari Ketiga berlanjut dengan paparan Oktiviane A. Sinaga Direktur Information Research Center di Kedutaan Besar Amerika Serikat yang memaparkan bagaimana seharusnya Pustakawan bekerja secara profesional. Setelah itu, John Hickok dari California State University, Fullerton, USA menjabarkan secara gamblang inovasi-inovasi yang harus dilakukan perpustakaan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat agar perpustakaan dicintai para penggunanya. Sebenarnya paparan john Hickok boleh dibilang merangkum semua pembicaraan mengenai bagaimana seharusnya perpustakaan berperan. Akibatnya, tidak banyak peserta yang bertanya, namun hanya sekedar menguatkan pandangan Hickok tersebut.

Munas sendiri ternyata berjalan sangat cepat. Setelah Harkrisyati Kamil, Agus Rusmana dan Ade memaparkan laporan pertanggungjawaban ISIPII, Ridwan bersama Labibah memimpin Munas. Setelah ditanyakan ke forum, peserta secara aklamasi menerima pertanggungjawaban pengurus. Setelah mendengarkan paparan para tokoh perpustakaan, secara aklamasi pula forum menetapkan harkrisyati Kamil kembali sebagai Presiden ISIPII periode 2009 – 2012.

Selain itu, setelah pemilihan Presiden ISPII, beberapa penyelenggara pendidikan ilmu perpustakaan dan informasi menyampaikan kesepakatan bersama agar adanya kesamaan nama jurusan dan gelar sarjana ilmu perpustakaan dan informasi kepada Dirjen DIKTI-Depdiknas. Hal ini penting mengingat belum adanya kesamaan nama dan gelar dari penyelenggara pendidikan.

Acara Munas ini ditutup secara sederhana pada pukul 12.30 oleh Presiden ISIPII. Tiga hari berkumpul tentu saja ada hasil yang harapannya menjadi usaha peningkatan kualitas dan peran sarjana ilmu perpustakaan dan informasi di masa mendatang. Beberapa catatan, tentu saja di luar ketetapan Harkrisyati Kamil terpilih kembali sebagai Presiden dan kesepakatan bersama soal nama jurusan dan gelar, cukup mengemuka, di antaranya :

1. Berkaitan dengan UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diharapkan ISIPII bersama dengan Perpustakaan Nasional dan Organisasi Perpustakaan lainnya melobi pemerintah, baik itu Depkominfo dan Komisi Informasi agar perpustakaan dapat menjadi penyelenggara dan berperan aktif dalam pengelolaan informasi publik, hal ini dapat dilihat pada pasal 13 yang berbunyi sebagai berikut :
(1) Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik:
a. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
b. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajarsesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional.
(2) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibantu oleh pejabat fungsional.

Pengertian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan Pasal 1 ayat 9 adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

Jangan sampai peran ini diambil alih oleh lembaga-lembaga atau pihak-pihak yang tidak memahami mengenai dokumentasi dan informasi. Apabila sampai lepas hal ini menjadi bukti bahwa perpustakaan tidak penting di Negara ini.

2. Berkaitan dengan akan munculnya Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan turunan dari UU Perpustakaan, diharapkan ISIPII dapat berperan lebih aktif agar pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut dapat lebih transparan dan terlibat aktif agar PP yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat dan penggiat perpustakaan.

3. Mengenai keanggotaan, agar iuran anggota tidak sekedar dibatasi iuran dalam bentuk uang, namun dalam bentuk lain seperti menjadi pembicara, menulis artikel ilmiah dan lainnya. Iuran anggota juga memperhatikan kemampuan anggota sehingga tidak terlampau memberatkan. Selain itu diharapkan ISIPII dapat menerbitkan semacam jurnal sebagai bagian dari manfaat apabila menjadi anggota ISIPII.

4.Organisasi ISIPII dapat lebih diperluas sehingga tidak sekedar mengandalkan seorang Presiden ISIPII sehingga organisasi dapat lebih luas lagi keanggotaannya dikalangan sarjana ilmu perpustakaan dan informasi.

5. Perlu dibuatkan direktori anggota ISIPII sehingga keanggotaan dengan sendirinya dapat terkendali dengan baik dan memperluas jaringan kerjasama antar anggota ISIPII. Kedepan, diharapkan ISIPII dapat pro aktif bekerjasama dengan lembaga penyelenggara pendidikan ilmu perpustakaan dan informasi.

Sebenarnya masih banyak lagi catatan-catatan yang bisa diambil pada seminar dan munas kali ini, terlebih apabila ingin menyusun cetak biru kepustakawanan Indonesia. Semoga para sarjana ilmu perpustakaan dan informasi dapat meluangkan sedikit waktunya untuk kemajuan perpustakaan di Indonesia.

Cibinong, 20 November 2009
Catatan bukan seorang notulen

Catatan: Disampaikan oleh Farli Elnumeri...

Undangan Seminar dan Diskusi Interaktif “Library and Information Education@the Crossroad”

2009-11-01T17:36:00.000-08:00

Yth
Para Pustakawan Indonesia
Di Tempat

28 Oktober 2009

Library & Information Education@the Crossroad : seminar and interactive discussion
Bandung, 16th -18th November , 2009

Latar Belakang
Beberapa tahun terakhir ini Pendidikan Perpustakaan di Indonesia menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, ditandai dengan semakin banyaknya Perguruan Tinggi menyelenggarakan program studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi.Catatan terakhir terdapat 6 perguruan tinggi yang menyelenggarakan program strata 2, 11 perguruan tinggi untuk program strata 1 dan 11 perguruan tinggi untuk program diploma.

Bagi akademisi maupun praktisi perkembangan ini tentu membuat kita semua optimis akan masa depan profesi pustakawan. Di sisi lain banyak isu disekitar kita yang seharusnya diperhatikan dan disikapi dengan bijak bersama. Definisi pustakawan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perpustakaan No. 43 Tahun 2007 masih menyisakan ketidakpastian tentang peran pustakawan dan non-pustakawan.

Penggabungan Badan/Kantor Perpustakaan dan Arsip disusul dengan diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2010 hendaknya menjadi perhatian kita semua karena juga merupakan ranah Perpustakaan. Reformasi telah memberikan keleluasaan bagi penyelenggara prodi ilmu perpustakaan untuk menyusun kurikulum masing-masing dan akibatnya kita tidak memiliki standard minimum sehingga kualitas lulusan prodi amat beragam. Situasi ini menjadi lebih tidak menggembirakan dengan kurangnya komunikasi dan kerjasama antar penyelenggara prodi padahal cooperation and competetion merupakan hal yang strategis untuk peningkatan kualitas dan upaya berjejaring untuk meresponi isu-isu yang berkembang di masyarakat.

Sedemikian besarnya perubahan yang terjadi di sekitar kita dan menyikapi perubahan dengan bijak merupakan tantangan tersendiri. Kepustakawanan tidak lagi bermain di sekitar tataran wacana dan ruang kerjanya semata, ia harus mampu memposisikan perannya menjawab tantangan Library Leadership dan Change Management atau ia akan tergerus roda perubahan.
Usia pendidikan perpustakaan di Indonesia yang cukup lama idealnya ibarat manusia telah menginjak fase matang, mapan dan lebih bijak dan menghasilkan lulusan-lulusan yang tidak saja memiliki kompetensi professional tetapi diimbangi dengan kompetensi perilaku. Ia pun harus mampu menjadi pilar-pilar yang menunjang kehidupan masyarakat madani. Bahkan – bersama-sama dengan praktisi media – pustakawan diharapkan mampu menjadi pilar keempat dari demokrasi. Inilah yang mendorong ISIPII untuk mengajak para penyelenggara pendidikan prodi perpustakaan dan informasi, asosiasi profesi dan praktisi duduk bersama untuk memikirkan bagaimana kita dapat memberdayakan profesi kita.

Tujuan:
Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi pendidikan perpustakaan
Memetakan Pendidikan Perpustakaan dari perspektif kualitas serta kebutuhan di masa depan
Menyikapi tuntutan akan sertifikasi
Merancang upaya-upaya advokasi dan promosi profesi kepustakawanan di masayarakat Indonesia
Merumuskan peran dan kontribusi profesi kepustakawanan dalam proses demokratisasi masyarakat Indonesia

Peserta:
Penyelenggara Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi se Indonesia
Ketua/Perwakilan Asosiasi Profesi Perpustakaan & Informasi
Praktisi

Waktu & Tempat :
Diskusi interaktif ini didahului dengan seminar setengah hari kerjasama antara Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi dan ISIPII, pada tanggal 16 November petang hari di lokasi yang sama, Hotel Topas Galeria , Jl. dr. Djundjunan No. 153 Bandung - 40173 ,
Ph: +62-22 6020 550 Fax: +62-22 6020 440 (http://www.topas-hotel.com/)
Diskusi interaktif berlangsung pada tanggal 16 -!8 November 2009 (berakhir dengan makan siang) .

Jadwal Acara :
Seminar dengan tema Kepustakawanan di Era Dijital
Senin, 16 November 2009
12.00 – 14.00 : Check in / Registrasi
16.00 – 17.30 : Pembukaan
19.00 – 21.00 : Keynote speaker (Goethe) Prof. Dr. Ursula Georgy : President of KIBA - Konferenz der informations- und bibliothekswissenschaftlichen Ausbildungs- und Studiengänge (Association of Library and Information Science Education and Academic Studies) http://www.bibliotheksverband.de/sektion-7/start.html

Dilanjutkan dengan Munas ISIPII, parallel dengan Munas FPPTI

Selasa, 17 November 2009

Diskusi interaktif ISIPII, menghadirkan kontribusi pikiran dan pengamatan beberapa penyelenggara prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi dan praktisi akan keterkinian sekitar kepustakawanan Indonesia.

(1) Mari Bicara Kwalitas vs Kwantitas Terkait Kebutuhan Tenaga Perpustakaan Indonesia (UI)
(2) Best Practice on Managing Library Schools : Prof Ursula Georgy
(3) Fenomena Integrasi Informasi dan Demokratisasi : sebuah Tantangan bagi Pendidikan Ilmu Perpustakaan dan Informasi (kolaborasi Putu Pendit, Labibah Zein dan Imas Maesaroh)

12.30 – 14.00 ISHOMA

(4) Paradigma Perubahan Nama Jurusan/Departemen (UNPAD)
(5) Towards International Librarianship (UGM)
(6) UU Perpustakaan dan Perjalanan Penyusunan Turunannya Terkait Pendidikan dan Kompetensi Pustakawan (Titiek Kismiyati, PNRI)

17.15 – 19.30 ISHOMA

Diskusi dengan tujuan Penyusunan Cetak Biru Kepustakawanan Indonesia

Rabu, 18 November 2009

08.30 – 10.00:
Lanjutan Diskusi interaktif

10.00 – 12.00:
(7) Being a Professional Librarian (Oktiviane A.Sinaga, US Embassy -IRC Director)
(8) Library Innovation (John Hickok, a librarian from California State University, Fullerton, U.S)

12.00 : Penutupan dan check out

Biaya Investasi dan Pendaftaran
Biaya investasi : Rp. 1.000.000,- (akomodasi 2 malam, makan dan materi kegiatan), ditransfer terlebih dahulu.

Transfer ke BCA Kcu. Wisma GKBI
No.rek. 0060331553 atas nama Hani Qonitah

Silahkan imel atau faks bukti transfer ke :
FIM 021-6900992 (jam kerja)
Yati Kamil 021- 8464548 (setelah pukul 18.00)

Pendaftaran :
Ade Farida Mahmudin
HP : 0813 1099 1010 HP : 0815 1304 5504
imel : adef29@gmail.com imel : mudination@yahoo.com
Daisy Sekar Astina
HP : 0856 8056 192
Imel : daisy.jazzy@gmail.com

Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia
Info.isipii@gmail.com

INTERNATIONAL SEMINAR AND WORKSHOP-JIP FIB UNDIP, PDII-LIPI & ISIPII (details)

2009-08-03T20:49:00.000-07:00

CHALLENGE AND OPPORTUNITIES TO LIBRARY MANAGEMENT
Faculty of Humanities, Diponegoro University in cooperation with PDII-LIPI and ISIPII
Semarang, 10-11 August 2009

GENERAL INFORMATION
Library is a source of information that has an important role to collect, manage and share information to users. In global era, the need to access information for community is getting increasing. Through the development of information technology, library can change management system from manual and static system to electronic and dynamic system. There are some system and new concept that will change the management that is more dynamic and more interactive management.The information management is mostly focus the orientation on users. One of the new concept is Library 2.0 which is adapted from the concept of Web 2.0.

Library 2.0 is a specific system that fulfill the change paradigm from ‘system-oriented’ to ‘user-oriented’. The users –together with Library 2.0- are participated to fertilize the information availability, include the on line system, such as the OPAC system. It is used to reinforce the information channel from user to library.

With Library 2.0, library service is always being renewed and evaluated continuously in accordance with the need of user and service to user. Library 2.0 is used by users to arrange and apply service. Users have to take part and give feedback.

By attending this seminar and workshop, participants will know better what’s the most suitable system to manage their library.

AIMS

The seminar and workshop aims participants will have an intensive discussion on Library 2.0 and some other system on library information system and get a new paradigm to have more interactive and user-oriented information service.

SEMINAR TOPIC : Empowering Library 2.0 and Open Source for Library Management
SPEAKERS
1.Prof. Abrizah Abdullah, Ph. D., Kepala Departemen Ilmu Informasi, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, Universitas Malaya
2. Putu Laxman Pendit, Ph.D., alumi RMIT University Melboune Australia.
3. Hendro Wicaksono, “Senayan Library” Depdiknas RI.
4. Drs. Ida Fajar Priyanto, M. Lib., Kepala UPT Perpustakaan UGM.

WORKSHOP TOPIC : Library 2.0 : Challenge and Opportunities to Library Management
SPEAKERS
1. Prof. Dr. Baharuddin Aris, Ph. D. University Technology Malaya, Malaysia.
2. Blasius Sudarsono, MLS. PDII-LIPI Jakarta
3. Drs. Supriyanto, M. Si, Perpustakaan Nasional RI
4. Zaleha Atan, Head Librarian of Universiti Teknologi Malaysia
5. Mahbob Yusoff, Deputy Chief Librarian University of Malaya.
6. Hendro Subagyo, M. Eng. PDII-LIPI, Jakarta

TIME
Monday-Tuesday, 10-11 August 2009

PLACE
Seminar: Auditorium UNDIP, Jl. Imam Bardjo,Sh.No.1, Semarang
Workshop: Hotel Pandanaran No 58 Semarang

PARTICIPANT CONTRIBUTION
Registration: Payment till 5 August 2009
Seminar : RP 175.000,00
Workshop : Rp 250.000,00

Payment after 5 August 2009
Seminar : RP 200.000,00
Workshop : Rp 300.000,00

Secretariat
Jurusan Ilmu Perpustakaan FIB UNDIP
Jl. Hayamwuruk No. 4 Semarang
Telp. 024-8319859; 8452936, Fax. 024-8311444; 0813 2600 1367.
Email: jipundip@gmail.com
Contact Person: Martini, Rinta, Ovin

REGISTRATION FORM
Panitia Seminar dan Workshop InternasionalFakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro
Fax. 024-8311444
Please register me as a participant on International
*Seminar/Workshop :Empowering Library 2.0 and Open Sourcefor Library Management
0n 10-11 August 2009

Name :
1. ……………………………………………………..
2. ……………………………………………………..
3. ……………………………………………………..
4……………………………………………………..

Address :
Institution : …………………………………………………
Home : …………………………………………………
Admission Fee RP …………………………………..(for ………………………… Participant(s))
I make the payment (put √):
[ ] transfer to bank account
[ ] money order
[ ] on the day of Seminar/Workshop

Hotel Information :
1. Patrajasa Hotel, Jl. Sisingamangaraja, Candibaru, Semarang. Pandanaran Hotel, Jl. Pandanaran No.85, Semarang (Phone:+62 24 8411217)
2. Graha Santika, Jl. Pandanaran, 116 – 120, Semarang
3. Hotel Horison, Jl KH Ahmad Dahlan No 2 Simpang 5, Semarang.
4. Hotel Santika, Jl, A. Yani, 189, Semarang5. Wisma GKPN, Jl. A. Yani, Semarang

AGENDA
Seminar : Library 2.0 dan Sistem Informasi untuk Perpustakaan
Senin, 10 Agustus 2009

08.00 – 08.45 Pendaftaran Ulang
08.45 - 09.00 Laporan Ketua Panitia Ketua Jurusan Ilmu Perpustakaan FIB-UNDIP
09.00 – 09.30 Sambutan Dekan FIB UNDIP Prof.Dr.Nurdien H. Kistanto,MA. 09.30 – 10.00 Break

10.00 – 12.00 Library 2.0 and and information democracy or (Lib.2.0 and the changes of users-librarian communication (?) Putu Laxman Pendit, Alumnae RMIT University, Melbourne, Australia.Institutional repository and librarians' roles in University of Malaya, Prof. Abrizah Abdullah, Ph.D. University of Malaya Moderator: Umi Proboyekti, S. Kom., MLS

12.00 – 13.00 ISHOMA

13.00 – 15.00 Pengelolaan Library Information System di Senayan Library, Diknas, Hendro Witjaksono Library 2.0 : Application of Collaborative and Interactive Multimedia Web-Based Technologies to Web-Based Library Service and Collections, Prof. Dr. Baharuddin Aris, Ph. D.University of Technology Malaya, Malaysia.Managing Library 2.0 for satisfaction for new generation of users Drs. Ida Fajar Priyanto, M.Lib.Moderator: Drs. Jumino,M.Lib

15.00 – 15.30 Break

15.30 – 16.30 Call for paper ( Unpad, UI, ITB, Unair, USU) Dra. Sri Ati, M.Si.
16.30 - 17.00 Penutupan

Workshop Library 2.0 : Challenge and opportunities to library management
Selasa, 11 Agustus 2009

08.00 – 08.45 Pendaftaran Ulang Peserta, Panitia
08.45 – 09.00 Laporan Ketua Panitia, Ketua Jurusan Ilmu Perpustakaan Universitas Diponegoro
09.00 - 09.30 Rector’s Speach
09.30 – 09.45 Signing MOU/ Memorandum of Agreement- Between PDII-LIPI and Fac.of Humanities UNDIP;And between Fac.of Technology Malaya,

09.45 – 10.00 Break

10.00 – 12.00
Session I
Library 2.0 and .... Blasius Sudarsono, MLS. PDII-LIPI, Jakarta.Application of Library 2.0 in Library Services: Case Study in University of Malaya. Mahbob Yusoff, Deputy Chief Librarian University of Malaya. Kesiapan Pustakawan menghadapi perubahan kemajuan system informasi untuk perpustakaan Drs.Supriyanto, M.Si Moderator : Dra. Harkrisyati Kamil, Presiden ISIPII

12.00 – 13.00 ISHOMA

13.00 – 15.00
Session II
Application of Library 2.0 at Univ.of Technology Malaya, Zaleha Atan, Library of Univ.Tech.MalayaApplication of Library Information system at UNDIP, Tim Universitas Diponegoro User satisfication of Library Services using Library 2.0: Case Study in PDII LIPI Jakarta. Hendro Subagyo, M. Eng. PDII-LIPI Jakarta Moderator: Drs. Agus Rusmana, MA

15.00 – 15.30 Break

15.30– 16.30Seesion III Workshop’s Recomendation, Evaluator, Researchers
16.30 - 17.00 PENUTUPAN, Dekan Fakultas Ilmu Budaya UNDIP

“Library and Democracy” : Sebuah catatan (Oleh Yuli Asmini)

2009-06-25T19:01:00.000-07:00

“Library and Democracy” : Sebuah catatan
Oleh Yuli Asmini

“Demokrasi mensyaratkan partisipasi aktif dari warga negara, hal yang hanya dapat dilakukan manakala warga memiliki cukup pengetahuan dan akses terhadap informasi. Disinilah letak salah satu peran penting perpustakaan dalam demokrasi, yaitu mengumpulkan dan menyediakan akses informasi”

Pernyataan diatas diutarakan nyaris bersamaan oleh tiga orang narasumber yang merupakan pembicara pada “Seminar Libraries and Democracy” yang diselenggarakan pada 18 Juni 2009 di Auditorium Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Seminar serupa diselenggarakan satu hari sebelumnya yaitu 17 Juni 2009 di Universitas Petra Surabaya. Kedua seminar ini merupakan kerjasama antara Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi, Ikatan Sarjana Perpustakaan dan Informasi Indonesia, Univesitas Indonesia, Universitas Petra, Goethe-Institute, dan Library of Congress Jakarta.

Tiga narasumber pada seminar tersebut yaitu; Prof. Hermann Rosch, Pustakawan dan Pengajar dari Koln University Jerman, William P Tuchrello, Direktur Informasi Library of Congress Jakarta, dan Binni Buchori, Aktifis dan Politikus perempuan secara bergiliran menyampaikan presentasinya dipandu oleh Abdul Rachman Pengajar dan Pustakawan Institut Pertanian Bogor selaku moderator.

Prof. Hermann Rosch dalam presentasinya menyebutkan pentingnya peran perpustakaan dalam demokrasi dengan membaginya menjadi beberapa fungsi yaitu; fungsi pendidikan yang mencakup pendidikan secara umum, pendidikan dalam bentuk pelatihan dan keberaksaraan atau keberaksaraan informasi. Fungsi lainnya adalah fungsi sosial yang mencakup pelibatan minoritas, dan mendorong emansipasi dari strata social yang lemah.

Fungsi yang cukup panjang dipaparkan oleh Prof. Rosch adalah fungsi politik perpustakaan. Fungsi yang sangat terkait langsung dengan era demokrasi dan secara kontekstual sangat bersesuaian dengan kondisi Indonesia saat ini. Pada fungsi ini melekat peran perpustakaan sebagai penyedia informasi yang tidak bias, yang mendasarkan pluralisme atau keragaman sebagai landasan utama demokrasi. Dengan demikian, perpustakaan seharusnya menjamin tersediannya keragaman pendapat, sehingga tidak satu entitas pun dapat menyatakan dirinya sebagai pemegang kebenaran sejati. Pada fungsi ini pula perpustakaan diharapkan mampu menjamin terdorongnya partisipasi politik warga negara dengan penyediaan akses informasi sebagai hak dasar demikian pula dengan kebebasan berekspresi. Dengan tesedia dan teraksesnya informasi secara utuh masyarakat akan memiliki informasi yang cukup yang tidak saja berguna untuk mengambil keputusan, bahkan untuk mengontrol proses pembentukan kebijakan. Penyediaan akses informasi akan mampu menyuburkan nilai-nilai transparansi dan anti korupsi sehingga tercipta pemerintahan yang terbuka, yang berujung pada terselenggaranya tata pemerintahan yang baik.

Masih dalam kaitannya dengan fungsi politik, Prof Rosch menyatakan bahwa perpustakaan juga berperan dalam menyediakan dan memelihara memori kebudayaan bangsa, sekaligus kekayaan dan warisan budaya bangsa. Fungsi lain dari perpustakaan adalah fungsi informasional. Fungsi ini terwujudkan dalam penyediaan akses terhadap informasi secara bebas, demokratisasi informasi ilmiah, dan konektifitas terhadap informasi global dunia. Demokratisasi informasi ilmiah menurut Prof. Rosch adalah keberadaan informasi ilmiah sejatinya tidak hanya disediakan untuk para ilmuwan, melainkan juga bagi semua warga negara. Hal ini disebabkan informasi ilmiah dapat berdampak pada ranah politik, ekonomi, dan etika, bahkan pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Lebih jauh lagi informasi ilmiah semestinya dapat dimonitor oleh publik, dan penggunaan informasi ilmiah tidak dapat dibatasi hanya untuk melayani kepentingan pengusaha atau ketertarikan golongan tertentu saja.

Sedangkan dalam kaitannya dengan keterkaitan perpustakaan terhadap informasi pada tataran global menurut Rosch adalah perpustakaan utamanya mampu menyediakan akses informasi global kepada semua orang. Perpustakaan juga mampu untuk menjadi penyedia fasilitas bagi perkembangan opini-opini yang independen. Akses terhadap internet merupakan layanan yang seharusnya disediakan oleh perpustakaan khususnya bagi masyarakat yang tidak memiliki infrastruktur yang memadai.

William Tuchrello dan Binni Buchori selanjutnya menegaskan kembali peran penting perpustakaan dalam era demokrasi. Menurut Binni, peran nyata perpustakaan adalah memperkuat pengetahuan warga negara tentang hak-hak mereka, utamanya, perpustakaan mampu mendemokratisasi pengetahuan. Perpustakaan merupakan kunci bagi penyediaan akses kepada pengetahuan dan ide-ide kepada setiap warganya dengan setara. Tuchrello dalam presentasinya memberikan contoh, sebuah perpustakan seperti Library of Congress mampu menjadi faktor penting dalam proses demokratisasi di Amerika.

Seminar yang memberikan ruang untuk berdiskusi dengan menyediakan kesempatan berlangsungya tanya jawab antara peserta dan narasumber. Pada akhir presentasinya, Prof Rosch menyatakan bahwa ada persyaratan bagi perpustakaan untuk memaksimalkan perannya dalam demokrasi. Persyaratan tersebut antara lain adalah perpustakaan harus bekerjasama dan berjejaring disamping pembagian kerja berdasarkan kekhususan. Prof. Rosch bahkan menyebutkan jika perpustakaan dianggp penting maka pustakawan harus terlatih, cakap dan memiliki keahlian yang handal dan tentunya mendapatkan pendidikan secara berkelanjutan. Untuk menghasilkan pustakawan yang mumpuni tentunya lembaga penyelenggara pendidikan perpustakaan diharapkan dapat mengembangkan kurikulum yang mampu menjawab kebutuhan tersebut.

Prof. Rosch membagi pengalamannya tentang kepustakawanan di Jerman yang berupaya untuk menemukan ”common concern” sebagai isyu untuk menyuarakan kepentingan bersama kepustakawanan Jerman. Pada prakteknya isyu besama tersebut mampu memunculkan kampanye nasional tentang perpustakaan di Jerman dengan tema ”Library as a meeting point”.

Selanjutnya, Tuchrello dan Binni menyatakan dalam konteks Indonesia, saat ini, merupakan waktu yang tepat bagi perpustakaan dan pustakawan untuk terlibat aktif dalam menyuarakan posisinya. Proses demokratisasi dan reformasi di Indonesia merupakan sebuah peluang untuk lebih aktif bersuara. Pendekatan dan lobi terhadap pemegang kebijakan sebaiknya segera dilakukan. Kepustakawanan Indonesia direkomendasikan agar merangkul elemen masyarakat diluar kepustakawanan, termasuk media massa untuk terlibat dalam advokasi perpustakaan. Lebih tegasnya lagi Binni mendorong untuk dilakukannya pengarusutamaan perpustakaan indonesia, yang sampai saat ini masih termarginalkan

Seminar setengah hari yang dihadiri oleh kurang lebih seratus orang pustakawan dan dosen ilmu perpustakaan dari berbagai lembaga ini ditutup segera setelah diskusi selesai berlangsung. Selanjutnya beberapa pustakawan terlihat berkumpul, bercengkarama dan berdiskusi sambil menikmati suasana kampus Fakultas Ilmu Budaya yang sejuk.

Pertanyaan yang mungkin tercecer dari diskusi tersebut adalah bersedia dan mampukah kepustakawanan Indonesia menemukan ”common concern” dan bergerak bersama untuk pemajuan kepustakawanan Indonesia? Jawabannya mungkin mau dan mampu. Semoga!

ISIPII News: Libraries need to serve as community centers: Experts

2009-06-24T07:46:00.000-07:00

Libraries need to serve as community centers: Experts

The Jakarta Post , Jakarta | Fri, 06/19/2009 9:02 PM | National

Public libraries need to expand their horizon and serve as community centers to lure more visitors, experts said on Friday.

In a discussion held at the National Education Ministry office in Jakarta, the chairman of the Association of Indonesian Library and Information Science Scholars, Harkrisyati Kamil, expressed her concern about the low number of visits in public libraries in the country.

“Libraries should be part of the community, rather than mere book lending or book keeping facilities,” she said, adding that people should be able to do activities and held events that promote community empowerment in libraries.

The discussion, themed Libraries, Books and Reading Habit in Indonesia, also featured the head of the University of Indonesia's Central Library, Luki Wijayanti, and the secretary general of the Jakarta Chapter of the Indonesian Publishers Association, Mula Harahap.

Mula lamented on the fact that many public libraries were only open during working hours.

“Who will go to libraries then? It would be better if they open from 4 in the afternoon to 10 pm,” he said, adding that in small cities where malls are scarce, libraries could be an alternative for weekend getaway if managed well.

The country is home to around 2,500 public libraries. (adh)

Source:http://www.thejakartapost.com/news/2009/06/19/libraries-need-serve-community-centers-experts.html

ISIPII News: Budaya Baca Indonesia Terendah di Asia Timur

2009-06-24T07:44:00.000-07:00

Budaya Baca Indonesia Terendah di Asia Timur

By Republika Contributor
Rabu, 17 Juni 2009 pukul 20:52:00

SURABAYA -- Budaya baca masyarakat Indonesia menempati posisi terendah dari 52 negara di kawasan Asia Timur. "Ini berdasarkan data yang dilansir Organisasi Pengembangan Kerja sama Ekonomi (OECD)," kata Kepala Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya, Arini.

Saat berbicara dalam seminar Libraries and Democracy di Perpustakaan Universitas Kristen (UK) Petra Surabaya bersama Goethe-Institut Indonesien dan Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia (ISIPII) di Surabaya, Rabu, dia mengatakan, OECD juga mencatat 34,5 persen masyarakat Indonesia masih buta huruf.

Karena itu, katanya, pengembangan minat baca merupakan solusi yang tepat. Apalagi anak SD yang dibiasakan dengan budaya baca dan tulis memiliki prestasi tinggi dibanding anak SD yang selama enam tahun tidak dibiasakan dengan budaya baca dan tulis.

Menurut dia, pembiasaan membaca dan menulis itu harus dilakukan dengan program pemaksaan pinjam buku di perpustakaan, lalu diberi tugas membuat simpulan dari buku yang dipinjam. "SD swasta yang melaksanakan hal itu umumnya memiliki prestasi sangat memuaskan dibandingkan sekolah negeri yang belum memiliki kebiasaan itu," katanya.ant/bur

Sumber:

Republika.co.id: http://www.republika.co.id/berita/56933/Budaya_Baca_Indonesia_Terendah_d

Kompas.com: http://www.kompas.com/read/xml/2009/06/18/02590466/budaya.baca.indonesia.terendah.di.asia.timur

The Digital Divide or Digital Partnership; The technical librarian participation in democracy By William P. Tuchrello

2009-06-24T07:42:00.001-07:00

Libraries and Democracy
National Seminars on Libraries and Their Roles in Democratic Societies

The Digital Divide or Digital Partnership; The technical librarian participation in democracy

William P. Tuchrello
Field Director - Attaché
Library of Congress - Southeast Asia Region
American Embassy – Jakarta

Introduction
The 1998 Indonesian democratic reformation (Reformasi) offered an opportunity for libraries to be participant in bringing education back to the people. Library managers faced two challenges how to motivate their staff to change libraries from warehouses to knowledge centers and how to respond to the digital divide. The digital divide is also an equal challenge for American library management’s abilities to understand and interact. Resolving the digital divide is a challenge Dr. Ilham Habibie coined as the lack of ‘critical communication’ or the dilemma of accessing Southeast Asian information so that research libraries can democratize access to the underserved. As one of the world’s largest countries rich in knowledge and information Indonesia is one of the least well internationally documented societies. Indonesia is intellectually resourced rich but access is chaos rich. Libraries, whether ones of bricks and buildings or virtual ones, have the goal of managing information from being chaos. We are going through a greater revolution than what happened at the time of Guttenberg the moveable press.

There is a long history in the US of linking libraries to fostering democratic principles. Today ICT is bringing librarians back to basics; the librarian must be a trainer of how to access information. Interacting with the end user is as much a function of the cataloger as once was the role of the reference librarian. ICT is making buildings and collection size secondary and often outmoded. Libraries big or small face a common issue. The Library of Congress Jakarta once only the technical side of libraries must change too or become a dinosaur. One way is being getting librarians more active in the development of the Comprehensive Partnership between the world’s 2nd and 3rd largest democracies.

Synopsis of the American experience of library training

Melvil Dewey, founder of the modern American library profession noted “… the librarian is in the highest sense a teacher.”
In the 1880s academic librarians were already lecturing as the idea of course credit for library studies was a new idea. Professors such as Edwin Woodruff at Cornell conveyed the message that no word of a professor was final and that libraries offer a place where students could integrate ideas. By the late 1890s courses were being offered to teach students how to analyze books.

In the 1920s library instruction classes were still unscientific and lacking standards. By the early 1930s articles began to appear about research showing that students lacked skills in effectively using academic library resources. We went through a period were focus was on the technical skills not the client outreach.

In the 1960s the Knapp’ Monteith Library Project for example provided a teaching methodology of fostering library competence.

From the 1970s library use training comprised a rainbow from library tours to structured classroom training. Everything changed with the introduction of the World Wide Web and Internet which fostered the emergence of online distance education over face to face. Acquisitions and technical service librarians in bibliographically organizing information via online tools in real time began to interact with the user who could access libraries without physically entering. “E” books, JSTOR, articles and so on became available too anyone who could access the ‘net.’ However, a new phenomena evolved which Doran (1995) called the “Internot.” Mistakenly some believe that the Web is the equivalent of and the equal to a library” and technical librarians could no longer ignore their role to change an attitude among librarians that no amount of acquiring and processing information will keep librarians in the forefront of fostering democracy we must developed a system of blended librarianship integrating processing and access assistance into one product.
Universities such as UI are playing a vital role as a ‘training laboratories’ for future librarians by teaching and ideally applying the theory.

Library of Congress in Southeast Asia

The primary role is as one of America’s Revolutionary Founding Fathers President Thomas Jefferson proposed an institution to provide the Members and staff of the Congress with any information to make laws. From 1963 until the late 1990s LOC in Southeast Asia acquired, cataloged, preserved, and distributed research materials for Congressional and research institutions use in the U.S and internationally.

LOC- Jakarta is the regional center with additional offices in the embassies of Bangkok, Kuala Lumpur, Manila and Rangoon. During 4 decades hundreds of thousands of publications were acquired, processed and sent but there was almost no interaction with the primary intended end user the Congressmen and their staff.

The internet changed all of that so that by the beginning of the 21st century daily the staff provide information to various offices in the Library of Congress including the Congressional Research Service (CRS) and the, Law Library (LL) but as a side line not a major objective. In early 2006 the office received a reality check with a visit by Members and staff of the Congress. Simply the message was you do all this processing but we do not know you exist and you need to do a better job to be relevant. With the encouragement of a few Congressional staff that focus on foreign affairs in this region and CRS similar to your DPR P3DI staff our practical mission took on new objectives. We still acquire annually almost 180,000 publications for LOC and more than 30 libraries but we must expand how we communicate directly with the end user as “job one.”

1.) There are about 3,000 US institutions of higher education but only a few hundred American graduate students, professors and government researchers we technical service operations have to reach out directly to this target community.

Another client is the several hundreds of Southeast Asia students and faculty studying in the U.S. Their research often ends up electronically or in paper published in English so that our staff and Members of Congress benefit from the perspective of Southeast Asians not just through American eyes. Today maybe ¼ of the Ministers of Indonesia, Thailand, Philippines and Malaysia have studied in the US, Canada, Singapore and Australia often using our collection such as Dr. Surin Pitsuwan, Secretary General of ASEAN.

Our Chinese unit works with Ohio University in identifying new electronic and printed works on the overseas Chinese community. We need to get researchers of East Asia aware and to use Chinese publications from ASEAN countries as this region has the largest Chinese population outside of PRC & ROC. With the increased importance of China this unique materials gives us some insights on how China relates to democratic countries.

Indonesia is the 3rd largest democratic country. The U.S. is increasingly looking to Indonesia as a democratic partner yet Indonesian is perhaps the least known of the 5 largest counties in the world. It faces an acquisitions environment that continues to be a disorganized as the majority of the publications are outside of the established commercial sector, especially serials and digital products. In 1998 there were about 200 newspaper and commercial serials, now over 1,000 and no institution collect comprehensively and how do we address accessing digital data, how do we share the challenge?
In the area of ICT documentation Indonesia ranks 83rd of 134 countries surveyed in the rankings of the World Economic Forum’s The Global Information Technology Report 2008-2009 that places a particular focus on the high levels of good educational relationship and interrelationships of technological readiness and innovation as essential engines of growth. Yet of the hundreds of journals the DirGEn of Higher Education considers only 116 as accredited scientific journals, few of the journals nationally are internationally refereed, meet international standards and or are available consistently online. Many larger libraries (PNL) and (PDII) do scan documentation but with limited attention to ISO standards, bibliographic control and often limit access beyond their own immediate academic or research community. There are also long term concerns about planning for storage of digital data that could lead to massive data loss perhaps worse than if Indonesia continues to create printed documents. This hampers democratic scholarship sharing of ideas between Indonesian and foreign researchers including participating in joint research.

Few librarians and information staff are trained to provide reference assistance and have little knowledge of e-journal search strategies. There are almost 3,000 institutes of higher education almost all having journals most which are only available by direct contact and there is no JSTOR counter part. Indonesia and adjacent countries are a world’s wealth in flora and fauna. Documentation on how to conserve, protect and economically husband these natural resources will help the U.S. At the same time lack of a systematic way to exchange documentation on a region which is destroying its seas and forests, Indonesia for example is the 3rd largest emitter of CO2 which will result in harm to the U.S democracy. There are thousands of CDs, PDFs and paper publications produced by academic and research institutions and we as librarians need to insure that managing the information resources is part of our growing comprehensive partnership.

In 2008 the world was fixated on the election of Anak Menteng. But three important elections are taking place that needs librarians to pay more attention to, how they worked and what they mean; The Iranian election and the Indian elections were well covered by the media but the third and longest almost a ½ year rarely gets world in-depth media billing. Who leads democratic Indonesia will impact not only Indonesia but also the US. To insure our Congress and scholars have detailed direct access to this democratic process the LOC Jakarta working with LOC Washington is capturing, most likely for the first for LOC ever a foreign election web sites , party documents, and TV advertisements. The end product will reflect from the eyes and views of Indonesia how you perceive democracy.
Because of the internet technology the office now provides real time assistance to CRS and Congress. With Congressional Washington staff in a partnership we provide technical support to the training parliament librarians of the Timor and the Indonesian parliaments.

Our Bangkok and Rangoon offices that once were acquisitions support offices jointly are almost self-sufficient operations responsible for the collection of materials, both in paper and electronic resources from Thailand, Laos, and Cambodia, Vietnam and Burma. Because of ICT communication and accounting technology materials are cataloged and shipped to LOC-Washington and directly to participant institutions instead of sending all via LOC Jakarta or LOC New Delhi. What once took 6 months to get to the end user takes less than ten days? ICT permits creating a level playing field so now we can provide in real time scanned documents in a few seconds and paper text in a few days different views from the Govt. of Burma to the opposition so the end user can decide on issues such as the problem of Diaspora Burmese trafficking of persons of keen interest to the US Senate.
Our Kuala Lumpur office is doing similar work providing quick information on FTA economic agreement in process from the Malaysian standpoint as well as first hand news from both the govt’s UMNO and the opposition parties concerning one of the most hotly contested political differences since the founding of Malaysia; democracy at work..

Manila Office changing its role beyond acquiring from 3 major islands of the Philippines to serving the information needs of the U.S. Congress and the Asian-American communities and scholars from major universities. It is in the planning stages of changing from managing the paper based official US-Philippine exchange of documents to an "e" exchange and also the same with the depository set of the Asian Development Bank. The office is taking the lead role in developing PDF acquisitions for the region, PDFs are a wealth of documentation but are posing huge challenges, how to retrieve them in some orderly fashion for the wider research community to use them is an awesome task and we can not do this alone.

What can be done? By libraries activity joining in developing Indonesian and American comprehensive partnership can provide valuable access of information opportunities. A “Blended Partnership" cooperation between traditional and online learning would augment the comprehensive partnership such as Indonesia becoming an active participant in the World Digital Library.

1) http://www.librarinstruction.com/lihistory.html June 17, 2009

Abstract: Libraries and Democracy: A Complementary Relation By Hermann Rosch

2009-06-24T07:41:00.000-07:00

Libraries and Democracy
National Seminars on Libraries and Their Roles in Democratic Societies

Abstract: Libraries and Democracy: A Complementary Relation
Hermann Rosch, Germany

Initially the question will be discussed which characteristics qualify libraries as instruments to build up and to strengthen a democratic society. A brief historical review shows the importance of libraries for rulers in the early history of mankind. The enlightenment claimed education for everybody and public control of power. From this moment on libraries became an indispensable means of public education and of political participation.

Following these introductory considerations the fundamental role of libraries in a democratic society will be treated. Their main tasks are: Educational functions:

• General Education
• Provision of information literacy

• Industrial training Social functions:
• Inclusion of minorities

• Emancipation of disadvantaged social stratums Political function:
• Provision of unbiased information
• Advocacy for democracy
• Transparency and anti-corroption: public access to government information
• E-Government and E-Democracy
• Facilitate Political Participation

Establish and maintain the national heritage, the national memory: Enable or
facilitate the development of a national, a regional, a local or a cultural identity

Information functions
• Free access to information
• Democratize the access to scientific information
• Make the global world of information available: fully utilise the potential of Internet and International information infrastructure (Integrtion?) Provide connection to the rest of the world

The next question to be discussed is how libraries can meet these expectations. It is quite evident that no single library is able to fulfil these tasks completely and satisfactory. Libraries have to cooperate and to develop networks. Only if they specialize and build a system based on division of labour they can tap their full potential and meet the requirements of a democratic society. Different fields and forms of cooperation will be described at a glance. If libraries have to fulfil such a multitude of tasks is clear that people who run a library and who claim to be librarians have to be skilled in their trade. Librarians need professional training and a systematic and thorough education in library and information science.

Just to top off the considerations two case studies will be presented in brief. The first one consists of a national campaign run by the German Library Association. It is called "Germany reads. The Library as a Meeting Point" ("Deutschland liest. Treffpunkt Bibliothek"). The second example is a project operated by IFLA and its Committee Freedom of Access to Information and Freedom of Expression (FAIFE). FAIFE has developed two important Manifestos called "Internet Manifesto" and "Manifesto on Transparency, Good Governance and Freedom from Corruption". Both will be introduced in few words.

Jika ingin mendapat power point presentation, silahkan email ke info.isipii@gmail.com

Salam,
ISIPII

New challenges for Indonesian libraries in the era of democratisation By Binny Buchori

2009-06-24T07:36:00.000-07:00

Libraries and Democracy
National Seminars on Libraries and Their Roles in Democratic Societies

New challenges for Indonesian libraries in the era of democratisation
By Binny Buchori

Key Points:

Indonesia is one of the largest democratic country in the world. Significant changes since 1998 in Indonesia has been a lot of impact for role’s of libraries in Indonesia.
• Universalise the thinking of citizens, so that people have the same standard on rights (how many people understand that they have the rights to drinking water and clean water, do PDAMs deliver this?; do the public know the responsibilities of the mayor of Surabya?)
• Enhance the knowledge of citizens on their rights;
• Provide information to stimute people to be organised;
• Improve the skill and knowledge of politicians and other pro democracy actors
• Libraries are key in providing equal access to knowledge and ideas to every citizens
• Libraries could and should “democratize” knowledge
• In a democratic society libraries should function as “the centre of knowledge to all” (as opposed to centre of knowledge for power holders/bureaucracies);

In the process of democratization, did libraries had take their part?
• Promoting knowledge on democracy through its collection and services?
• Enhancing the knowledge of pro democracy actors such as CSOs, political parties, journalists on practices of democracy?
• Democracy projects such as voters education?

In realities,
• Libraries’ role in democracy is still marginalised;
• ICT has made users access information more and more through internet;
• Public libraries have not yet become information centres for communities;
• Libraries and librarians are not actively in deepening democracy: promoting citizens’ rights, taking part in advocating rights to information
• Knowledge and skill of librarians are more on technical aspect of library management and not on networking with other actors, developing social capital or public relations;
What should libraries do? Take the opportunity to:
• The biggest difference between democratic and totalitarian country:
o Democratic: active citizenship
o Totalitarian: absence of citizen participation;
• So….libraries should move away from passive, government oriented to active and community oriented institution
• Libraries should become the agent to the fulfillment of citizen’s rights

Recommendations related to libraries and democracy:
• Professional organisations:
o Bridge the gap between library schools and new trends and development;
o Lobby legislators and political parties to strive for an enabling environment for library development (budget allocation, lift import tariff on books);
o Promote the role of libraries to the public;

• Legislators:
o Put library development as an agenda
o Promote the role of libraries as the pillar of democracy;

• For libraries:
o Be relevant to the needs of citizens(through survey)
o Mobilise support from the communities;
o Develop Patron for Public Libraries;
o Collaborate with private sector for fundraising
o Aggressive PR (ad, campaign)

Jika ingin mendapatkan powerpoint presentation silahkan kirimkan email ke info.isipii@gmail.com

Salam,
ISIPII

Libraries and Democracy

2009-06-24T05:46:00.000-07:00

Libraries and Democracy
National Seminars on Libraries and Their Roles in Democratic Societies

Wednesday, June 17,2009 at Petra Christian University, Surabaya
Thursday, June 18,2009 at University of Indonesia, Depok

Background

Libraries in Indonesian society are still suffering from under-appreciation due to the
society’s lack of understanding of the roles and functions of libraries as cultural institutions
in a democratic society. The fact that most Indonesian librarians are still caught up in the
technical aspects of library management doesn’t help in alleviating this condition. Libraries
and librarians need to begin presenting themselves in the society and engaging the society
by responding to issues that the society can relate to.

As cultural institutions in a democratic socie ty, libraries can play vital roles in contributing
to democracy. This can be done by strengthening of the civil society in Indonesia through
the advocacy of access to information for all, encouraging open access to documents
produced by government agencies , combating state censorship, providing means of
learning for common people, and providing resources to enable them to contribute back to
their fellow citizens and strengthening the democracy.

As the Legislative (April 2009) and Presidential Election (June 2009) approaching, the
issue of democracy is on the rise in the media and the Indonesia n society as a whole.
However most of the public discourses have been limited to democratic processes signified
by general elections. Very little attention is given to the fact that democracy is not limited
to general elections. Democracy encompasses a wide range of issues, including the
existence of a learned society, an empowered civil society, accountability of the
government, equal and open access to information, and the abolition of state censorship.

These issues directly and indirectly relate to libraries and librarianships.

Indonesian libraries can exploit the excitement over the general elections to educate the
society on the issues pertaining to libraries and their roles in democratic societies,
especially in the context of Indonesia. This can be achieved be holding a seminar, where
representatives from several developed & democratic nations – such as United States,
Australia, and European countrie(s) – can share their experience on the issues. A speaker
from Indonesia can then contextualize the experience of these nations to the current
condition of Indonesia and offer a common platform for Indonesian libraries to assert their
vital roles in the Indonesian democracy. The seminar will involve two prominent library
professional associations in Indonesia, which are ISIPII (Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan
dan Informasi Indonesia/Association of Indonesian Library and Information Scholars) and
FPPTI (Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia/Forum of Indonesian Higher
Education Libraries). The seminar can also be held as Twin Seminars in Surabaya and
Jakarta to provide greater exposure in the media and society.

Objectives
1. Educate the Indonesian society on issues pertaining democracy, which is – and should
– not limited to democratic general elections.
2. Initiating a national discourse in Indonesian society that libraries – in collaboration
with the media – can play their vital roles as the fourth pillar of democracy
3. Initiating a national discourse among Indonesian libraries and librarians regarding a
common platform for asserting their roles in Indonesian democracy.
4. Increase the profile of Indonesian libraries in Indonesian society

Date & Venue
1. June 17, 2009– Petra Christian University, Surabaya
2. June 18, 2009 – University of Indonesia, Jakarta

By
Liauw Toong Tjiek (Aditya Nugraha)
Head of Library – Petra Christian University

Hasil Talkshow Library 2.0, Sabtu, 16 Mei 2009

2009-05-18T01:15:00.000-07:00

Talkshow Library 2.0 yang dilangsungkan di Museum Bank Mandiri Jakarta Kota berlangsung agak tidak tepat jam 2.00 seperti yang direncanakan. Mulai sekitar jam 2.20 di mulai dengan presentasi oleh Ibu Rebecca McDuff, Regional information Resource Office dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta dilanjutkan dengan Bapak Romi Satria Wahono, seorang peneliti LIPI, akademisi sekaligus entrepreneur di bidang Teknologi Informasi.

Talkshow yang dihadiri oleh hampir 60 pustakawan, praktisi, dosen dan mahasiswa yan sedianya dijadwalkan selesai jam 4, agak molor menjadi 4.30. Dipandu oleh Bapak Agus Rusmana selaku wakil Presiden ISIPII dalam membuka acara dan menjadi moderator.
Ibu Rebecca McDuff, dari Kedutaan Amerika Serikat menjelaskan mengenai Web 2.0 dan perkembangan Library 2.0 serta pengaruhnya terhadap dunia kepustakawanan. Dijelaskan oleh Ibu Rebecca mengenai perubahan dari Web 1.0 dimana kita sebelumnya ada penyebaran informasi hanya satu arah, lewat website yang hanya kita bisa baca tanpa bisa berkomentar atau one-way flow of information , through websites which contained 'read-only' material. Sedangkan di Web 2.0 yang merupakan generasi kedua perkembangan web ini lebih mengarah kepada perkembangan komunitas berbasis web yang lebih interaktif, saling berkejasama (dalam arti satu sama lain web/blog bisa saling melengkapi), lebih gampang berubah-ubah, bisa bermacam-macam hal yang ditampilkan seperti photo, music, data, blog, Wikipedia, Facebook, Friendster, Multiply sampai dengan dunia virtual semacam “Second Life.”

Ibu Rebecca juga menjelaskan juga bagaimana perkembangan Web 2.0 yang di adopsi oleh Perpustakaan menjadi Perpustakaan 2.0 atau (bahasa kerennya) Library 2.0 mempengaruhi pekerjaan kita sebagai pustakawan dan service yang kita bisa tawarkan kepada masyarakat yang kita layani. Perubahan-perubahan yang dirasakan antara lain adalah ekspektasi yang semakin tinggi dari kita sebagai pustakawan dan pengguna Perpustakaan terhadap perkembangan Web.2.0 ini. Perubahan cara kita berkomunikasi yang sekarang lebih sering via miling list, blog atau semua hal berhubungan dengan pemanfaatan internet/web. Bagaimana kita mengatur resource yang kita miliki dengan memaksimalkan penggunaan internet dalam pekerjaan dan layanan di Perpustakaan. Juga mengenai etika dan tanggungjawab profesional kita sebagai pustakawan di era informasi untuk bisa menjadi orang yang memimpin (lead), mengerti dan mengetahui dan mengejarkannya kepada orang lain mengenai information literacy. Ditambahkan juga oleh Ibu Utami dari UI, bahwa pustakawan juga harus siap dengan segala perubahan ini. Siap untuk berubah dan belajar mengenai Web 2.0 sehingga bisa benar-benar memanfaatkannya menjadi Library 2.0

Senada dengan Ibu Rebecca, Bapak Romi Satrio Wahono memaparkan perkembangan dunia perpustakaan didukung oleh perkembangan teknologi informasi dan pemanfaatannya yang telah merambah ke berbagai bidang.

Sekilas Pak Romi juga menjelaskan perkembangan perpustakaan, dimulai dari perpustakaan tradisional yang hanya terdiri dari kumpulan koleksi buku tanpa katalog, kemudian muncul perpustakaan semi modern yang menggunakan katalog (index). Katalog mengalami metamorfosa menjadi katalog elektronik yang lebih mudah dan cepat dalam pencarian kembali koleksi yang disimpan di perpustakaan. Koleksi perpustakaan juga mulai dialihmediakan ke bentuk elektronik yang lebih tidak memakan tempat dan mudah ditemukan kembali. Ini adalah perkembangan mutakhir dari perpustakaan, yaitu dengan munculnya perpustakaan digital (digital library) yang memiliki keunggulan dalam penelusuran informasi dan data yang lebih cepat dan mudah karena berorientasi ke data digital dan media jaringan komputer (internet).

Kembali Pak Romi menjelaskan mengenai Perpustakaan 2.0 yang yang memakai konsep web 2.0, seperti halnya Law 2.0, Business 2.0 dan lain-lain. Pak Romi juga memberikan ilustrasi mengenai perkembangan dan perubahan yang dilakukan Perpustakaan (rata-rata) di luar negeri dengan Library 2.0-nya, sampai dengan Second Life untuk Harvard Library dengan semua koleksi yang hampir sama persis dengan ada di Perpustakaan aslinya. Gambaran yang sangat spektakuler dan menurut saya agak menakutkan.

Dari sini diharapkan kita sebagai pustakawan ata pekerja informasi yang professional:
· Harus mau untuk berubah dan mengetahui perubahan yang terjadi disekeliling kita.
· Untuk saat ini tiap pustakawan atau pekerja informasi professional harus mengenai apa itu Web 2.0 atau Library 2.0.
· Dengan begitu banyak perubahan, diusahakan memastikan bahwa kita mengenai perubahan minimal enam bulan sekali.
· It is easier to stay up than to catch up

Tiga orang penanya yang ditujukan kepada Ibu Rebecca mendapatkan hadiah beruba buku berjudul Prinsip Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa yang di tulis oleh H. Doughlas Brown. Bagi pesrta lain yang mengininkan buku tersebut untuk koleksi perpustakaannya bisa memintanya melalui Information Resource Center, Kedutaan Besar Amerika Jakarta lewat email ircjakarta@state.gov

Terimakasih kepada seluruh peserta Talkshow….FIM, Library@Batavia dan World Book Day

Salam,
ISIPII

Perpustakaan = Enggak Gaul?

2009-02-26T22:22:00.000-08:00

Jumat, 27/2/2009

Perpustakaan = Enggak Gaul?

Hari gini, ada apa sih di perpustakaan sekolah? Kayaknya enggak ada yang penting di perpustakaan sekolah atau perpus.

http://cetak.kompas.com/indexsec/read/muda/175

Transkrip: Seminar Kepustakawanan Indonesia

2009-02-23T23:33:00.000-08:00

SEMINAR KEPUSTAKAWANAN INDONESIA

Tangggal: Kamis, 12 Februari 2009
Jam : 09:30 – 12.30 WIB
Tempat : R. Theater Perpustakan Nasional

Narasumber :
- Dady P. Rachmananta – Kepala Perpustakaan Nasional
- Mula Harahap – Pengamat dunia perbukuan dan pengurus IKAPUI
- A. Ridwan Siregar – Kepala Perpustakaan Universitas Sumatera Utara

Moderator : Agus Rusmana – ISIPII

Agus R: Perpustakaan yang melayani pengetahuan, memelihara budaya bangsa maka dia harus hidup tidak boleh di angkut oleh siapa pun. Tapi di satu sisi perpustakaan itu adalah lembaga pemerintah, lembaga negara tidak dibawah departemen dan harus mengikuti aturan disini dan kemudian harus di jadikan bahan pertimbangan yang sangat matang, itu sebabnya ketika di dibicarakan tentang ini orang akan merasa aneh. Sebenarnya tidak pernah diramaikan tapi kenapa banyak orang yang datang. Saya mendapatkan telepon dan sms masih boleh datang nggak keruangan ini? Ada yang baru mau berangkat, ada yang sudah di mampang dan saya bilang masuk sajalah, toh konsumsinya berlebih.

Untuk memulai acara ini sebenarnya ada dua narasumber atau orang-orang yang nanti akan memberikan pertimbangan pada semua apa sih yang akan kita pikirkan atau yang menjadi dasar pertimbangan tentang perpustakaan nasional ini. Dan tinjauannya tidak hanya harus melulu tentang siapa kepala perpustakaan nasional yang jelas siapa orang yang pantas tapi yang jadi soal, kepustakawan Indonesia itu seperti apa? Perpustakaan Indonesia sudah kuat atau belum?

Sampai sekarang orang di daerah masih bingung kalau saya mau naik pangkat dan segala macam nggak ada organisasinya. Kemudian kita juga bicara banyak hal tentang kepemimpinan. Kayak apa sih kepala perpustakaan di Indonesia bukan hanya kepala perpusnas saja.

Perpustakaan di Indonesia seperti apa, posisinya seperti apa? Syukur-syukur bisa kayak tadi. Saya pernah bertemu di kalimantan, itu benar-benar bukan kepala perpustakaan, pokoknya datang lagi kepalanya. ”Pak bukunya di taruh disini” ”Nggak bisa kalau saya bilang pantas disitu ya ditaruh disitu” Lalu ada kepala perpustakaan ditempat saya dia menggunakan ilmu rasa, itu bagus sekali. Jadi kalau ada anak datang ”Pak bagaimana bapak memberikan pertimbangan meminjamkan buku, saya mau tanya” ”Kalau saya bisa percaya saya pinjemin kalau nggak, ya nggak” bayangin aja kepala perpustakaan pakai numistik begitu. Untuk kesempatan yang pertama mungkin Pak Ridwan punya cerita, punya gagasan atau pandangan tentang kepala perpustakaan atau pun segala sesuatu yang berhubungan dengan perpustakaan.

Pak Ridwan: Pertama-tama saya mau mengucapkan terimakasih banyak atas kesempatan untuk tampil disini. Katakan lah barangkali saya mewakili daerah terutama luar jawa karena saya tau orang-orang di Jakarta banyak yang lebih pandai, tapi tentu itu tidak terlihat nasional kalau tidak ada dari luar Jawa.

Jadi didalam tor disebutkan kriteria kalau saya pikir-pikir sebagai pengantar saja. Kalau kriteria saja orang-orang bilang pasti pustakawan atau orang yang memiliki latar belakang pendidikan ilmu perpustakaan atau katakanlah orang yang mengerti perpustakaan, katakanlah seperti saya, saya bukan orang perpustakan tapi saya berprofesi di bidang perpustakaan.

Yang kedua mungkin akan muncul kata ”integritas” tapi saya pikir yang lebih tepat kita bicarakan adalah apa yang kita harapkan di negara ini, kita memimpikan apa? Sehingga nanti bila kita bisa mengungkapkan itu bisa di godok (brain storming) menjadi suatu konsep. Dari sisi saya sendiri, harapan dari saya kebanyakan dari orang di daerah dan tadi pagi sudah saya diskusikan juga, saya melihat komunitas pustakawan itu kurang cepat bertambahnya dengan penduduk 2 ratus juta lebih komunitasnya pustakawannya terlalu sedikit.

Sekarang pertanyaannya adalah bila sesuai dengan populasi bertambahnya pustakawan seharusnya buka lapangan pekerjaan dibidang perpustakaan, dan sekarang lapangan kerja perpustakaan dimana yang paling cepat. Lalu teman-teman mengatakan bahwa yang paling cepat bukanya ialah perpustakaan sekolah, saya pun setuju.

Namun kita juga memerlukan perpustakaan umum di seluruh kota, provinsi, kabupaten sampai dengan kecamatan. Pernakah ibu membaca peraturan dari menteri dari PU masalah pemukiman katanya ada perpustakaan lingkungan disana. Dari 30 ribu penduduk harus memiliki perpustakaan.

Kemudian kita tau Jakarta sebuah kota besar dari lima kotamadya, berapa jumlah perpustakaan umumnya paling hanya 5. Sedangkan New York city perpustakaan publiknya ada 200 dengan jumlah 20 juta penduduk berarti satu perpustakan untuk sekian. Kemudian di Singapura perpustakaan umum yang dikelola atau di bawah national report ada 39 sedangkan penduduk sengapura ada 5 juta. Jadi Jakarta sendiri tidak mempunyai perpustakaan umum, belum lagi 500 kabupaten kota di seluruh Indonesia.

Karena kabupaten kota diharuskan membuat perpustakaan maka membuat perpustakaan tapi sebenarnya kalau kita datang kesana, sepertinya bukan perpustakaan. Coba bapak dan ibu hitung berapa jumlah perpustakaan yang harus didirikan di seluruh Indonesia dan bagaimana caranya itu semua bisa berdiri.

Ini semua bukan masalah dana, waktu pertama kali saya diangkat menjadi kepala perpustakaan budgetnya sekitar 37 ribu itu 15 tahun yang lalu. Tapi dalam tempo sekian tahun dia bisa mencapai berapa belas miliar. Itu bukan masalah budget tapi orang-orang tidak tau bagaimana meng-create perpustakaan.

Saya pikir itu yang pertama dari saya mengenai kriteria-kriteria. Oleh sebab itu, kaitannya dengan perpustakaan nasional harus memfasilitasi kajian-kajian tentang ini, kemudian membuat line bagaimana membuat perpustakaan - supaya orang lain tau bagaiamana caranya, bagaimana organisaasinya, bagaimana pendanaannya, bagaimana SDM nya.

Jadi kalau komunitas perpustakaannya bertambah banyak karena umumnya semua disini pustakawan saya bilang perpustakaan di Indonesia akan hidup dan berkembang. Inggris dengan 50 juta penduduk ada 50 sekolah perpustakaan. Jadi memang komunitasnya nggak ada, membernya juga sedikit jadi bagaimana mau maju.

Agus R : Ok terimakasih, beliau adalah kepala perpustakaan dari USU orang yang pernah dimusuhi pustakawan diseluruh Indonesia. Waktu di Ciawi orang-orang bilang “Pak bagaimana cara kita menghimpun dana” lalu pak Ridwan bilang “Bukan saatnya pustakawan binggung mencari dana tapi bagaimana menghabiskan dananya” Perpustakaan Pak Ridwan itu berkembang besar sampai saya kalau datang ke medan saya datang kesemua toko buku uang saya hampir habis beli buku semua dan uang saya masih sisa dan sejak itu saya benci banget. Jadi bagaimana mengembangkan perpustakaan dengan cara membohongi karena beliau akan membocorkan rahasianya. Pak Ridwan pernah sukses karena kemajuannya dan dicurigai karena pernah dekat dengan salah satu gubernur. Kata Pak Ridwan “kenal juga nggak” Kita juga akan mendengarkan juga dari seseorang yang tidak mengetahui tentang perpustakaan nasional tapi sangat konsen dibidang ini

Binny Buchori : Terimakasih, selamat pagi semua, assalamuallaikum warahmatullah. Pertama saya mau mengucapkan terimakasih atas undangan dari para penyelenggara pustakawan ini.

Terimakasihnya bermacam-macam, pertama bisa silahturahmi yang kedua saya merasa terhormat sudah diundang datang ke acara ini meskipun saya tidak mempunyai kompetensi potensional dalam masalah perpustakaan nasional tetapi kata penyelenggara yang menghubungi saya justru mereka ingin melihat perpustakaan nasional dari segi yang lain.

Dari segi politis, penyelenggara, pengguna dan sebagainya. Saya juga alumnus dari sekolah perpustakaan juga dan mantan dosen dari ilmu perpustakaan tapi itu sudah dua puluh tahun yang lalu, sekarang saya di LSM dan saya di legislatif dari partai lokal di daerah Jogjakarta.

Pertama saya ingin mengajak semua ikut membayangkan ketika kita membicarakan kepemimpinan Nasional seperti apa yang layak ada di Indonesia tidak lepas dari mimpi-mimpi kita sendiri tapi kita menginginkan perpustakaan nasional kita seperti apa?

Kalau kita membuat brandmark apakah perpustakaan nasional yang ada sekarang sudah mirip dengan peran-peran perpustakaan yang ada di U.S. Kalau U.S. terlalu jauh apakah kita ingin membuat brand mark di negara-negara tetangga asean juga terlalu jauh. Misalnya Vietnam, Bangladesh.

Mohon maaf kalau saya mengutarakan yang sering menjadi diskusi disini juga tetapi saya percaya ada kaitan yang sangat kuat antara akses orang terhadap pengetahuan dan informasi itulah yang disediakna oleh perpustakaan.

Kalau saya tidak salah ingat dalam salah satu pelajaran saya dulu bahwa salah satu faktor kenapa perpustakaan di negara Inggris maju adalah ada publik library add, jadi ada undang-undang. Disini juga ada undang-undang nasional tahun 2007 tapi saya juga belum mempelajari ini karena saya juga belum tau apakah undang-undang ini sudah memandatkan seluruh pemerintah kota memasukan sekian persen dari APBD nya untuk membiayai perpustakaan.

Jadi ini salah satu yang harus di perjuangkan, kita percaya tingkat perkembangan manusia itu juga sangat terkait dengan pengetahuan warganya maka harus di perjuangakan pusat-pusat studi, pusat-pusat informasi dan pusat-pusat pelayanan untuk warga.

Apakah perpustakaan nasional mampu dan sanggup mau kita giring ke arah situ, apakah mereka mampu mengembangkan pusat-pusat perpustakaan dengan standar-standarnya seperti ini, kompetensinya seperti ini. Tapi diluar itu apakah perpustakaan nasional itu mampu menerima mandat bahwa dia mampu mengembangkan pusat-pusat belajar di berbagai tempat.

Kalau perpustakaan nasional mampu kita mandatkan seperti itu maka orang-orang yang mempunyai cita-cita, mempunyai mimpi maka kita akan maju. Tapi kalau kita melihat kebelakang saja kita nggak akan maju-maju. Cita-cita kita nggak muluk-muluk, kita hanya ingin pusat informasi dapat berkembanng, di lindungi oleh undang-undang dan dibiayai oleh pemerintah.

Karena APBN kita saat ini adalah APBN yang paling besar dinegara-negara berkembang apalagi setelah krisis dan yang kita ajukan kemarin lebih besar dari yang sudah-sudah dan itu sudah masuk ke dalam alokasi, dan kalau kita melihat perpustakaan, lagi-lagi sebagai leadership maka kepala perpustakaan nasional adalah orang yang mempunyai kapasitas meloby kepada fraksi-fraksi di DPR dan juga orang yang mempunyai relasi-relasi oleh partai-partai politik tertentu, dan juga dibutuhkan kemampuan kompetensi tekhnis. Karena hanya dengan cara-cara ini kita bisa memajukan perpustakaan-perpustakaan kita.

Salah satu yang membuat saya terkesan waktu saya belajar di Inggris saya bertemu dengan sirkuiting advice biro, sircuiting advice biro adalah yang diakui oleh perpustakaan dan juga di kelola oleh relawan.

Saya mengajak yang hadir disini apakah kita tidak memimpikan lembaga yang kepalanya ditunjuk oleh presiden, ini kan lembaga di bawah non departemen seperti LIPI. Apakah kita memimpikan sebuah lembaga yang bisa memeberikan arah leadership, tidak hanya kompetensi, standar tekhnis seperti apa tetapi juga memberikan inspirasi sehingga relawan-relawan itu berkumpul pusat-pusat belajar, informasi dan pusat-pusat pelayanan informasi kepada warganya. Dan itu yang saya cita-citakan, mungkin ini adalah peranan leadership yang saya impi-impikan.

Nanti juga ada rasio antara penduduk dan pustakawan, saya tidak tau apakah sudah pernah ada studi-studi yang diadakan di DIKNAS maupun di perpustakaan nasional itu sendiri untuk mendapatkan intensitas seperti ini di Indonesia, dengan peran APBN seperti ini. Kalau kita mau mengembangkan pusat-pusat belajar yang lain maka kita harus mau mempunyai sekian ratus ribu atau sekian juta tenaga ahli di bidang pengelolaan dan informasi perpustakaan.

Saya rasa perpustakaan nasional selain meloby dan memfasilitasi pusat informasi di masyarakat, saya juga menginginkan perpustakaan nasional meskipun bukan mereka sendiri yang melakukan tetapi mereka juga bisa melihat anggarannya segini dan orang-orangnya segini. Tapi untuk ini semua diperlukan orang yang memiliki cita-cita, orang yang memiliki mimpi dan juga memiliki relasi baik kepada organisasi dan semoga para politisi dan pegawai senayan juga ikut memperjuangkan aspirasi teman-teman semua yang ada disini.

Saya rasa dalam era demokrasi langsung seperti ini semua pemilihan langsung kepala perpustakaan kalau bisa di Pilkada in juga. Tapi saya rasa ini semangat yang baik bahwa kita mimpikan ada perubahan karen kita melihat perpustakaan nasional adalah lembaga yang terlalu penting, terlalu berharga dan terlalu strategis untuk stagnan di tempat dan begitu-begitu saja.

Justru karena kita sayang pada perpustakaan nasional, saya sendiri sebagai pengguna sebagai warga negara membayangkan perpustakaan nasional yang visioner yang didepan yang bisa mengayomi. (Mengayomi lain dengan mengkontrol) Saya membayangkan dia bisa memfasilitasi tumbuhnya pusat-pusat belajar diberbagai level maupun di perusahaan-perusahaan dan sebagainya tidak sebagai pengkontrol tapi sebagai teman, berkembang bahkan dia bisa memfasilitasi berbagai diskusi. Mungkin sekian dulu diskusinya, kurang lebihnya mohon maaf karena baru dihubungi kemarin siang oleh panitia. Selain saya juga senang bisa bertemu dengan teman-teman disini. Lebih kurangnya terimakasih dan saya mohon maaf sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu.

Agus R : Barusan ada dua orang yang dulunya pernah bergerak dibidang perpustakan yang sudah tidak perlu dipertanyakan lagi pengalamannya hadir disini menambah suasana yang lebih sakral lagi Nggak perlu anda menganggap ini sebuah seminar, anda punya cerita apapun, usulan kenapa kedua orang ini punya kesamaan hanya kesamaan kami adalah bukan sama-sama orang Jakarta. Untuk yang pertama ada yang punya usul, gagasan atau pandangan Silahkan.

Bambang : Terimakasih,assalamuallaikum warahmatullahiwabarakatuh. Saya senang sekali, saya dan teman-teman punya minat untuk mengembangkan perpustakaan, tapi saya yakin semua orang yang datang disini juga punya minat untuk mengembangkan perpustakaan.

Saya mohon maaf jika nanti saya terlalu tapi semua itu untuk membantu perpusnas untuk merumuskan peraturan pemerintah. Intinya seperti yang dikatakan Pak Ridwan dan Bu Binny, saya Bambang Sudiro Hutomo, saya dari perpustakaan Badan Standarisasi nasional seperti yang dikatakan tadi bahwa mempunyai dua fungsi sebagai lembaga pemerintah yang harus menjalankan tugas-tugas pemerintah yang menjadi perpumdanya Pak Presiden. Tapi disatu sisi Perpusnas memang menjadi lemabaga perpustakan yang harus melayani masyarakat. Sebab itulah perpusnas harus bisa melaksanakan dua fungsi tadi.

Pemimpin tertinggi dari Perpusnas harus memiliki kemampuan untuk melakukan dua misi tadi. Dua fungsi yang bisa berhubungan dengan presiden, secara politis kenal semuanya. Oleh karena itu kita mencoba untuk kepemimpinan tertinggi harus bisa kompetensi untuk membawakan dua fungsi tadi. Dalam undang-undang pasal 30 dikatakan bahwa kepala perpustakaan nasional, kepala perpustakaan umum, kabupaten dan perguruan tinggi adalah pustakawan atau tenaga ahli pustakawan.

Karena perpusnas sebagai lembaga pemerintah maka harus mengamankan undang-undang, masalahnya sekarang bagaimana menjabarkan pustakawan sama tenaga ahli perpustakaan itu dan itu yang harus menjadi PR kita. Artinya kepala perpustakaan tidak tertutup karena disana dikatakan bahwa kepala perpustakaan nasional adalah sarjana perpustakaan.

Sekarang aturan main kepala perpustakaan dan tenaga ahli perpustakaannya bagaimana, nah itu bagaiman ngaturnya. Ngaturnya adalah bagaimana keberangkatannya mulai dari awal. Misalnya sarjana perpustakan itu masuk sarjana perpustakaan tapi ada lagi sarjana perpustakaan atau saarjana perpustakan plus. Plusnya ini yang harus digarap supaya berangkatnya atau estafetnya sama. Jadi jangan sampai ”saya sarjana perpustakaan” karena saya juga sarjana perpustakaan tapi saya lebih secara ”marilah kita bersaama-sama nanti pengabdian kita dalam perpustakan yang menentukan” Sarjana lain yang plus harus digarap sehingga mempunyai kesetaran yang sama yang sama. Berangkat disitulah terjadi kompetitif.

Saya harap itu nanti yang akan menjadi petimbangan-pertimbangan kepala perpustakaan prestasi kinerjanya yang menjadi kompetitif. Jadi jangan tertutup pokoknya harus sarjana ini, itu tidak akan berkembang, perpustakaan tidak akan jalan karena tidak berani berkompetisi. Kapan yang bukan sarjana perpustakaan bisa menjadi kepala perpustakaan dan itu yang menjadi tanggung jawab kita, kalau kita tidak bisa menelurkan kepala perpustakaan yang kompetitif maka kita gagal.

Saya mempelajari kongres yang begitu mengemanya didunia sudah 13 kali terjadi pergantian kepala LC baru 2 yang sarjana perpustakaan. Bahkan yang sekarang pun bukan sarjana perpustakan tapi dia mempunyai bintang didalam dunia perpustakaan. 200 tahun, 13 kali pergantian kepala perpustakaan baru 2 kali yang sarjana perpustakaan. Yang satunya adalah experiance dan yang satunya batrion. Saya ada satu yang saya mau sampaikan kepada ikatan sarjana perpustakaan mudah-mudahan disampaikan, itu saja terimakasih.

Agus R : Pak Bambang itu orang standarisasi. Jadi semuanya punya standar semuanya harus segini. Barangkali harapan dari Pak bambang adalah titipan dan juga harapan. Ditempat saya ada 100 perpustakaan tapi belum pernah ada pustakawan. Sebelum ditanggapi oleh dua pembicara didepan saya persilahkan Pak Bachtiar.

Bachtiar : Terimakasih, assalamuallaikum warahmatullahiwabarakatu. Saya bachtiar Anan Kusuma Ketua umum kemasyarakatan minat baca Sulawesi Selatan dari Makasar.

Saya sangat setujju sekali dengan sekmen Mbak tadi bahwa nantinya kepala perpustakaan harus memiliki visi yang baik salah satunya adalah harus mempunyai kemampuan atau publik grace dalam tanda kutip mempunyai kemampuan mendownload dalam artian bukan hanya kepada komisi yang membidangi. Saya sering mendengar dari teman-teman saya menyatrakan cara menbedakan anggaran.

Pak Benny kepala perpustakaan datang agar supaya peningkatan anggaran dari kemarin-kemarin besar dan lebih besar. Saya setuju sekali dimasa mendatang seorang kepala perpustakaan harus meloby bukan hanya dengan fraksi-fraksi yang ada di DPR, kalau tidak bisa memiliki seperti apa yang saya katakan ini maka akan sangat sulit untuk meloloskan moment-moment yang saya katakan tadi itu.

Yang kedua kepala perpustakaan harus mempunyai leadership. Jadi dia bukan hanya duduk di bangku di kantornya tapi dia harus mau melakukan perjalanan keberbagai tempat atau melakukan loby kepada partai-partai atau lembaga-lembaga tertetu atau intensitas kepada lembaga nasional.

Saya salut kepada Pak Dady, Pak Dady adalah kepala perpustakan yang banyak melakukan perjalanan ke daerah. Beberapa tahun yang lalu saya dan Pak Dady melakukan perjalanan di pesisir selatan. Yang kita butuhkan adalah sosok seperti Pak Dady yang mau terjun langsung ke daerah terutama dalam mengakomodir kepentingan orang-orang daerah.

Yang ketiga ada kesan perpustakaan kita yang sekarang menggunakan paradikma kumuh sehinggga orang-orang enggan kesana. Sekarang kepala perpustakaan kedepan bagaimana membuat sebuah pola sehingga ketika orang membicarakan tentang perpustakaan kelihatan terlihat sedikit modis.

Saya tertarik sekali dengan Forum Indonesia Membaca atau forum-forum yang berkembang sekarang ini karena saya pikir perpustakaan-perpustakaan seperti ini lebih diminati oleh masyarakat ketimbang perpustakaan-perpustakaan yang dikelola oleh birokrasi .

Terakhir saya berikan usulan sebagai orang daerah, di Perpustakaan Nasional ada anggaran pengadaan buku, pemberian buku-buku. Itu mungkin anggaran dari APBN atau anggrana dari mana, biasanya perpustakaan nasional itu menyediakan buku kemudian memberikan ke daerah tanpa melakukan survey, tanpa melakukan identifikasi kebutuhan terhadap mereka. Jadi katakanlah buku-buku yang dikirim ke Sulawesi Selatan, kabupaten Goa. Perpustakaan nasional mendrop buku-buku, ironisnya buku-buku yang didrop ke kabupaten Goa adalah buku-buku yang tidak layak atau buku-buku yang tidak dibutuhkan disana. Jadi kedepan perpustakaan harus melakukan identifikasi kebutuhan terutama mendrop buku bantuan yang bernuansa bantuan bukan mall praktek.

Ada kerjasama antara orang perpustakaan nasional dengan penerbit, bahwa penerbit tidak di tender secara terbuka jadi kita orang-orang daerah mendapatkan buku-buku yang tidak dibutuhkan. Saya kira kedepannya praktek-praktek seperti ini harus di rubah polanya. Terimakasih wasalamualikum warahmatullahi wabaraktu.

Agus R : Ada empat point yang saya catat tadi Pak Rachmat bukan dari perpusnas, dari Jakarta Barat. Pertanyaan itu bukan harus disampaikan atau diajukan tapi juga menanggapi apa yang di sampaikan oleh Pak bambang atau teman kita dari Makassar sana jadi tidak harus disampaikan.

Rachmat : assalamuallaikum. Saya tidak akan berapi-api seperti tadi. Saya setuju dengan tokoh yang duduk didepan saya ambil kedua-duanya. Kalau saya katakan kepala perpustakaan harus seorang sarjana memang harusnya seperti itu, dan itu tidak perlu di perdebatkan. Ada kepala perpustakaan nasional misalkan pribadi kalau nggak diem-diem aja. Kalau dulu di sekolah ada Depdiknas. Pernah nggak kita ke diknas terus ngomong. Pernah nggak kita ke departemen lalu ngomong.

Yang penting sebenarnya adalah integritas. Kepala perpustakaan nasional bukan hanya jadi kepala lalu diem aja, jadi ada faktor x yang akan kita pelajari. Tetap saja semua itu harus kita pelajari karena ilmu adalah pembawaan dari diri.

Pernah dulu ada salah satu menteri dengan DPR mengatakan bahwa orang depdiknas yang 20% bisa dibagi-bagi karena banyaknya. Pernah kita rapat, orang-orang harus dibagi-bagi pak, untuk perpustakaan untuk, ini dan ini tapi pada kenyataannya, jadi tidak pernah ada integritas atau ngomong dengan yang lain ini bagaimana.

Pak Ridwan mengatakan tadi ada 200 ribu sekolah, satu perpustakaan satu pustakawan, sudah 250 ribu direkrut. Saya pernah bilang dulu, kalau UI saja mengeluarkan beberapa puluh orang, maka butuh beberapa puluh tahun untuk selesai. Tapi bagi saya kepala perpustakan itu harus bisa terlihat, kalau saya ngomong dengan menteri itu terlalu tinggi karena yang melaksanakan juga yang bawah. Biasanya kalau kita mau anggaran baru datang. Kata dia ”kasihan” terus kita bilang. ”nggak dong pak” karena kita nggak perlu merengek-rengek.

Mungkin ada faktor x yang menyebabkan hal ini tidak dimiliki oleh seorang sarjana perpustakaan tapi ada faktor-faktor lain sebagai kemampuan kita. Kalau seorang kepala perpustakan adalah seorang sarjana ya memang itu sudah ketentuannya dan harus begitu. Tapi faktor x ini yang harus kita pelajari. Tadi saya membaca disalah satu komunitas membaca, perpustakaan adalah membaca benar nggak membaca?

Sudah banyak saya lihat di sekolah dasar, jangan jauh-jauh di universitas saja, banyak dosen tidak membaca. Kalau diluar negeri ketika masuk sekolah, di depan sekolah itu ada hangout dan beberapa buku yang harus dibaca. Di sekolah dasar mungkin 200, tapi di universitas itu satu mata pelajaran. Jadi orang masuk perpustakaan itu karena terpaksa harus membuat makalah misalnya. Setiap senin, rabu, jum’at berapa lembar. Kenapa mereka begitu? karena minat baca di Indonesia mulai tumbuh, coba lihat di depdiknas saja, persoalan membaca di ajarkan nggak disekolah tentang membaca? Nggak pernah. Kalau dari SD nya sudah susah apalagi sampai mahasiswa.

Saya membuat survei di universitas tarumanegara, saya akan menumbuhkan apa yang namanya e-jurnal. Itu dananya 150 juta. Tapi saya tanya pernah nggak pake jurnal? Nggak pernah. Inilah tugas kepala perpustakan nasional kalau dia mau integrasi. Terimakasih.

Agus R : Terimakasih Pak Rachmat. Silahkan ibu yang akan bertanya.

Ibu Ilus : Terimakasih, saya sudah diberikan kesempatan untuk reuni. Semua nadanya dari awal sama. Ini adalah pertemuan yang sangat penting karena kita membicarakan tentang masa depan. Juga tema kita sekarang ini adalah perubahan. Kalau dunianya saja sudah berubah maka kita yang ada disini pun harus berubah tentunya ke arah yang lebih baik.

Saya berpikir dari beberapa pembicara yang telah disampaikan bahwa kalau Amerika saja bisa mendapat pemimpin muda maka kita juga bisa mendapatkan pemimpin muda yang visioner. Saya berpikir kalau secara sistem kita bisa membuat pemilihan kepala perpusnas yang bagus yang tidak menurut peraturan pemerintah yang demikian tapi juga ada hal-hal lain yang secara manajemen yang dia lakukan.

Saya memimpikan seorang kepala Perpustakaan Nasional yang punya kapasitas sebagai leader. Yang pertama ikutannya adalah visioner. Visioner dia bisa equaly yang sebenar-benarnya dan dia punya manajemen skill yang baik, yang ketiga dia punya integritas seperti yang Pak Rachmat bilang lalu dia juga harus punya jejaring yang kuat dan lobbying dan juga marketing skill yang bisa membangun dunia perpustakaan di Indonesia dan juga ilmu pengetahuan di Indonesia. Dan juga best personality tidak boleh dilupakan. Terimakaasih.

Agus R : Ternyata kepala perpustakaan harus gaul supaya kalau ngobrol sama siapapun dan kalau dari teman kita dia harus kuat fisik karena dia harus jalan-jalan keluar daerah yang akan dikunjunginya. Silahkan

Angelina Basri : Terimakasih Pak Agus, saya ingin ikut urun rembuk dikit, nama saya Angelina Basri saya kerja di DPR.

Kalau kita kaitkan dengan isu karyawan saja, sekarang modelnya seorang karyawan itu direkrut berdasarkan kompetensi tekhnis dan kompetensi prilaku. Maka semakin tinggi posisinya semakin tinggi kedua isu itu muncul, saya setuju sekali dengan Ibu Binny tentang isu leadership dan dari Pak Bambang tentang persyaratan seorang kepala peprustakaan. Sama sekali kita belum memasukan isu leadernya. Saya kira isu-isu seperti itu semakin penting diperhatikan.

Komunikasi semakin perlu kita perhatikan. Ada satu tingkat di suatu perusahan bahwa seorang direktur tidak hanya mempunnyai visi tapi dia juga harus punya strategi bisnis. Karena posisi perpustakaan nasional ini di negara ini begitu pentingnya, kita mengharapkan sesuatu dari lemabag nasional tertinggi.

Isu-isu strategis yang berhubungan dengan itu tidak bisa di bicarakan sendiri. Maka keterkaitannya dengan perguruan tinggi dengan departemen-departemen yang sejajar dengannya. Saya juga bermimpi kalau bisa kita seperti Malaysia, dia saja negara miskin tapi budaya bacanya begitu. Sudah dua tahun ini saya dan Bu Utami sudah membantu kecil-kecilan didesa. Disana yang menjaga perpustakaan sekolah adalah guru, itu sama sekali tidak tau. Itu baru yang kecil apalagi lingkupnya nasional. Kita brandmark dech, nggak usah jauh-jauh Malaysia saja seperti apa. Sekarang Vietnam dan Kamboja saja sudah ngejar kita. Ini sedikit dari urun rembuk saya terimakasih.

Clara : Terimakasih Pak Agus, saya sebenarnya mewakili banyak unsur. Pertama saya dari Medan, kedua saya dari luar Jakarta, karena saya dari Depok.

Saya sebenarnya hanya tertarik dengan dua isu karena itu yang sekarang ini sedang saya tuliskan, berkaitan dengan isi seminar bahwa kita membicarakan kriteria. Yang pertama saya setuju dengan Bu Binny bahwa siapapun yang kelak menjadi ketua perpustakaan nasional adalah figur yang bisa masuk ke partai-partai. Ke partai bukan berarti harus masuk kedalam partai. Apapun partai-nya, apapun bajunya yang penting dia bisa masuk kedalam unsur itu. Karena percuma kalau kita berjuang segala macem tanpa meloby ke unsur itu.

Saya juga ingin membantah kalau seorang presiden sebuah negara, berarti harus dipimpin oleh negarawan, kalau perpustakaan ya pustakawan. Saya tidak perduli dia S1, atau apa yang penting dia harus pustakawan. Yang saya nggak sepakat adalah dia harus PNS, ini erat kaitannya dengan undang-undang, ya kita rubah lah undang-undang itu. Kalau nanti ada pihak dari swasta yang kita yakin betul bisa membawa dunia perpustakan kita menjadi lebih baik, ya dirubah sedikit lah undang-undang itu. Menurut saya kalau memang mau dirubah maka undang-undang juga harus dirubah.

Tadi Pak Rachmat bilang ini sudah usang karena menurut saya figur kepala perpustakaan nasional menjadi model. Kalau suatu saat kita memilih kepala perpustakan yang bukan pustakawan misalnya pebisnis, atau artis atau apalah itu akan ditiru kebawahnya semua.

Sekarang kepala perpustakan di pimpin oleh pustakawan saja di lembaga-lemabaga di seluruh perpustakaan banyak dipimpin oleh perpustakaan yang bukan pustakawan. Ini akan sangat strategis ditiru ditempat lain. Kalau kita membandingkan dengan Amerika kenapa sih kita membandingkan diri kita dengan negara –negara maju yang sudah jelas tidak bisa dibandingin.

Tidak semua hal yang terjadi di Amerika khususnya bisa diterapkan disini. Soal LC (Library of Congress), dia perpustakaan nasional kok bandingannya dengan LC sih? Ok kita bandingkan dengan LC, mungkin itu nggak penting banget buat mereka karena mereka tidak mau meniru.

Itu saja menurut saya pokoknya harus di perjuangkan hak-hak pustakawan. Menurut teman-teman saya pustakawan itu harus bisa berpolitik, kita harus bisa aktif di partai-partai karena hanya dengan kondisi Indonesia hanya itu yang bisa di dengar masyarakat.

Agus R : Selanjutnya Ibu Yati ingin bicara juga, saya persilahkan.

Yati Kamil : Terimakasih, senang sekali mendengar paparan dari rekan-rekan. Seperti yang kami kirimkan undangan dan TOR bahwa apapun yang akan kita bicarakan disini adalah mandat yang akan kita sampaikan pada kepala perpustakaan nasional siapa pun yang nanti akan dipilih dengan harapan seperti tadi, beliau lebih visioner, berpikir tidak hanya salemba selatan tapi nation work, dan banyak lagi yang kami inginkan dan nanti semua itu akan kami masukan ke dalam situs www.isipii.org.

Pada saat ini yang kami undang bukan hanya dari pustakawan tetapi juga kami mengundang dari kompenen masyarakat lain karena saya sebagai pustakawan hanya berkumpul antar pustakawan dan gaung profesi tentang pustakawan itu tidak banyak diketahuui oleh orang lain.

Ada teman salah seorang dari BUMN besar mengatakan bahwa pekerjaan pustakawan itu hanya mengecek buku, itu betul-betul melecehkan profesi kita. Tapi kita juga harus mengakui bahwa kita lupa atau tidak mampu menjual diri dalam artian positif. Dan kenapa kami menghadirkan berbagai unsur, jadi semua lembaga, asosiaasi, pekerja informasi Indonesia yaitu pustakawan sekolah kita harus bergerak bersama-sama.

Apapun pekerjaan kita walaupun berbeda tapi kita bergerak untuk hal yang bagus. Kalau kita bersama-sama gaungnya akan lebih terdengar dari pada kita berjalan sendiri-sendiri. Dan kita juga sering lupa kalau kita berbicara tentang perpustakaan maka bukan hanya orang-orang dalam perpustakan atau staf yang ada dalam perpustakaan tapi kita juga melihat masyarakat luas.

Kita juga harus bicara dengan penerbit, penulis, toko buku dan banyak jaringan-jaringan lainnya lagi. Belum lagi kita memperhatikan tumbuh kembangnya prakarsa-prakarsa dari banyak individu sebagai bagian dari PFA mereka mendirikan taman bacaa. Mereka juga adalah kepanjangan tangan dari perpustakaan juga. Itu semua juga harus kita cermati.

Dan ternyata masih banyak juga teman-teman pustakawan yang belum melihat buku undang-undang perpustakaan Indonesia. Karena kalau kita sebagai pustakawan tapi kita tidak memahami undang-undang pasti menyedihkan sekali.

Saya juga ingin memperoleh ide-ide atau pandangan yang sangat unik seperti tadi revisi undang-undang sebagai calon perpustakaan nasional juga dari swasta. Itu juga merupakan sesuatu yang unik mungkin tidak semua orang berani mengungkapkan tapi kita disini bukan untuk menyerang pribadi, perpustakaan nasional tapi kita disini untuk mencoba mencari cara agar kepustakawanan Indonesia semakin maju dan bangkit.

Saya pikir momentum ini harus kita gunakan pada saat pergantian kepala perpustakaan nasional karena perpustakaan nasional adalah rule model, kalau dari atasnya sudah tidak benar maka landasannya akan turun ke bawah. Karena semua peduli kepada kepustakwanan di Indonesia karena itu hasilnya akan disampaikan kepada perpustakaan nasional dan juga kepada kepala perpustakaan nasional yang baru. Terimakasih.

Agus R : Beliau adalah orang yang aktif sekali. Beliau adalah presiden termiskin didunia karena kerjanya nombok terus. Saya pernah mendapat pesan dari Pak Blasius bahwa nama perpustakaan. Per-pustaka-an, kalau pustaka di ganti dengan buku maka menjadi perbukuan. Ini ada senior kita, orang yang tau banget tentang perbukuan. Silahkan Pak Frans Parera.

Frans Parera : Terimakasih, saya Frans Parera. Saya tertarik datang kesini karena mendengar ada pembicaraan tentang perpustakaan dan kepala perpustakaan.

Saya mau perpustakaan Indonesia momentum dengan strategi budayanya. Mau budayawan, pegawai negeri yang penting perduli, saya mau undang-undang perpustakaan itu menegaskan bahwa pustakawan itu adalah budayawan.

Budayawan yang care kepada perbukuan sebagai media. Budayawan itu berkembang mulai dari lisan, cetak, elektronik, bahkan sampai digital. Kenapa bisa sampai begitu maju, karena budayawan itu bertolak dari desa ke kota.

Ini yang kurang, terus terang saya sering datang ke perpustakaan nasional ini, saya anggap ini sebagai gudang buku saja. Dengan sedikit pengharapan dan frustasi dengan perpustakaan nasional ini.

Saya sudah 6 tahun yang lalu menerbitkan majalah matabaca dan ternyata memang orang Indonesia ini tidak suka baca buku. Kalau dia suka baca buku mereka pasti berlanganan majalah matabaca. 6 tahun dia terbit itu pun harus dibagi kemana-mana. Hanya 500 orang saja yang beli buku berarti hanya 500 orang saja yang benar-benar care

Pertanyaan saya apakah kepala perpustakaan nasional itu yang meruupakan penangga presiden karena ada di istana. Kalau orang perpustakaan kan harusnya ada di istana atau sekaliber, kalau presiden ganti maka kepala perpustakaan nasional juga ganti sesuai dengan politik kebijaksanaan dari istana.

Yang kedua, dari pengalaman saya membuka taman bacaan di pondok pinang dan tiap minggu saya ajak berkumpul dan yang saya dapat disana adalah yang seharusnya mendapat perhatian pustakawan adalah mengembangkan volunteer-volunteer atau cadangan pasukan berani mati di lapangan. Volunteer-volunteer yang tidak perlu ada ijazah perpustakan tapi mempunyai hati terhadap gerakan membaca, itu yang lebih penting dari segala ijazah-ijazah itu.

Bagaimana kepala perpustakaan mendahului volunteer-volunteer di seluruh Indonesia, dari sabang sampai meroke. Kalau ada volunteer-volunteer yang bisa kita bangun, maka keluarga-keluarga disekitar akan merasakan pentingnya memadukan kebudayaan lisan, tulisan berpikir, bermain, berdialog di masyarakat. Lalu muncul dialog, toleransi diantara kita, nanti kalau mba Binny sudah menjadi anggota DPR saya akan telepon agar volunteer-volunter di berbagai daerah itu di berdayakan dan dimintakan anggaran. Beri mereka itu sebagai pejuang-pejuang dilapangan sebagai gerakan membaca.

Dari dunia perbukuan seperti kompas gramedia dan sebagainya yang saya prihatinkan adalah buku baru dati tahun 2005 berjumlah 11 ribu sekarang hanya menjadi 8 ribu buku baru. Lalu saya tanya kepada para perpustakaan-perpustakaan, bagaimana peran perpustakaan dengan jaring perpustakaan itu berhubungan dengan para penulis sehingga berencana dengan para penulis pada tahun 2009 itu buku 8 ribu, tahun 2010 12 ribu. Saya rasa lembaga inilah yang merencanakan buku-buku baru dan reprint atau buku-buku yang sudah sangat tua tapi masih hadir lagi kedalam masyarakat. Jadi itulah kepala perpustakaan sebagai budayawan itu. Mungkin itu saja.

Rizal S : Terimakasih nama saya Rizal, saya bukan seorang pustakawan tapi saya adalah seorang pemimpi. Karena memang saya melihat budaya bangsa kita ini, budaya bacanya rendah sekali.

Setelah saya masuk perguruan tinggi dan bekerja didalam negeri, saya melihat kita amburadul disemua pihak. Saya sebagai anggota birokrat tapi saya sudah pensiun, di lembaga penelitian pun rendah. Jadi semuanya project oriented, waktu itu saya mulai dari desa.

Waktu itu kami membantu beberapa perpustakaan di bandung di suatu desa lengkong dan di Bintaro daerah BSD. Ternyata perpustakaan SD dalam tempo 3 bulan meningkatkan budaya baca. Lalu mereka meminta kepada kita untuk membangun SMP karena mereka tidak mampu untuk masuk ke Bintaro Jaya, mereka orang Betawi asli, mereka terpinggirkan karena pembangunan. Ternyata anak betawi ini diberikan pendidikan dan perpustakaan bisa di transformasikan mampu menjadi anak-anak yang cerdas, percaya diri. Dan inilah yang kami harapkan akan ada suatu perubahan dari dalam, kita mau kemana?

Apakah kita mau memusingkan pemimpin atau kita mau menginginkan suatu perubahan yang cukup besar dinegara kita. Impian itu adalah mengerakan anak-anak dari sejak dini untuk membaca. Karena kita sekarang ini sedang mengalami krisis dalam kepemimpinan. Kita harus melahirkan anak-anak yang cerdas, asal dan mampu membuka wawasan dan mampu turun kebawah.

Saya juga melihat angota-anggota DPR juga hanya turun ke kota-kota tapi tidak kedesa. Saya punya banyak teman disana, saya juga pernah mengirim surat ke divisi 10 tapi mereka nggak membalas. Tetapi banyak yang datang kesana, dari Jerman, Inggris, China karena mereka dari kota dan mereka minta kepada partisial di Jakarta.

Jadi kita harus merubah orientasi kita dari City oriented ke vilage oriented. Kami melihat dari yang kami lakukan ini ternyata terpublikasi dari 10 menteri yang kami kirimi surat. Tapi dengan demikian dari level bawahnya dari kalangan direktur, kepala bagian mereka nggak pernah datang ke kantor kita. Sekarang SMP sudah berdiri sekarang kami ingin membuat SMA. Jadi ingin berkompetisi.

Kita harus berpihak kepada rakyat, oleh karena itu kita menumbuhkan minat baca dari bawah dan seorang pemimpin yang kita cari adalah orang yang mau turun kedesa-desa. Bukan hanya pergi ke restoran makan dengan kolega-kolega. Saya sebagai birokrat juga sudah meninggalkan hal demikian. Kami memimpikan menerapkan ini di desa-desa, kami pernah membicarakan ini dengan DPR dan mereka setuju tapi mereka hanya bicara saja. Jadi anak SMP kami mampu menulis. Dan kami menghimbau mereka mau turun kedesa lihat bagaimana orang lain. Jadi kita harus top down.

Kita harus rubah semuanya kalau tidak negara kita akan terpecah-pecah. Saya juga orang desa jadi saya tau bagaimana perasaan orang desa. Saya juga menerapkan ini di Papua, Flores, lereng desa Jember, Aceh, Kalimantan Timur, Jawa Tengah, Banten, Sumatra Utara. Di Sumatera Utara saya pernah ke desa Bawang, karena sejarah lokal harus kita ungkapkan disana. Pustakwan menurut saya adalah profesi yang sangat mulia., tetapi perlu ada perubahan paradigma berpikir. Ini mungkin yang saya harapkan disini, dan sayang sekali kalau isu perpustakaan ini hanya uforia, mencari pemimpin kita harus lebih dalam lagi berbuat sesuatu menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau saya perkirakan satu desa itu 10 orang termasuk saya. Dan bikin create job setengah juta, kita bisa ciptakan 100 orang termasuk 20 orang guru dan usaha-usaha kecil. Bayangkan 100 kali 50 ribu jadi 5 juta. Kita bangsa yang besar, pernah jaya tetapi kita selalu merendahkan diri. Melalui membaca, perpustakaan bisa mengangkat semangat anak-anak muda ini untuk membentuk perubahan. Terimakasih.

Suyarno : Terimakasih atas waktu yang diberikan kepada saya, saya Suyarno dari Perpustakaan Nasional.

Ada dua masukan dari saya. Satu pengumuman dan yang kedua adalah apa syarat menjadi seorang pemimpin. Pengumuman bahwa sekarang Perpustakan Nasional telah melanggan berbagai E-resources untuk seluruh rakyat Indonesia.

Dengan ini saya beritahukan yang pertama melanggar proquest, yang kedua mengenai buku-buku, yang ketiga tentang west all international tentang buku-buku di seluruh dunia. Disini kami juga mengumummkan paswordnya dengan OFMMFRSHFC4, yang kedua dengan 425 judul buku.

Selain saya umumkan disini, saya juga telah mengirimkan surat kepada perpustakan kota diberbagai provinsi dan daerah dan seluruh perguruan tinggi harap ini di pergunakan dengan baik oleh seluruh rakyat di Indonesia.

Ini masalah kepemimpinan, saya berpikir syarat kepemimpinan ada delapan kalau dalam bahasa jawanya itu hasta. Itu saya ambil dari buku perpustakaan nasional dari buku Listi suti naskah kuno. Sifat dari kepemimpinan itu adalah
1.Batara Indra
sifatnya kuat, ikhlas, mau menerima dan semua yang terkandung didalamnya. Kuncinya
ikhlas.
2. Botoro Yo
yaitu aktif, positif, dinamis, tidak kenal menyerah dan tidak kenal waktu.
3. Batara Suryo atau matahari
Matahari itu budi, budi itu ilmu pengetahuan. Jadi seorang pemimpin harus
mempunyai pengetahuan dan harus bisa menyinari setiap hari tanpa ada henti-
hentinya.
4. Batar Suryo atau bulan
Dalam melangkah selalu tersenyum
5. Angin atau bayu
Amarah, nasfu manusia ada didalamnya. Angin artinya bisa masuk ke daerah,
Pegunungan
6. Tata nembung, tata nengso Artinya setiap pemimpin harus bisa diorganisasi, mengerti organisasi, sadar organisasi
7. Air atau dewa barno, itu adalah dewa yang jernih, bening,awas eling.
8. Dewa Brahma atau dewa api
dalam menerapkan keadilan atau sanksi harus tegas. Tidak memandang teman, kawan,saudara kalau salah harus tetap dihukum.

Ini adalah syarat kepemimpinan yang saya ambil dari naskah kuno koleksi perpustakaan nasional RI. Harapan-harapan kami perpustakaan-perpustakaan bisa mengeksplore koleksi-koleksi kita. Saya setuju kalau budayawan. Itu adalah syarat kepemimpinan dari saya, terimakasih. Satu lagi saya sebenarnya menginginkan pelangan yang sifatnya elektronik juga tapi sampai sekarang kami belum menemukan tendornya

Agus R : pengumuman yang di resource sudah bisa di akses tapi tidak ada terjemahannya. Silahkan.

Utami Hariyadi : Saya Utami Hariyadi dari departemen ilmu perpustakaan dan informasi fakultas ilmu budaya UI. Saya akan menegaskan kembali apa yang telah di jelaskan oleh teman saya yang berapi-api tadi mengenai undang-undang. Sebenarnya kita semua ada disini sangat prihatin siapa sih yang akan menjadi kepala perpustakan nasional. Tapi yang mendasar kita telah mempunyai perangkat hukum yaitu undang-undang perpustakaan yang belum semuanya orang yang ada diruangan ini yang tau. Ada isu yang lebih penting dari perpustakaan nasional untuk menyosialisasikan undang-undang ini tidak hanya sekedar menjelaskan tetapi juga memberikan penjabaran yang user friendly.

Karena kita paling jago kalau membuat kata-kata. Kalau anda membaca di salah satu pasal dalam undang-undang itu tugas perpustakaan nasional itu wah banget, sebagai pembina, sebagai perpustakaan rujukan, sebagai perpustakaan jejaring, perpustakaan deposit dan banyak lagi.

Saya tidak mengatakan kalau teman-teman tidak mampu, apakah ini sudah pernah di tinjau sampai berapa sih sebetulnya yang telah dilakukan oleh perpustakaan nasional apakah sudah mengemban tugas. Karena ini sudah jadi dan untuk merevisi undang-undang itu tidak semudah yang kita bayangkan. Prosedur nya sangat sulit dan ini juga salah kita juga, karena proses pengodokan yang telah lalu mungkin kita semua tidak terlibat, baik itu tidak mau terlibat atau kita memang tidak mau tau sehingga ketika telah jadi kita berteriak bahwa ini ngga bener,ini nggak bener dan sebagainya. Bagaimana kita bisa membantu menjabarkan tugas-tugas perpustakaan nasional dalam bentuk pedoman, yang simpel, yang membumi. Dan yang satu juga yang apabila telah bisa kita lakukan selama ini belum disosialisasikan kepada semua rakyat Indonesia. Ada satu lagi kelemahan dari bangsa Indonesia yaitu untuk memantau, mengevaluasi, kalau kita punya Indonesia koruption works kenapa sih kita nggak punya yang bisa juga memberikan masukan secara positif, jadi tidak hanya mencela, mencaci maki tapi juga memberikan masukan, usulan. Ini perlu dilembagakan menurut saya, saya nggak tau bagaiaman caranya perangkat hukumnya sudah ada, kalau sudah ada undang-undang. Dengan mudah yang lain bisa mengacu kepada undang-undang, kita bertindak berdasarkan undang-undang. Tapi seharusnya ada petunjuk-petunjuk untuk melakukan yang bisa kita buat dan kita jabarkan dengan lebih jelas. Bagi teman-teman yang ada di perpustakaan nasional saya juga banyak membantu membuat pedoma tapi maaf walaupun sudah di usahakan supaya simpel bahasanya ternyata waktu uji cobakan ke daerah mereka tidak memahami bahkan mereka mengatakan mereka telah mengelola perpustakaan nggak tau mulai dari mana. Ada banyak pr untuk lebih menjabarkan, lebih membumi yang dimaksudkan didalam undang-undang sebagai pusat pembinaan dan seberapa mampu sih perpustakaan nasional dan kalau mampu seperti apa lembaga independen yang tidak hanya workshhop seperti ini. Kita juga harus mempunyai special grup untuk bisa memantau, memberikan usulan atas kiprahnya peprustakaan nasional. Kira-kira hanya itu terimakasih.

Agus R : jadi tentang penyebaran informasi undang-undang masih banyak masalah, sekarang saya masih menyebutnya pengguna perpustakaan karena di undang-undang disebut sebagai pemustaka bukan lagi sebagai pengguna dan mata kuliah pemustaka.

S : Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Saya bukan dari pustakawan mungkin saya dari pemustaka.

Saya datang kesini karena undangan dan sebagai pengguna perpustakan. Mungkin saya akan lebih rilex atau lebih tepatnya curhat dari sisi orang yang menggunakan perpustakaan. Saya dulu sekolah di luar negeri dan ketika saya kembali ke Indonesia yang saya cari pertama kali adalah perpustakaan uforia, saya orang yang biasa menuangakan kreatifitas ke tempat yang saya anggap representatif dan itu adalah perpustakaan. Tapi ketika saya sampai di Indonesia kesan itu berubah.

Saya berlangaanan perpustakan nasional dan saya punya kartu anggotanya, saya juga member di perpustakaan diknas. Yang saya amati selama ini adalah orang yang aktif di perpustakaan itu adalah orang-orang yang tidak terjangkau artinya mereka kaku.

Ini adalah pengambaran secara umum bahwa orang-orang yang ada di perpustakaan umum adalah orang-orang yang puya kesan mereka sangat jauh dari masyarakat. Pertama kali saya tiba di perpustakaan dan bertemu dengan orang-orang yang aktif di perpustakaan ada rasa segan, rasa kaku.

Sedangkan sebagai pengguna sebagai visitor kita membutuhkan orang yang worm. Sebenranya anda adalah orang-orang yang berjualan jasa jadi kita butuh orang-orang yang ramah yang bisa memberi solusi kalau kami membutuhkan buku ini, dimana mencarinya.

Yang kedua adalah pelayanan. Tadi perpusnas baru melounching adanya jaringan buku-buku online. Tapi saya pikir tidak semua masyarakat Indonesia tidak bisa mengakses internet.

Terus terang saja perpustakaan itu seharusnya lebih dari sekedar buku. Jadi ketika baru datang ke perpustakaan we can get serve more than that, lebih dari sekedar buku. Artinya ada aktifitas, perkumpulan, kita bisa merasa nyaman untuk menghabiskan 3 atau 4 jam di perpustakaan. Di senayan kita mempunyai beberapa aktifitas seperti speaking club, Forum Indonesia membaca dan saya berharap di perpustakan nasional punya juga.

Jadi ketika kita datang kesini kita mendapatkan lebih dari sekedar buku-buku. Ini di luar dugaan karena ternyata orang-orang disini baik-baik, dan saya baru berusia 26 th artinya saya mewakili orang-orang muda. Nanti saya speak keluar kalau kita sebagai orang muda bisa bergabung dengan semuanya. Dan mengembangkan undang-undang

Ida Nyoman Irakuswoyo : Perkenalkan nama saya Ida Nyoman Irakuswoyo saya bukan dari pustakawan saya hanya penyuka baca, saya datang kesini karena mendapat undangan dari teman di salah satu perpustakaan umum di DKI.

Saya tertarik hadir karena undangan nya begitu menarik sekali ada TOR dan segala macam, tapi saya tertarik sekali dengan Pak Agus sebagai kandidat kepala perpustakaan nasional.

Saya sangat kagum terhadap kalimat yang telah disampaikan oleh teman-teman sebelum saya bahwa saya selama ini melihat perpustakaan umum itu seperti robot, karena kalau saya datang di wajah mereka tidak ada senyum karena mereka birokrat, tapi nggak juga. Misalnya kalau saya sebagai pengguna datang, disapa dan diberi informasi ada buku terbaru.

Saya juga ingin didalam perpustakaan ini ada pengembangan. Harapan saya yang menjadi kepala perpustakaan itu siapapun, entah itu pustakawan sejati atau memang mereka yang mempunyai kasta brata.

Tetapi kita yang hadir disini yang sadar, yang waras yang sehat ayo bantu kepala perpustakaan nasional. Kalau menurut saya kepemimpinan SBY-JK banyak di kritik tapi kenapa kita nggak membantu. Intinya kita harus mendukung kepala perpustakaan kampus, sekolah, kabupaten, provinsi pokoknya kita harus dukung.

Saya tidak tau apakah panitia saat ini melibatkan media karena di milis semuanya orang pustakawan, sehingga diliput dan dicetak dikoran dan orang banyak melihat dan ternyata orang membahas juga. Saya harap teman-teman semua juga melibatkan bukan hanya partai politik tapi juga media.

Media itu jangakauannya luas sekali. Hari ini kita seminar besok ada di koran A sehingga kita tidak merasa sendirian. Dan yang terakhir seharusnya kita selalu mengupdate misalnya tentang undang-undang perpustakaan, tentang segala macam yang ada di perpustakaan nasional kita harus mengupdate.

Saya harap kegiatan ini akan terus berlanjut entah itu untuk pustakawan atau siapapun sehingga semua orang suka baca. Karena didekat Jakarta, Bogor adalah 5 terbesar buta huruf . Jadi kita tidak usah bicara Papua, Kalimantan, Sulawesi. Bogor yang hanya satu jam dari jakarta masuk 5 besar buta huruf terbesar se Indonesia. Jadi kalau kita meributkan tentang orang dalam perpustakaan bagaimana mereka.? Kalau saya pikir di lengkong membuka perpustakaan itu hanya aksen, volunter yang luar biasa, saya rasa kalau teman-teman membuka perpustakaan sendiri kemudian mengajak tetangganya, temannya bukan hanya untuk koleksi buku sendiri.

Saya rasa hanya sekian mohon maaf kalau ada yang tersinggung karena ini hanya sekedar masukan karena sebagai orang search marketing saya melihat perpustakaan belum melakuakn search marketingnya dengan baik. Dan saya sangat mengangkat buat perpustakaan keliling yang luar biasa yang menurut saya itu sangat baik sehingga orang yang ada di pelosok dapat menjangkau buku itu dengan baik karena bahan baku untuk kertas itu dikenakan pajak. Jadi harapan saya kepada teman-teman mendorong dirtjen pajak dan departemen-departemen khusunya untuk biaya buku dan cetak tidak dikenakan biaya masuk agar bukunya tidak mahal. Jadi sayang sekali kalau pajak itu masih melekat di buku sedangkan India saja sudah tidak mengenakan. Jadi itu saja mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan, selamat siang.

Agus R : Pak Nyoman tadi anda mengungkap rahasia bahawa pustakawan menggunakan seragam, mereka hanya nggak berani bajunya beda. Saya pernah bicara dengan gubernur Pak Dani. ”Pak boleh nggak pustakawan puya baju yang beda?” ”mangga silahkan”

Mbak Dina : Saya sebelumnya sudah bicara dengan presiden bahwa tadi ditekankan untuk kriteria perpustakaan nasional, bahwa nanti harus ada yaitu dewan perpustakaan nasional karena itu nantinya akan berpengaruh besar kepada pustakawan di Indonesia tapi ternyata belum menjadi fokus teman-teman. Satu lagi tentang SDM, ini bukan pembelaan diri pustakwan, bahwa pustakawan tidak bisa senyum. Apa perlu nanti di mata kuliah ada pelajaran senyum. Dari yang saya tangkap mahasiswa tidak bisa membedakan perpustakaan nasional, perpustakaan umum. Ada lagi masuk nya di perguruan tinggi mana keluarnya di perguruan tinggi mana. Terimakasih.

Agus R : perpustakaan yang jarang senyum adalah yang dari perpusda DKI. Silahkan yang satu lagi.

Erika : Saya temannya pak Agus, saya punya perpustakaan yang ternyata harus tutup jam 9 malam karena mereka betah di perpustakaan. Dan saya pernah menolak salah satu pegawai karena dia nggak bisa senyum dan akibatnya memang parah. Permintaan kepemimpinan kepala perpustakaan nasional, bisa tidak kita adakan adu program untuk calon-calon kepala perpustakaan nasional, Jadi bagaimana kalau dia adu program saja mana program yang terbaik. Misalnya sudah 8 hasta tadi yang sudah dipenuhi sekarang tinggal program perpustakaan nasional saja yang harus dilaksanakan. Misalkan ada 100 program peprustakaan nasional dan berapa calon kepala perpustakaan itu mampu melaksanakan. Jadi janjinya bisa kita peggang. Itu saja terimakasih.

Sri Rukmiyati Atmakusuma : Terimakasih saya Sri Rukmiyati Atmakusuma sudah 13 tahun saya di perpustakaan nasional dan sudah 17 tahun saya diperpustakaan abri jadi sudah 30 tahun saya bekerja di perpustakaan. Sekarang saya sudah pensiun tapi saya melihat pustakawan kok masih begitu-begitu saaja.

Kalau saya berpikir seandainya kita bisa menemukan seorang kepala perpustakaan nasional yang paham seperti apa sih mengembangkan perpustakaan nasional, orang swasta, orang bisnis dan dia mau memimpin perpustakan nasional dan pikirannya luas. Terus terang saja kalau pikirannya hanya pegawai negeri selalu kita tergantung kepada pengarang, yaitu proyek, proyek dan proyek.

Barangkali kalau bisa menelusuri siapa yang berminat untuk menjadi kepala perpustakaan nasional nggak penting dia jurusan perpustakaan atau tidak yang penting dia bisa nggak memikirkan bagaimana menghidupkan perpustakaan.

Pustakwan bekerja sebagai tekhnisi yang akan mengerjakan. Tapi pimpinannya harus ngerti harus mengkatalog, harus tau bagaimaan harus mengembangkan perpustakaan sampai ke daerah. Itu mimpi saya, bagaiaman kalau kita bisa mengundang orang swasta yang bisa cari uang yang bisa cari bagaimana bisa mengembangkan perpustakaan. Barangkali sulit, barangkali ada orang yang ingin mengembangkan perpustakaan nasional barangkali. Kalau dari kita mungkin hasilnya akan sama tergantung pada proyek, pada anggaran tapi dia tidak bisa menjangkau yang lain. Itu saja mimpi saya, orang lama yang sudah tidak terlibat. Jadi menurut saya bagaimana menemukan orang bisnis yang mau cari uang dan tau cara mengembangkan perpustakaan.

Fajar : Kesalahan Indonesia adalah mereka tidak mempunyai leadership, contoh yang sangat sederhana sewaktu ada seminar-seminar kita biasanya orang yang ada didepan itu dipilih orang-orang tertentu.

Sehingga tidak pernah muncul pustakawan-pustakwan baru yang punya pemikiran baru. Seperti ini harus kita kembangkan sehingga akan banyak pustakawan yang tampil, sehingga muncul profesor dan segudang pustakwan. Jumlah S1 berapa, S2 berap. Tapi di satu sisi jumlah D3 semakin jenuh. Sekarang banyak pengangguran D3 yang terlantar tapi tidak ada pemikiran kesana. Jadi kita perlu menumbuhkan dan mengembangkan pemikiran yang lebih maju. Yang lainnya adalah ada kotak-kotak yang terjadi di kita.

Tadi disini disampaikan ada langganan proquest,tapi disisi lain ada orang yang mengembangkan pustakwan-pustakawan juga. Jadi kepala perpustakaan nasional harus mempunyai sinergi dengan lembaga-lembaga lain. Di tingkat daerah saya lihat dari banyak volunteer yang lebih cepat dan banyak sekali dan saya lihat kerjanya lebih duluan daripada perpustakaan yang formal, perpustakaan daerah dan mereka lebih menghargai volunteer-volunteer itu.

Selain itu perpustakaan –perpustakaan seperti TBM yang didirikan secara sukarela kegiatannya lebih banyak dari pada perpustakaan yang dikreasi oleh pemerintah dan kadang-kadang tidak ada juga kerjasama juga. Tadi disebutkan juga masalah undang-undang, tapi realisasi dari praktek itu sendiri kali tidak dilaksanakan. Misalnya undang-undang deposit, mengapa disebut librarian kongres justru lebih banyak koleksinya dari pada kita perpustakaan nasional karena ada yang turun ke daerah-daerah dan mengambil dari publikasi-publikasi di LSM-LSM itu juga muncul dan sampai kedana. Sehingga yang muncul di perpustakan nasional tidak banyak dari pada yang muncul di libraryan congres.

Disisi lain kita ketinggalan dari sisi internasional, saya lihat di forum-forum international orang-orang indonesia sedikit sekali ini perlu karena kita sering sekali bangga dengan perpustakaan dinegara lain.dan tidak merasa bangga dengan perpustakaan sendiri. Termasuk juga sewaktu kita mengadakan seminar-seminar dan kita mengundang orang asing dan kita terheran-heran melihatnya dan kita juga harus merasa bangga dengan orang kita sendiri.

Kita juga harus mendengarkan karena perpustakaan nasional sering mengikuti kegiatan-kegiatan internasional jadi bisa share dengan orang-orang yang berada didaerah-daerah karena tidak semua orang mempunyai kesempatan kesana. Saya rasa ini yang harus dipikirkan kedepan oleh seorang kepala perpustakaan. Terimakasih.

Winanurdin : Terimaksih aatas kesempatan yang telah diberikan, saya sudah menyampaikan apa yang ada dalam pikiran saya di CS dan saya sejalan dengan pola pemikiran kepala perpustakaan nasional tidak harus sarjana perpustakaan dan tidak harus PNS.

Kalau kita bisa mengembangkan itu dan menuju lembaga perpustakaan nasional yang lebih baik mungkin itu akan menguntungkan. Tadinya saya melihatnya regenerasi tapi lebih tepatnya disebut reformasi. Karena yang diharapkan sebagai kepala perpustakaan nasional bukan hanya sebagai kepala organisasi tetapi adalah kepala pemimpin kepustakawanan Indonesia, ini adalah transformsi yang kita inginkan sehingga kepala perpustakaan nasional nantinya tidak hanya memimpin organisasi keperpustakaan nasional tapi memiliki juga kepemimpinan kepustakawanan Indonesia. Mungkin konsep kepemimpinan perpustakaan ini perlu di delivery kan ke pegawai perpustakaana nasional. Jadi bukan hanya kepalanya saja yang seperti itu tapi pemimpin perpustakaan nasional juga pemimpim kepustakawnan indoneisa dan ini yang saya tangkap dan saya harap ini bisa dirumuskan dengan lebih baik. Mungkin itu saja terimakasih.

Wien Muldian : Saya Wien Muldian dari perpustakaan depdiknas. Saya mau mengambil kesimpulan ke daerah, saya sangat sedih melihat perpustakaan didaerah, ada banyak perpustakaan yang bagus di daerah seperti Magelang, di Jawa, ada satu fenomena yang menarik ketika salah satu kepala perpustakaan di ganti dan kemudian di gabungkan dengan arsip menjadi suatu badan itu yang akhirnya menyebabkan banyak penurunan. Jadi rata-rata karena loby kepala perpustakaan yang nggak jago maka di pimpin oleh kepala arsip dari pada orang perpustakaan.

Jadi itu yang harus kita perjuangkan dan saya yakin kepala perpustakaan kedepan harus memberikan konsen dibidang ini ada segala macam peraturan tapi ketika loby-loby yang sudah ada di kepala-kepala sebelumya akan muncul kekepla yang baru karena mempunyai kedekatan dengan kepala daerah. Dulu ada Riau membaca yang kita komponen rame-rame, gedungnya keren dan di pimpin segala macem tapi apa bukan lagi di bawah orang perpustakaan. Jadi saya yakin sebelum kepala perpustakan membangun anak buahnya di daerah dengan latar keperpustakaan itu saja. Dan saya berharap kepala perpustakaan yang akan menggantikan Pak Dady nanti mau mendengarkan diskusi kita disini. Terimakasih.

Blasius : Apa yang anda bicarakan pada pagi ini adalah tentang tataan dan sebagainya dan saya rasa itu baik semuanya. Mohon diagendakan kapan anda memiliki kepala perpustakan yang anda inginkan. Misalkan tahun 2010, saya tidak membayangkan apakah pergantian ini akan secepat itu, paling tidak kita semua pustakawan mempuyai agenda, tetapi agenda itu penting. Terimaksih.

Agus R : Tadi kan di buka dengan dua narasumber dan sekarang ditutup dengan dua narasumber apa gagasan atau pendapat mereka yang muncul disini. Saya tidak tau apakah notulen sebanyak ini bisa disebarkan.

Binny B : terimakasih, bapak ibu sekalian saya senang sekali bisa mendengarkan diskusi pagi ini ternyata bukan dialog satu arah da ternyata banyak ekspektasi.

Topik kita adalah kita membicarakan perpustakaan nasional tadi juga sudah di ingatkan bahwa kita mempunyai undang-undang. Saya juga setuju bahwa diskusi pagi ini tidak hanya membicarakan perpustakan nasional tapi juga kita semua bisa meningkatkan minat baca dan juga kompetensi pustakawan kemudian juga ada legistimasi mengenai pajak dan sebagainya.

Saya rasa itu juga tidak enak kalau semua itu diletakakan di pundak kepala perpustakan yang baru, dengan acara ini kita bisa berorganisasi. Jadi kalau punya usulan tentang amandemen undang-undang ini masalah research kita bisa sheering di komisi 10. Kalau misalnya ini terlalu cepat, kalau masih ada waktu untuk meloby-loby ke caleg-caleg yang mencalonkan diri lagi. Itu kalau masih mau mencoba jalur-jalur politik kalau masih melihat ada kemungkinan mempengaruhi undang-undangnya seperi apa.

Apa yang anda sampaikan disini juga perlu kerja politik dari anda-anda juga. Kalau tidak sekarang mau kedepan seperti apa, udah mulai membuat segi perangkatnya seperti apa,kalau mau memakai perangkat hukum. Dan yang kedua harus kejar media karena kalau saya sebagai media saya nggak tau mau nulis apa.

Sebenarnya pers rilis harus di keluarkan sebelum diskuksi apakah yang akan bapak dan ibu mau pertanyakan apakah perombakan total tentang perpustakaan atau tentang undang-undang yang mau dirubah. Jadi usul saya yang kedua adalah apabila ada hal yang sangat krusial, yang bisa mengakibatkan kiamat bagi perpustakaan nasional maka segeralah mengadakan rapat kemudian membuat pernyataan pers, tapi tanpa kerja-kerja advokasi, tanpa-tanpa kerja politik saya khawatir akan begini lagi 30 tahun lagi.

Situasi negara kita sudah berubah, demokrasi kita juga sudah berubah apapun bisa kita rubah menjadi lebih baik tapi juga memerlukan kerja-kerja yang lebih rapih terutama dibidang hukum, advokasi,media dan juga kepada publik lagi seandainya ingin meloby ke komisi 10 mungkin saya bisa mencari tau siapa dari fraksi golkar yang bisa meloby kearah itu.

Ridwan : Saya tau setiap organisasi harus berpolitik, di universitas pun, di perpustakaan ada politiknya. Saya tidak bisa menanggapi kalau dari segi politik tetapi saya lebih menanggapi dari sisi kepustakawanan.

Dari yang saya dengar dari teman-teman bahwa ada kekakuan, atau kepala perpustakan harus seorang pustakawan tidak boleh kalau yang tidak pustakwan. Tetapi kalau saya lihat ini semua terjadi karena kita semua tidak pernah memikirkan bentuk perpustakasn nasional itu sendiri mau menjadi bagian birokrasi dari pemerintahan atau menjadi suatu badan hukum. Kalau dia menjadi badan hukum seperti perguruan tinggi itu kan maka dia bisa menjadi fleksibel, kalau dia pegawai dari luar dia bisa merekrut segera. Tapi kalau dia masih dalam birokrasi pemerintah masih seperti itu, kepalanya harus pegawai negeri karena dia lembaga non departemen.

Yang kedua ada banyak masalah misalnya gerakan membaca, budaya baca, tapi kalau kita baca literatur semua perpustakaan,termasuk perpustakan umum dan perpustakaan nasional tujuannya adalah untuk mensejahterakan rakyat. Tapi orang bertanya-tanya bagaimana perpustakan bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat dan itulah yang harus di etlabora sehingga bisa dibuat program-program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dimana pun.

Dari awal saya mengungkapkan saya punya harapan atau ekspektasi di Indonesia itu lebih banyak berdiri perpustakaan tidak seperti sekarang sedikit. Sehinga komunitas pustakawan lebih besar, pemustaka semakin banyak, kemudian perpustakaan-perpustakan di wilayah-wilayah, kota-kota atau didaerah-daerah lebih berperan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Tapi orang tidak percaya kalau perpustakaan bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tapi kalau kita melihat didalam literatur itu jelas disebutkan. Ada program menggerakan minat baca, ada juga yang khawatir orang indonesia tidak suka membaca.

Sejak saya bekerja di perpustakaan saya tidak percaya kalau orang indonesia tidak suka membaca. Berarti bukan untuk menumbuhkan minat baca yang harus didahulukan tetapi bagaimana menumbuhkan berbagai perpustakaan dimana pun sehingga orang membaca. Kalau itu tidak ada maka orang tidak akan bergerak, tidak juga akan meningkatkan minat baca. Sekarang sedang timbul masalah sudah mengumumkan ada elektronik resources dan saya rasa di perguruan tinggi juga banyak dokumennya. Pertanyannya bagaimana rakyat Indonesia dapat mengakses dokumen itu? Jawabanya kembali lagi bahwa perpustakaan itu harus banyak. Infrastruktur untuk mengakses itu adanya di perpustakaan. Pada saat internet di perkenalkan kepada indonesia kita bingung mau ditaruh dimana terminal untuk rakyat. Di Malaysia sudah ada perpustakaan desa sejak dulu, sewaktu masuk internet di taruh di perpustakaan desa sehingga kesenjangan akses tidak terjadi.

Jadi ini rangkuman dari saya, memang bukan membentuk kriteria atau apa tapi kira-kira beginilah kepala perpustakaan nasional yang kita harapkan kira-kira begitu. Malihat peran library itu seperti apa dinegara kita, khususnya dinegara kita dimana jumlah perpustakaan kita masih sedikit. Terimakaih dari saya dan saya mohon maaf bila ada yang kurang berkenan.

Agus R : Silahkan Pak Daddy, apakah benar kepala perpustakan tidak akan lama, betulkah perpustakaan kurang memperhatikan kepentingan di daerah? Apakah benar perpustakan hanya seperti gudang buku nggak ada budaya nya sama sekali. Silahkan Pak Daddy.

Daddy : Assalamuallaikum, mohon maaf saya terlambat karena saya habis menghadiri acara di Depok. Saya terlambat sehingga tidak mendengar semuanya. Tapi kalau mendengar suara komplain, soal caci maki kita sudah biasa, jadi kita sudah nggak kaget lagi. Silahkan saja unek-unek anda sampaikan pada pagi ini dan semua saya terima dengan senang hati.

Kita membicarakan perpustakaan nasional itu adalah perpustakaan yang tertinggi di Indonesia ini. Dan langsung di bawah presiden. Kemudian juga merupakan koleksi perpustakaan terbesar di Indonesia, juga merupakan gedung yang tertinggi karena kita punya 11 lantai. Nantinnya kalau sudah di ijinkan oleh pemerintah tahun depan kita akan membangun gedung perpustakaan nasional di jalan Merdeka selatan. Gedungnya nanti akan setara tingginya dengan gedung DKI walikota, kalau nggak salah 23 lantai ke atas, ke bawah 4 lantai. Karena minggu depan kita akan kedatangan Menkokesra yang akan memberikan ancang-ancang untuk membangun gedung di Merdeka Selatan. Dan itu diambil dari APBN kita dan sudah diperkirakan anggaran itu sekitar 600 Milyar.

Tadi dari bung Ridwan saya mendengar bangsa indonesia tidak suka membca, membacanya kurang dan saya setuju, karena saya punya catatannya sendiri karena saya punya bukti kalau orang kita tidak senang membaca. Contoh tahun 2003 kita konsel ke Brunai, kemudian grup kita banyak ada berapa ratus orang. Dan kita mengunjungi masjid brunai darusalam yang ada emasnya. Dan spontan teman kita langsung memotret dan segala macem, lalu datang satpamnya dan dimarahi. ”Kamu nggak liat ada tanda ”non fotografi” itu contoh orang kita tidak senang membaca, kurang bukti apa lagi. Jadi betul kita harus meningkatkan membaca juga tapi kita juga harus meningkatkan perpustakaan ini.

Kalau membicarakan kepala perpustakaan nasional, saya mendengar dari Bu Yati bahwa tidak hanya sebagai kepala perpustakaan yang hansif tapi juga sebagai pemimpin perpustakan di indonesia ini. Tatapi kalau kita membicarakan perpustakaan di Indonesia ini, perpustakaan nasional ini tapi ada perpustakaan provinsi, kota, khusus dan macem-macem. Yang kita risaukan adalah perpustakaan provinsi yang di jabat oleh orang yang non perpustakaan. Sampai detik ini kemarin ketika ada pelantikan mereka masih mengangkat orang-orang yang bukan perpustakaan menjadi kepala perpustakaan padahal kami sudah membekali mereka dengan buku tentang undang-undang perpustakaan.

Jadi mulai sekarang kita harus menggerakan moral, research group atau apalah mulai dari mendiknas, pada presiden, gubernur, bupati dan semuanya, karena 90% orang PTN bukan orang perpustakaan melainkan dosen. Karena sudah ada dalam undang-undang bahwa orang yang memimpin perpustakan adalah orang-orang pustakwan atau orang-orang yang ahli di bidangnya. Kalau sudah begini saya harapkan kepada teman-teman untuk membuat petisi menghimbau kepada masyarakat, presiden, kita dekati beliau mudah-mudahan baliau akan tergerak. Karena sebentar lagi akan ada regenerasi kepemimpinan perpustakaan yang baru dan jangan sampai terjadi jabatan pemimpin perpustakaan bukan dari orang perpustakaan.

Saya sudah 8 tahun bekerja disini dan saya sudah membuat himbauan kepada gubernur nanti pada saat akan melantik kepala perpustakaan daerah harus orang yang mengerti perpustakaan. Dan saya harap kita bisa membuat suatu rumusan yang akan kita buat, kita teruskan kepada presiden jangan kepada mendiknas. Saya kira beliau akan membaca karena beliau adalah penulis buku dan beliau adalah pembaca yang baik karena dari koleksi buku dirumahnya ada 15 ribu eksemplar buku. Demikian unek-unek dari kita dan saya harap apa yang kita bicarakan pagi ini ada hasilnya bukan haya duduk, unek-unek, komplain tapi begitu selesai itu tidak ada apa-apanya.

Agus R : Terimakasih Pak Dady, sebenarnya diskusi kita bukan untuk menyebutkan apa sih kelemahan Pak Dady selama ini. Dan kita juga tidak mebicarakan bahwa regenerasi penganti Pak Dady itu harus lebih muda. Kita lebih sepakat dengan transformasi, banyak sekali keinginan kita yang muncul lama, kemudian penganti kepala perpustakaan harus diganti dengan yang muda tapi dia harus mempunyai transformasi. Tapi dia punya paradigma, pemikiran yang baru yang menjadi kepala kantor.

Tadi Pak Dady menyebutkan banyak sekali kepala perpustakaan yang kepalanya bukan pustakawan, tapi mereka menganggap Bapusda adalah badan perpustakaan daerah, seperti badan koperasi, nggak ada kan yang minjem duit kebadan koprasi, maka badan perpustakaan itu adalah badan pemerintah yang siapa pun bisa disitu. Sama seperti perpustakaan kotamaddya itu disebutnya kantor perpustakaan kota madya dan itulah yang menjadi paradigma. Dan kalau mau publik lah yang harus membuat perpustakaan umum yang dibangun sendiri. Tadi pak Blasius menjadwalkan kapan kita membuat paradigma baru kita buat, dan nanti kalau ada keingina meloby akan ada yang bisa membantu. Yang punya Pak Ridwan nanti akan disumbangkan kepada Mba Yati

Surnomo : Terimakasih, asalamuallaikum warahmatullahiwabarokatu. Mungkin ada tiga catatan saya setelah saya mendengarkan diskusi dan dialog interaktif di antara kita.

Catatan saya mudah-mudahan dalam pertemuan hari ini yang dihadiri oleh berbagai komponen bangsa, mudah-mudahan bisa dijadikan bahan pertimbangan khusus didalam rangka pengajuan kepala perpustakaan nasional yang baru karena biasanya Paperjanas atau TPA atau pejabat yang berwenang pada saat menentukan kepala perpustakaan atau yang lainnya terikat dengan aturan-aturan formal.

Paling tidak paradigma didalam pertemuan ini dijadikan rekomendasi bagi pejabat-pejabat yang berwenang untuk mengangkat kepala perpustakaan nasional dengan segala pertimbangannya. Saya tertarik sekali dengan persoalan apakah kepala perpustakan nasional boleh dijabat oleh orang-orang dari swasta, kemudian pertimbangan-pertimbangan itu tidak langsung ditujukan kepada presiden tapi karena diknas merupakan koordinator dari perpustakaan nasional paling tidak mendiknas mendapatkan tembusannya sebagai dbahan pemikiran.

Yang kedua perpustakaan nasional masih banyak sekali PR yang harus diselesaikan satu diantaranya adalah kita belum menyusun peraturan pemerintah. Kemudian ada standar nasional, satu di antarnya adalah standar nasional ketenagaan, kemudian kebijakan nasional dan sebagainya. Paling tidak kalau nanti muncul ada revisi secara total maupun nantinya ada uji materil dan uji formil dan sebagainya paling tidak pertemuan ini bisa menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk melengkapi khasanah-khasanah didalam melengkapi unsur PP, standar nasional dan sebagainya.

Yang ketiga apakah ini merupakan legal formal apakah kepala suatu lembaga non departemen apakah harus pejabat karir ataukah harus pejabat politis. Saya harap ini adalah pejabat karier pak, karena nanti siapapun yang akan menjadi kepala perpustakan nasional tidak bisa mengesampingkan. Seyogyanya apakah kepala perpustakaan nasional adalah pejabat karier ataukah pejabat politis?

Yang terakhir, sebenarnya dalam undang-undang no 43 tahun 2007 tentang perpustakaan seharusnya sudah di bentuk adanya dewan pembina perpustakaan. Kalau dewan pembina perpustakaan ini terbentuk sebelum usulan ini saya kira dewan pembina ini dapat menjembatani masalah-masalah oleh perpustakaan nasional dan segala kriterianya. Tapi sayangnya sampai saat ini dewan pembina perpustakaan belum sempat terbentuk .

Tentunya dalam usulan inlah yang bisa menjadi bahan pertimbangan jadikan paradigma-paradigma yang instrumentational supaya nanti kepala perpustakaan nasional betul-betul orang yang punya harkat, kemauan dan sebagainya. Saya pesan kepada Ibu Binny, mudah-mudahan ibu Binny bisa menjadi caleg, kalau mungkin ada pustakawan yang duduk dilembaga legislatif kalau tidak ada saya harap suara kami semua bisa menjadi saatu dan disampaikan. Terimakasih.

Agus R : Dulu Pak Sunormo pernah saya marahi karena sebagai pegawai negeri terlalu bersemangat. Waktu di Jogja Pak Sunormo itu gajinya kecil tapi semangatnya besar lalu dia melunak dan akhirnya dia pindah ke Jakarta. Saya berterimakasih atas gagasan, usulan semuanya sudah ditampung dan saya kembalikan acara ini kepada yang punya silahkan Mbak Yuni.

Yuni : Sebenarnya yang punya acara ini kita semua, kita yang perduli dengan perpustakaan di Indonesia. Sekali lagi saya atas nama koalisi perduli perpustakaan mengucapkan terimakasih atas sumbang saran dan ide-idenya. Kami welcome atas apa yang dibicarakan disini dan kami akan usahakan ditulis dan disebar kepada teman-teman yang hadir disini semoga mencantumkan emailnya untuk mempermudah karena ini adalah rangakaian kegiatan kami. Karena setiap kali kami mengadakan kegiatan hasilnya akan kami sebar kepada peserta yang hadir tersebut. Untuk yang ini kami mungkin bisa merangkumnya dan menyebarkannya kepada teman-teman dan kalau ada masukan kemajuan perpustakaan khususnya di Indonesia. Saya juga banyak mencatat banyak sekali hal-hal yang harus kita kerjakan setelah ini tapi disisi lain ada kontribusi dari teman masing-masing. Setiap orang bisa berkontribusi dan bergerak bersama demi kemajuan perpustakaan. Terimakasih sekali lagi kepada pembaca acara Pak Agus Rusmana sebagai moderator yang telah mebuat suasananya menjadi rileks, dan kepada teman-teman atas sumbang sarannya. Selamat berjuang demi kemajuan perpustakaan indonesia. terimakasih assalamuallaikum warahmatullahi wabarakatu.

Seminar Sehari Kepustakawanan Indonesia, 12 Februari 2009

2009-02-05T21:11:00.000-08:00

Term of Reference (TOR)
Seminar Sehari Kepustakawanan Indonesia 12 Februari 2009

"Siapa Kepala Perpustakaan Nasional Mendatang? : Diskusi tentang Regenerasi Kepemimpinan dalam Kepustakawanan Indonesia"

I . Pengantar

Perpustakaan berfungsi sebagai salah satu sarana pembelajaran dan pendidikan bagi setiap individu. Pengesahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan sejatinya merupakan salah satu legitimasi atas pentingnya perpustakaan. Undang-undang Perpustakaan ini pada bagian pertimbangan juga menyebutkan peran perpustakaan sebagai sarana pembelajaran seumur hidup bagi seluruh masyarakat Indonesia. Fungsi perpustakaan tersebut dapat terlaksana secara maksimal dengan adanya lembaga yang mengelola dan mengembangkan perpustakaan. Lembaga yang memiliki komitmen untuk memajukan Perpustakaan dan kepustakawanan Indonesia. Keberadaan Perpustakaan Nasional diharapkan mampu memainkan peran penting tersebut. Sejarah Perpustakaan Nasional yang ditandai dengan peningkatan statusnya melalui Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1989 merupakan salah satu momen yang dapat dicatat bagi perkembangan dunia perpustakaan. Dengan Keppres No. 11/1989 Perpustakaan Nasional mendapat mandat untuk membantu Presiden Republik Indonesia untuk mengembangkan kepustakawanan Indonesia. Mandat ini merupakan mandat tertinggi bagi sebuah lembaga perpustakaan di Indonesia. Maka peran perpustakaan Nasional untuk mengembangkan kepustakawanan Indonesia merupakan prasyarat.

Mengingat pentingnya peran perpustakaan nasional, antara lain sebagai role model maka kepemimpinan di perpustakaan nasional akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan perpustakaan di Indonesia. Diharapkan seorang kepala perpustakaan nasional memiliki kriteria yang seyogyanya dimiliki oleh pimpinan-pimpinan Lembaga-lembaga Pemerintah Non Departemen di Indonesia. Pemimpin yang memiliki visi pengembangan, kepustakawanan, mengetahui kebutuhan dari para pemegang kepentingannya (stakeholders) dan terlebih lagi masyarakat umum di Indonesia.

Pasal 30 Undang-Undang Perpustakaan menyebutkan: "Perpustakaan Nasional, Perpustakaan umum Pemerintah, Perpustakaan umum kabupaten/walikota, dan Perpustakaan perguruan tinggi dipimpin oleh pustakawan atau oleh tenaga ahli dalam bidang Perpustakaan"

Pasal tersebut menegaskan salah satu syarat menjadi kepala perpustakaan nasional, yang tentunya menjadi syarat bagi lembaga perpustakaan diberbagai perpustakaan. Dasar pemikiran diatas dan akan berakhirnya masa tugas Kepala Perpustakaan Nasional, menjadi landasan bagi para pemerhati dunia perpustakaan meyakini perlunya diskusi yang bertemakan kepemimpinan pada perpustakaan nasional.

II. Tujuan:
1. Mengidentifikasi kondisi kepemimpinan dalam kepustakawanan Indonesia
2. Mengidentifikasi kriteria kepemimpinan dalam kepustakawanan Indonesia

III. Peserta:
• Pustakawan, pekerja informasi, dokumentalis dan para pemegang kepentingan epustakawanan Indonesia.
• Jumlah peserta + 100 orang

IV. Waktu dan Tempat
Hari/tanggal : Kamis, 12 Februari 2009
Waktu : Pukul 09.00 – 11.30 WIB
Tempat : Ruang Teater, Perpustakaan Nasional RI Jl. Salemba Raya No. 28 A

V. Acara Bentuk Acara : Seminar Jadwal Acara ( Terlampir)

VI. Pelaksana Kegiatan
Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Ilmu Informasi Indonesia (ISIPII) dan Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI), dan Asosiasi pemerhati dunia perpustakaan (APISI, FIM, APII, dll)

==================================================================

Undangan Kepada Yth.
Rekan-rekan Pustakawan dan Pekerja Informasi Di Tempat

Dunia kepustakawanan Indonesia akan mengalami sebuah momentum khusus dibidang kepemimpinan, yaitu pergantian Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Momentum ini menarik untuk mendapat perhatian dari semua pemerhati dunia kepustakawanan. Untuk itu Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi bekerjasama dengan Ikatan Pustakawan Indonesia dan Koalisi Asosiasi Pekerja Informasi mengundang rekan-rekan pustakawan dan pekerja informasi, praktisi ilmu informasi dan individu yang berurusan langsung dengan kerja-kerja pengelolaan informasi, dokumentasi dan pengetahuan, dan para pemerhati dunia perpustakaan Indonesia, untuk menghadiri "Seminar Sehari Kepustakawanan Indonesia dengan tajuk “Siapa Kepala Perpustakaan Nasional Mendatang? Diskusi tentang Regenerasi Kepemimpinan dalam Kepustakawanan Indonesia” . Seminar ini akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Kamis, 12 Februari 2009

Tempat : Ruang Teater Perpustakaan Nasional RI, Jl. Salemba Raya 28A, Jakarta Pusat

Waktu : 08.00 - 11.30

Narasumber :
1. Mula Harahap (IKAPI)
2. Daddy P. Rachmananta (Kepala Perpustakaan Nasional)
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
4. A. Ridwan Siregar (Kepala Perpustakaan USU)

Moderator : Agus Rusmana

Konfirmasi kehadiran kami tunggu paling lambat hari Selasa, 10 Februari 2009 dan untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi panitia dengan Sdri. Margaretha di nomor telepon 085286669818

Demikianlah atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara disampaikan terima kasih.

Ikatan Sarjana Ilmu Informasi dan Perpustakaan Indonesia (ISIPII)

ttd
Harkrisyati Kamil
Presiden

Catatan: Setelah acara diskusi, kami mengundang Penyelenggara Program Studi untuk melanjutkan pertemuan informal

Pertemuan dengan Kepala Perpustakaan Nasional

2009-02-05T21:08:00.000-08:00

22 Januari 2009 pukul 10 pagi, telah sepakat Kepala Perpustakaan Nasional Bapak Dady beserta staff khusus (Ibu Melly, Ibu Anna, Ibu Lucy dan Ibu Mekar) bertemu dengan dengan kami (Yati Kamil, Putu Pendit, Wien, Tosye, Sekar, em, Ade, Yuli, Arya, Arif, Doyo). Hal yang dibicarakan pada saat itu adalah hasil dari pertemuan dan diskusi di KOMNAS HAM akhir tahun 2008 menghasilkan position paper mengenai 15 Pokok Perhatian Kepustakawanan Indonesia.
Diawali dengan cerita singkat yang melatarbelakangi pertemuan antara pustakawan, bahwa kondisi kepustakawanan belum menyenangkan. Dilanjutkan dengan pertemuan di KOMNAS HAM yang menhasilkan position paper. Kesempatan untuk bertemu dengan kepala

Perpustakaan Nasional untuk memperkenalkan teman-teman yang sebagian besar generasi muda dalam bidang kepustakawanan dan mendiskusikan tentang position paper dan kaitannya dengan implementasi UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, khususnya mengenai Pasal 30 yang berisi:
“Perpustakaan Nasional, perpustakaan umum Pemeritah, perpustakaan umum provinsi, perpustakaan umum kabupaten/kota, dan perpustakaan perguruan tinggi di pimpin oleh pustakawan atau oleh tenaga ahli dalam bidang perpustakaan.”

Pak Dady, Kepala Perpustakaan Nasional memberikan gambaran secara singkat mengenai hal-hal yang juga menjadi tanggung jawab Perpustakaan Nasional, keberadaan UU Perpustakaan dan bagaimana cara mengenai mekanisme pengimplementasian sebuah UU dan perlunya di buatkan Peraturan Pemerintah untuk sebagai sarana pendukung juga birokrasi yang juga menjadi pertimbangan.

Selanjutnya Pak Putu mengutarakan15 hal dalm position paper yang membutuhkan perhatian segera diantaranya:
1. Siapa calon kepala Perpustakaan Nasional dengan visi dan misinya.
2. Perpusnas mempunyai posisi yang strategis untuk mengubah wajah kepustakawanan Indonesia khususnya dalam hal kepemimpinan.
3. Harapan akan peran Perpustakaan Nasional dalam mengembangan kurikulum di lembaga pendidikan yang nantinya akan menghasilkan tenaga-tenaga pustakwan dengan kualitas yang baik. Dengan kualitas pustawakan yang baik, akan mempengaruhi opini/image masyarakat terhadap pustakawan atau perpustakaan.
4. Bagaimana dengan organisasi profesi? Usulan bahwa semua organisasi profesi disatukan dalam satu area di Perpusnas. Tidak melihat adanya koordinasi antara organisasi profesi.

Mbak Yuli menekankan mengenai langkah strategis yang dipersiapkan Perpustakaan Nasional. Farli dan Ade juga menambahkan mengenai dibentuknya Dewan Perpustakaan dan apa yang bisa dilakukan berbagai organisasi kepustakawanan atau pustakawan di luar lingkungan Pepustakaan Nasional untuk bersama-sama meningkatkan kualitas kepustakawanan Indonesia sekaligus menggugah pustakawan berperan aktif sebagai bentuk pengabdiannya bagi masyarakat madani.

Akhirnya Wien memberikan usulan untuk mengundang seluruh kalangan yang peduli mengenai permasalahan dan tantangan yang dihadapi kepustakawanan Indonesia sekaligus juga melibatkan masyarakat dan media. “Sudah saatnya, Perpusnas harus bisa merangkul seluruh elemen di dunia perpustakaan. Kalau tidak maka peran kita mulai tergantikan dengan masyarakat karena mereka bisa mencerdaskan dirinya sendiri. Perpusnas sebaiknya juga ikut membangun opini untuk mengangkat kepedulian masyarakat terhadap isu-isu”.

Semua setuju atas usulan Wien dan mendaulat Perpustakaan Nasional tempat penyelanggaraaan acara dan penyelenggara acara.

Tidak terasa waktu sudah menunjukan pukul 12.00 dan sudah dua jam kami berdiskusi dengan Pak Dady dan staff di ruang pertemuan Perpustakaan Nasional.

Hasil akhir, akan ada diskusi yang diadakan sekitar minggu ke-2 di bulan February 2009.

Peluncuran buku "Perpustakaan Digital - Kesinambungan dan Dinamika" oleh Putu Laxman Pendit, Ph. D

2009-01-29T08:16:00.000-08:00

Buku baru dari Putu Laxman Pendit ini menunjukkan keranjingan penulisnya membahas fenomena yang amat menarik dari peradaban manusia berbasis teknologi komputer. Isinya penuh penjelasan yang mendalam dan serius, tetapi dalam bahasa yang tetap lugas dan menarik, tentang seluk beluk dan karakteristik Perpustakaan Digital. Hal menonjol yang amat kentara dari tulisan-tulisan Putu Laxman Pendit di buku ini adalah kegigihannya untuk mempertahankan pendapat bahwa Perpustakaan Digital adalah perpustakaan juga. Seperti teriakan penyanyi “Rocker juga manusia!”, Putu Laxman Pendit menegaskan, tanpa peradaban membaca dan kepustakawanan, tidak akan ada bentuk perpustakaan apa pun. Perpustakaan Digital hanya dapat dibangun di sebuah peradaban yang menghargai membaca dan buku sama pentingnya dengan menghargai kemajuan komputer dan Internet. Dalam tarikan nafas yang sama, Putu Laxman Pendit juga menegaskan bahwa Perpustakaan Digital adalah wujud dari sebuah dinamika yang mengakomodasi kemajuan-kemajuan teknologi. Jika kepustakawanan tak mampu mengadopsi kemajuan teknologi, jangan salahkan masyarakat yang meninggalkan institusi ini teronggok di sudut peradaban.

Terdiri dari 6 bab yang padat-berisi, buku ini menjawab berbagai pertanyaan teknis maupun teoritis, mulai dari model-model pengembangan perpustakaan masa kini, spesifikasi teknologi yang dibutuhkannya, pelestarian pustaka digital, sampai profesionalisme dan kondisi infrastruktur. Mengandung lebih dari 200 halaman yang berisi ilustrasi di sana-sini, buku ini kiranya adalah buku wajib bagi mereka yang berminat mengembangkan Perpustakaan Digital dan bagi masyarakat umum yang tertarik untuk memanfaatkan Perpustakaan Digital untuk berbagai kepentingan organisasi, komunitas, maupun masyarakat yang lebih luas.

Forum Indonesia Membaca bekerja sama dengan Museum Mandiri, Friends of Mandiri Museum dan Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia (ISIPII) mengundang anda untuk hadir dalam peluncuran buku "Perpustakaan Digital - Kesinambungan dan Dinamika" yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jum'at, 30 Januari 2009
Waktu : 14.00 - 16.00 WIB
Tempat : Museum Mandiri Lt. Dasar - R. Audio Visual
Jl. Lapangan Stasiun No. 1 Kota - Jakarta Barat
(seberang halte busway Kota dan Stasiun KA Beos)
Acara : 1. Pengantar oleh Harkrisyati Kamil - Presiden ISIPII
2. Pengantar isi buku oleh Putu Laxman Pendit, Ph. D
3. Ulasan buku oleh Luki Wijayanti, Kepala Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia & Ketua Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia

Informasi selanjutnya hubungi:
Forum Indonesia Membaca
Museum Mandiri Lt. 1
Jl. Lapangan Stasiun No. 1 Kota - Jakarta 11110
Tlp. 021 - 70030093/6
Email. indonesiamembaca@yahoo.com

January 2009: 15 Pokok Perhatian Perpustakaan dan Kepustakawanan Indonesia

2009-01-15T21:03:00.000-08:00

Menjelang akhir tahun 2008, telah diselenggarakan Diskusi "Kepustawanan Indonesia : Kecerdasan Sosial, Kebebasan Informasi, Tinjauan Akhir Tahun", Komnas HAM, 22 Desember 2008 yang dihadiri oleh 18 pustakawan dari berbagai lembaga. Tujuan utama nya adalah untuk mengetahui perkembangan kepustakawanan Indonesia dan sekaligus mencoba mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kepustakawanan Indonesia sekaligus menggugah pustakawan berperan aktif sebagai bentuk pengabdiannya bagi masyarakat madani.

Menyadari bahwa semua ini hanya akan terwujud dengan adanya partisipasi aktif dari komunitas pustakawan, maka notulensi pertemuan selanjutnya disebut 'Position Paper' memuat 15 isyu yang dihadapai perpustakaan dan kepustakawanan Indonesia saat ini.

Kepedulian Anda sebagai puskawan dapat diirefleksikan dengan menuliskan tanggapan/masukan mungkin dilengkapi dengan pengalaman/pengamatan. Dokumen ini akan makin kaya dengan tanggapan/masukan tersebut dan pada akhirnya kita
akan memperoleh benang merah tentang arah perkembangan kepustakawanan yang
tentu akan berhasil apabila memperoleh dukungan moral dari pustakawan Indonesia.

Silahkan kirimkan masukan/tanggapan ke info.isipii@gmail.com atau yuliasmini@gmail.com

Full Report - PDF lihat disini: http://docs.google.com/gview?a=v&attid=0.1&thid=11ede6e1cf1b36a0&mt=application%2Fpdf

or

TANTANGAN DAN PERMASALAHAN KEPUSTAKAWANAN INDONESIA

15 Pokok Perhatian yang Perlu Segera Mendapat Perhatian Bersama

Buku adalah soko guru peradaban berbasis informasi dan pengetahuan. Perpustakaan memungkinkan peradaban itu tetap berlangsung, baik dengan mempertahankan peran buku, maupun dengan memanfaatkan teknologi informasi terbaru. Pengelola institusi ini disebut pustakawan, dan keseluruhan kegiatan pengelolaan itu disebut kepustakawanan. Secara sempit kepustakawanan sering hanya dihubungkan dengan kegiatan teknis yang dilakukan pustakawan. Ini adalah pandangan yang salah.

Kepustakawanan memang berintikan sebuah profesi, yaitu pustakawan. Profesi ini memegang teguh nilai-nilai tentang kualitas, kehormatan, dan kebersamaan. Pustakawan bekerja berdasarkan etos kemanusiaan sebagai lawan dari kegiatan pertukangan semata. Pustakawan adalah fasilitator kelancaran arus informasi dan pelindung hak asasi manusia dalam akses ke informasi. Pustakawan memperlancar proses transformasi dari informasi dan pengetahuan menjadi kecerdasan sosial atau social intelligence. Tanpa kepustakawanan, sebuah bangsa kehilangan potensi untuk secara bersama-sama menjadi cerdas, berpengetahuan, dan bermartabat.

Sebagai sebuah bangsa, Indonesia tak ingin terpuruk dan tercekik krisis yang seakan tak ada hentinya. Indonesia memerlukan Kepustakawanan agar dapat bersama-sama menjadi cerdas, berpengetahuan, dan bermartabat. Untuk membangun Kepustakawanan Indonesia diperlukan kesungguhan menghadapi 15 pokok perhatian yang terkelompok menjadi empat isyu besar, yaitu:

· Profesionalisme pustakawan.
· Akuntabilitas dan kredibilitas.
· Pendanaan dan standardisasi.
· Landasan ilmu dan pemanfaatan teknologi informasi.

PROFESIONALISME
Undang-Undang Perpustakaan menyatakan bahwa institusi perpustakaan dipimpin oleh seorang ahli yang berlatarbelakang pendidikan ilmu perpustakaan. Ketentuan ini harus ditegakkan dengan memastikan bahwa Kepala Perpustakaan di semua jenis perpustakaan memang dijabat oleh orang yang tepat dan cocok. Tantangan dan persoalannya:

1. Di jajaran seluruh jajaran pemerintahan terjadi pola penempatan Kepala Perpustakaan secara serampangan tanpa memedulikan asas ketepatan dan kecocokan. Pola ini meluas di seluruh Indonesia dan seringkali dilakukan secara sengaja.

2. Di kalangan swasta terjadi kesimpangsiuran dan kesalahpahaman tentang fungsi Kepala Perpustakaan. Banyak Kepala Perpustakaan yang tidak dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara profesional dan tidak diapresiasi secara wajar.

3. Di sekolah-sekolah belum terdapat kejelasan tentang fungsi dan tugas ‘guru-pustakawan’ atau ‘pustakawan-guru’. Perpustakaan di sekolah-sekolah sering dijalankan tanpa manajemen yang memadai antara lain karena dipimpin oleh orang yang tidak mampu, tidak tepat, dan tidak cocok sebagai Kepala Perpustakaan.

Ketiga persoalan nyata di lapangan tersebut ditengarai sebagai wujud dari persoalan yang lebih mendasar yaitu kekurangtahuan dan ketidakpedulian tentang profesi pustakawan. Kedua hal negatif ini harus dihilangkan. Tanpa apresiasi yang benar dan memadai tentang pustakawan maka perpustakaan-perpustakaan di Indonesia akan berjalan secara serampangan, sporadis, dan tumpang-tindih; mengurangi potensi institusi ini yang secara bersama-sama dapat bertindak sebagai pondasi bagi bangsa yang maju dan berkepribadian di bidang pengetahuan dan informasi.

AKUNTABILITAS DAN KREDIBILITAS
Mengingat hakikat dasar perpustakaan sebagai institusi yang berupaya membuka akses pengetahuan dan informasi seluas-luasnya bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat di Indonesia, maka adalah wajar bahwa perpustakaan-perpustakaan yang terbuka untuk umum harus semakin banyak tersedia di Indonesia. Sesuai yang diamanatkan Undang-Undang, untuk mewujudkan keberadaan perpustakaan-perpustakaan seperti itu diperlukan dukungan penuh dari Pemerintah, selain juga partisipasi dari masyarakat yang seluas mungkin. Tantangan dan persoalannya:

4. Selama berpuluh-puluh tahun, tidak ada koordinasi dan visi-misi yang jelas dalam pelaksanaan perpustakaan di Indonesia. Potensi kepustakawanan Indonesia musnah oleh diskoordinasi, proyek-proyek pemerintah yang sporadis, perencanaan yang amburadul, dan ketiadaan kepemimpinan (leaderships). Keadaan ini bertambah parah ketika tidak ada kejelasan tentang fungsi-fungsi institusi informasi seperti arsip, perpustakaan dan dokumentasi.

5. Hal serupa terjadi pada upaya masyarakat umum untuk membantu pengembangan kepustakawanan. Banyak niat-baik anggota masyarakat untuk ikut membangun kepustakawanan terhambat, baik oleh ketidaktahuan maupun oleh kesalahpahaman. Lebih menguatirkan lagi, banyak niat-baik ini akhirnya tak mencapai tujuannya karena disalahgunakan untuk kepentingan popularitas sesaat, atau untuk menghabiskan dana pemerintah yang tidak diawasi oleh sebab-sebab yang sudah diurai di butir 4 di atas.

6. Diskoordinasi yang sudah amat parah dan ketiadaan fokus menyebabkan kepustakawanan di Indonesia kehilangan kredibilitas. Perpustakaan sering hanya dianggap gedung atau ruangan seadanya, dan dikelola secara amatiran tanpa kesinambungan. Akibatnya, perpustakaan-perpustakaan Indonesia tak dekat dengan masyarakatnya dan diabaikan pula.

7. Sudah terlalu banyak ‘gerakan’ yang dilakukan untuk mempromosikan kepustakawanan, namun semua gerakan ini tidak tepat sasaran oleh sebab-sebab yang sudah diuraikan di atas atau dikooptasi untuk kepentingan pribadi. Ini menambah buruk citra dan menurunkan kredibilitas kepustakawanan Indonesia di mata masyarakatnya.

PENDANAAN DAN STANDARDISASI
Sesungguhnya, berkat tekad yang bulat untuk memajukan pendidikan, bangsa Indonesia telah berkehendak menyediakan dana untuk keperluan pendidikan. Sudah sewajarnya kehendak ini juga tersalurkan dan terwujudkan dalam bentuk pengembangan perpustakaan, khususnya di sekolah dan perguruan tinggi, namun juga di masyarakat luas dalam bentuk perpustakaan untuk umum yang menunjang pendidikan seumur hidup. Tantangan dan persoalannya:

8. Oleh sebab-sebab yang sudah diuraikan di butir 4 sampai 7, telah terjadi dua hal yang amat merugikan bangsa Indonesia. Pertama, perpustakaan tak mendapat dana yang memadai oleh anggapan keliru bahwa institusi ini bukan termasuk pilar pendidikan. Kedua, dana yang ada pun tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya sebab memang tidak dikelola dengan profesional dan akuntabel. Kedua hal ini harus dihentikan, khususnya ketika bangsa ini sudah bertekad menyediakan 20% anggaran pembangunan untuk pendidikan. Perlu ditegaskan secara lebih tersurat alokasi yang cukup dari anggaran pembangunan pendidikan.

9. Sebagai kegiatan yang bersifat nasional dan meluas, kepustakawanan sesungguhnya memerlukan standar yang jelas dan terukur. Indonesia ketinggalan amat jauh dibandingkan negara-negara lain. Banyak sekali -kalau tidak dapat dikatakan hampir semua- kegiatan perpustakaan, baik yang dilakukan pemerintah, swasta, maupun masyarakat umum dan perorangan, diselenggarakan tanpa standar. Kalaupun ada standar, pada umumnya standar itu dibuat untuk keperluan birokrasi dan administrasi yang kurang memperhatikan hakikat perpustakaan sebagai institusi sosial-budaya masyarakatnya.

10. Pengawasan mutu dan pembelajaan dana di bidang perpustakaan sangat kurang, kalau tak dapat dikatakan tiada sama sekali. Celah penyalahgunaan dana amatlah besar, baik oleh kesengajaan maupun oleh mismanagement. Secara lebih spesifik, tak ada mekanisme dan prosedur untuk mengaitkan dana perpustakaan dan mutu yang dapat dirasakan oleh masyarakatnya. Dibandingkan negara-negara lain, kepustakawanan Indonesia amat tertinggal dalam hal penjaminan mutu.

LANDASAN ILMU DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
Indonesia boleh bangga sebab pendidikan bagi profesi pustakawan sudah hadir sejak 1954, pada masa awal kemerdekaan. Kenyataan historis ini menunjukkan penghargaan bangsa pada pentingnya profesi pustakawan untuk kemajuan pengetahuan. Sekarang, tak kurang dari 13 perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan di bidang perpustakaan baik di tingkat diploma, sarjana, maupun magister. Namun aset yang amat besar ini terancam tak terwujud menjadi modal karena persoalan-persoalan berikut:

11. Para penyelenggara pendidikan kehilangan orientasi ilmu dan terpaku pada pengajaran hal-hal teknis. Ini ikut menyumbang pada kesalahpahaman di masyarakat tentang profesi pustakawan dan menjadi salah satu penyebab utama mengapa citra pustakawan di Indonesia sangat dilecehkan sebagai ‘tukang’ semata. Dibandingkan negara-negara lain, pendidikan Indonesia sangat kurang menghargai filsafat, ilmu, dan metodologi perpustakaan yang sudah teruji. Para penyelenggara dan pengajar jurusan ilmu perpustakaan terlalu berorientasi teknis.

12. Salah satu sebab dari orientasi yang terlalu teknis itu adalah ketiadaan pengakuan terhadap keabsahan Ilmu Perpustakaan yang saat ini di dunia bahkan sudah berkembang menjadi Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Di kalangan akademisi maupun penyelenggara perguruan tinggi dan penyelenggara pemerintahan di bidang ini, pemahaman dan apresiasi tentang Ilmu Perpustakaan dan Informasi amat kurang. Selalu ada hambatan untuk mengembangkan ilmu ini, antara lain karena semua pihak menganggapnya ‘bukan ilmu’.

13. Penguasaan Ilmu Perpustakaan dan Informasi -sebagai lawan dari penguasaan keahlian teknis semata- diyakini dapat menjamin implementasi teknologi yang baik, benar, dan tepat guna guna membangun masyarakat informasi dan masyarakat berbasis pengetahuan. Pelecehan terhadap Ilmu Perpustakaan dan Informasi, baik oleh akademisi, penyelenggara pendidikan, maupun pemerintah, menyebabkan ketertinggalan kita dalam memanfaatkan teknologi informasi di bidang perpustakaan.

14. Penguasaan Ilmu Perpustakaan dan Informasi diyakini dapat pula menjadi penyeimbang bagi dominasi penggunaan teknologi informasi sebagai alat industri dan bisnis belaka. Melalui pemahaman tentang filsafat, ilmu, dan metodologi yang benar, maka profesi pustakawan dapat menjadi fasilitator bagi pemanfaatan teknologi informasi untuk kepentingan Indonesia yang cerdas, berpengetahuan, dan bermartabat. Pelecehan terhadap Ilmu Perpustakaan dan Informasi menyebabkan pustakawan kurang berperan dalam hal ini dan akhirnya semata-mata menjadi konsumen dari alat-alat teknologi. Pada gilirannya, pustakawan juga tak dapat membantu masyarakat memanfaatkan teknologi informasi bagi kepentingan mereka.

15. Untuk mewujudkan potensi pendidikan yang menghasilkan profesionalisme di bidang perpustakaan amatlah penting menyelaraskan kurikulum semua penyelenggara pendidikan di bidang ini. Bersamaan dengan itu, penyelenggara pendidikan juga harus memperhatikan kondisi dan kebutuhan sesungguhnya dengan masyarakat Indonesia, termasuk dalam menyediakan kekhususan ilmu untuk profesi-profesi spesifik.

Daftar Hadir Peserta
Diskusi “Kepustawanan Indonesia : Kecerdasan Sosial,
Kebebasan Informasi, Tinjauan Akhir Tahun”
Komnas HAM, 22 Desember 2008

No/Nama/ Institusi/ Lembaga
1. Harkrisyati Kamil/ISIPII
2. Luthfiati Makarim/Perpusnas RI
3. Ruth Novita/UPH
4. Putu Pendit/ISIPII
5. M. Ridho/Depdiknas
6. Mahmudin eM/CIKAL
7. Maryani Koswara/CIKAL
8. Subagja/CIKAL
9. Dessy Sekar/ Forum Indonesia Membaca
10. Hanna Latuputty/APISI
11. Sukadi/ELSAM
12. Rere/ICW
13. Mujiono Iswan/Perpumda
14. Farly Elnumeri/PSHK
15. Tanwil/Perpumda
16. Arya Pandu /Perpus FIM
17. Yuli Asmini/ISIPII / APII
18. Margaretha/Apisi

Marketing the library

2008-11-13T00:21:00.000-08:00

Apa sich Marketing the Library

Mau tau? dan bagaimana melakukannya...simak dan baca penjelasan dari Ohio Library Council berikut ini....(ups...maaf belum di translate...gpp yach ;-p cheers...ISIPII)

FAQ and Tips for Supervisors!
1.OverviewWhat is marketing? Why do libraries need it?
2.PlanningMarket plans, market research, the process.
3.ProductsWhat are library "products"?
4.PromotionWhat are the best promotion strategies?
5.InternetWeb marketing, design, guidelines, new ideas.
6.OhioHow does Ohio market and promote libraries?

Marketing Overview
Introduction to Marketing the Library Module 1

What's in this module?
The Overview module is an introduction to the process of marketing and to the materials covered in the Planning, Product, Promotion, Internet, and Ohio modules.

Explore the marketing process
Are you a whiz at library marketing, but want a refresher, with links to helpful sites and some ideas from other libraries? Are you a pro at promotions, but a novice at assessing what different groups want from your library and targeting your services? "Marketing the Library" explores the marketing process.

Why market?
You're not the only information source in town anymore. You may not even be the only library in town because the Web offers access to many libraries! The availability of resources on the Web can change the way many users access information.
Public libraries often have better-than-Web resources and personalized assistance, but does your community know? Are you reaching everyone who could use your services and offering the right services? What's the best way to find out? What resources and services do users in your community actually want and have you asked lately? Marketing helps answer the questions!

Why libraries?
Some people need to know you're there. Others haven't visited for a while and need to know you're STILL there. A few others just want to know everything!
Libraries can benefit by letting the community know just what part of everything the library provides. Ultimately you want to match library strengths with users' needs. Marketing positions your library in the minds of the community as a "go-to" source for information and helps users understand what you have to offer them. Marketing builds good customer relations, and contributes to a positive relationship with media, businesses, local government agencies, and organizations.

A current catchphrase is "Go where the users are." This applies to delivery of library services and to marketing the library. New resources are available and new ways exist to market library services, communicate the value of the library, respond to increasing demands for mobile services, and meet the growing need to integrate delivery of services for users involved in online communities.

Often marketing is about changing perceptions -- ours and theirs! Everyone benefits when we find out what users really want, and when we let our community know everything that a library can do, in the library or on the Web.

Marketing Defined
Meeting needs of customers

Definitions
There are several definitions of marketing and more than one way to describe the process.

Example one
"The process of planning and executing conception, pricing, promotion, and distribution of ideas, goods, and services to create exchanges that satisfy individual and organizational objectives."
[Dictionary of Marketing Terms, 2nd edition, edited by Peter D. Bennett, published by the American Marketing Association, c1995. Also see Glossary of Marketing Definitions from IFLA.]

Example two
"A social and managerial process by which individual groups obtain what they need and want through creating, offering, and exchanging products of value with others."
[Kotler, Philip, 1997, Marketing Management, 9th edition, New Jersey, The United States, Prentice-Hall International, Inc.]
In libraries, the "exchange" part of the marketing process may consist of continued taxpayer support in exchange for valued library services.

Example three
"Marketing is the wide range of activities involved in making sure that you're continuing to meet the needs of your customers and getting value in return. Marketing is usually focused on one product or service. Thus, a marketing plan for one product might be very different than that for another product. Marketing activities include "inbound marketing," such as market research to find out, for example, what groups of potential customers exist, what their needs are, which of those needs you can meet, how you should meet them, etc. Inbound marketing also includes analyzing the competition, positioning your new product or service (finding your market niche), and pricing your products and services. "Outbound marketing" includes promoting a product through continued advertising, promotions, public relations and sales."
[Free Management Library]

The key is "process."
Planning and research are a key part of the process. Effective marketing requires quality research in order to assess what the library has to offer, what the users want, and how to match the two. The process includes several steps before publicity and promotion begin.

What is the process?

Know the library -- who are you, what is your mission?
Find out about your users -- who are they and what do they want?
Create products and services that users want.
Develop a plan of action with promotion strategies to market selected products to targeted users with appropriate methods.
Be sure you're doing it right -- establish measurable goals and evaluate how well you've done.
Start over!

Can you do too much?
Be careful what you wish for! What would happen if the library suddenly had twice as many users in the facility or visiting the web site? What if every program suddenly required limiting attendance? If you had more phone calls, and more visitors, and the lines for checkout extended out the door like the opening of a movie premier? Perhaps it's enough just to keep your regular users informed! Working through the process can help you determine when you've done enough.

Marketing is the process of planning, pricing, promoting, and distributing goods and services to create "exchanges" that satisfy the library and the customer. Marketing is ongoing and dynamic because customer needs and library products change. The marketing process determines the decisions and activities involved in continuing to meet the needs of customers.

Look in your favorite library and information science glossary, in marketing books in the library, or in online marketing glossaries for definitions of marketing.

Find at least three definitions of marketing. They won't all be the same, but all libraries aren't the same, and one will work best for you.
Do all of the definitions mention or imply a "process" of planning that includes several steps?

Why Market Libraries?
What does the community need to know about you?

What's a library?
Does everyone who could benefit from library services know about them? You may have new services and resources to offer that will benefit new users or keep current users coming back. A few users may not understand the services libraries have always had. Have you heard this before?

Gee, I didn't know you had movies!
You mean I can ask for a book from another library?
The library databases have full-text articles? Wow!
I can really search the catalog from home?
Oh, I really don't want to bother you -- I'll just look around for a while.

Do users understand the power of the library card, the systems that connect all libraries, and the availability of online library services? Many users do not know the difference between quality online databases and undirected web searching. Some users think only of a building instead of services when they think of the library.

Who uses the library? Who doesn't?
Do you know what percentage of the population in your area does not use the library, perhaps many who truly believe that everything is on the Internet? Marketing may be directed at those who don't use the library, to show them the value of library services. Marketing could mean survival! Libraries cost money, and marketing informs the community of the value of library services and the necessity of continuing to support the library. Marketing is a means of presenting the benefits of the library to all segments of your market, users and non-users.
In a marketing plan, you consider demand, competition, and the customer decision-making process. You determine what the community needs to know in order to decide that the library is a service worthy of continued support. The public library tradition is to offer needed services in the best way possible and the tradition of great service doesn't change -- but the methods do.

Marketing lets the community know that libraries continue to be an outstanding source of information in a changing world.

Look for statistics on library usage. Use a library professional yearbook, statistical resources, the Ohio State Library's "Ohio Public Library Statistics" site, or search a magazine database.

What are the numbers, how many people are using libraries?
What are the trends, are percentages going up or down?
What statistics are maintained by your library?

Steps of the Marketing Process
Marketing can be messy!

Just follow the yellow brick road...

The process of marketing is not always linear (do step 1, do step 2, etc.). For example:
The process starts with the mission, but sometimes knowing the customer better may lead you to reconsider the library's mission.

Assessing internal capabilities helps create a focus for market research into customer needs, but the research results may show a need to go back and change what the library is capable of delivering.

The marketing plan may need to be adjusted after each step.
Whatever the results, following the steps of the process will result in a stronger marketing plan.

What are the steps?
1. Begin the marketing process by examining your library's mission or purpose. (Module 2)
2. Assess library capabilities with a marketing audit, an internal assessment.
3. Find out what products (services) your users want and how they perceive the library through marketing research. (Module 3)
4. Develop goals and objectives based on your mission and the results of your internal audit and external research into what customers want.
5. To meet goals, select strategies to promote your products that will work best, be affordable, and reach your customers (Module 4). Include the Internet in your plan (Module 5). Look at what others are doing (Module 6).
6. Create a plan of action that describes all the steps needed to carry out the strategies for meeting goals. Outline the specific tasks, timelines, and assignment of responsibilities. Consider budget restraints.
7. Evaluate how well you have done. Evaluation may indicate that some goals can't be reached or can't be measured, some methods of promotion don't work as expected, or what's really needed is an entirely new plan!

Learn more about the marketing process in Module 2.

Good marketing plans are the result of a process that includes self-analysis, market research of your customers, establishing goals, using strategies based on your research, and evaluation.

Read the library's mission or statement of purpose.

Describe how reference, children's programs, a special collection, and the latest library event contribute to the library mission.
Can you think of a one new service that would significantly contribute to the library mission?

The Marketing Audit

What are the capabilities of the library?
What are your strengths and weaknesses?

Begin the planning process with a marketing audit to determine the library's capabilities, products, and challenges. The marketing audit establishes where the organization is, and why. The marketing audit can suggest directions to meet the library's mission or to improve library usage and performance.

The process of conducting the marketing audit contributes to the final marketing plan by providing a basis for informed decision-making. Effective marketing strategies must be based on internal capabilities, realistic assessment of what the library CAN do, not unrealistic or arbitrary goals. What makes your library unique or special? What do you have to offer? Who says so? What can you do? What can't you do? Can changes be made? What's holding you back?

Take a close, hard look...
The audit has two components: the library self-analysis of strengths and weaknesses and an assessment of the environment or situation in which the library operates. Assessing what the library can do may be difficult. Sometimes "what we've always done" makes it difficult to know "what we really could do."

The 4 Ps
The marketing audit also analyzes the "4P's" of marketing (i.e the marketing mix):

Product - library services available to clients such as interlibrary loan.
Price of Service - direct and indirect costs to produce and deliver the product, or actual fees if any.
Place - delivery and distribution of the products and services.
Promotion - methods to promote products.

Learn more about the marketing audit in Module 2 Planning.
A marketing audit is a systematic self-examination and assessment of the library's activities, including needs and capabilities, and the marketing mix (the 4Ps of product, price, place, and promotion).

Analyze the products of your library:

How many "products" does your library have to offer? Include services as well as resources.
Examples would be reference, children's programming, special events, etc.

Market Research
Assessing Customer Needs.
Know your customer!

What do your customers think about the library and the services you offer? How do they "perceive" the library? Marketers say that perception is reality. Market research helps you see the library through the eyes of your users. It is a way to quantify, to actually measure what your users want -- or find out what keeps some community members from using your services.
Typically, market research looks at a specific marketing problem or a product assessed in the marketing audit. You want to know what is or will be your users' response to a product or service. Market research is not an internal assessment -- instead you're looking at users. Traditionally libraries look at distinct groups of users (market segments) or "publics." Users are not all alike in their needs or expectations of the library. Despite those days when everybody seems to have an opinion, not all of your users are letting you know what they really want!

Internal vs. External
Marketing audits assess internal capabilities, but marketing research is external, gathering information about the needs and wants of users or potential users. Market research identifies possible opportunities, but also finds the problems and challenges, or external barriers to successful marketing of the library to the community.

Methods depend on the product, but also on staff and budget resources. Formal market research methods may include print surveys, telephone surveys, pilot tests, focus groups, user surveys, Internet polls, etc. Do market research sensitively -- if you ask people what they want, they tend to expect you to give it to them! Learn more about market research in Module 2.
Market research focuses on the customer. Before preparing a marketing plan, find out what your customers want and how they decide on which products and services they will use. Use the information you've gathered to develop a plan that targets specific groups or emphasizes a service the research indicates that users want.

Have you ever participated in a market survey? Do you respond to mailed or emailed surveys? Have you been part of a focus group? Do you fill out cards in restaurants or hotels about quality of service? Do you find it easy or difficult to tell businesses about poor service or good service? Do you respond to online surveys or polls?

During the next week, keep track of all the times your opinions are solicited -- on the Web, in stores while running errands, with telemarketers, by mail, on the back of trucks (How am I driving?), etc.
Think about your users. Which method do you think would get the best response from them: a focus discussion group, a telephone survey, a web survey, or a written survey to fill out at the circulation desk?

Next info....MARKETING PLAN...

Brosur ISIPII

2008-10-27T19:35:00.001-07:00

LEMBAR PENDAFTARAN ANGGOTA ISIPII

2008-10-27T19:28:00.000-07:00

LEMBAR PENDAFTARAN ANGGOTA ISIPII - IKATAN SARJANA ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI INDONESIA

DATA PRIBADI

Nama lengkap sesuaI KTP:
Nama yang di kehendaki dalam Kartu:

Alamat:
Kota:
Kode Pos :

Tempat Lahir:
Tanggal Lahir/Bulan/Tahun:

No KTP/Passport:
No. Telepon:
No. HP:
Email:

PEKERJAAN

Nama Perusahaan/Instansi:
Pekerjaan:

Alamat Perusahaan/Instansi:
Kota:
Kode Pos:
No Telepon:
No Fax:
Email:

PEDIDIKAN-DALAM NEGERI

S1
Jurusan:
Fakultas:
Universitas/Tahun:

S2
Jurusan:
Fakultas:
Universitas/Tahun:

S3
Jurusan:
Fakultas:
Universitas/Tahun:

PENDIDIKAN -LUAR NEGERI

S1
Jurusan:
Fakultas:
Universitas/Tahun:
Kota/Negara:

S2
Jurusan:
Fakultas:
Universitas/Tahun:
Kota/Negara:

S3
Jurusan:
Fakultas:
Universitas/Tahun:
Kota/Negara:

BANK ACCOUNT

BCA: An/........................No.Rek..............................

MANDIRI:An/........................No.Rek..............................

BNI:An/........................No.Rek..............................

Lain-lain (sebutkan): An/........................No.Rek.............................

Persyaratan Administrasi
1. Pas foto berwarna (file maksimal 30KB)
2. Scanning ijazah sarjana yang di legalisir (file maksimal 50KB)
3. Uang iuran sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) per bulan atau Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) - dibayarkan 1 (satu) tahun dimuka, dan ditranfer ke rek. BCA Kcu. Wisma GKBI no. rek. 0060331553 a.n Hani Qonitah
4. Seluruh persyaratan administrasi dan bukti tranfer dikirimkan kembali ke sekretariat PP-ISIPII atau email ke info.isipii@gmail.com atau adef29@gmail.com

Knowledge Management: Report

2008-10-09T18:35:00.000-07:00

Tarumanegara Knowledge Centre, Untar, Jakarta,15 July 2008

Didasari oleh kepedulian terhadap kebutuhaan pengetahuan pustakawan di tengah perkembangan teknologi informasi yang berdampak pada terjadinya fenomena baru dalam pengelolaan dan pertukaran pengetahuan , Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia (ISIPII) bekerjasama dengan Tarumanegara Knowledge Centre (TKC) menyelenggarakan seminar sehari tentang Knowlege Management pada tanggal 15 Juli 2008 bertempat di aula TKC. Kegiatan ini diikuti oleh pengelola perpustakaan dan pusat informasi dari berbagai lembaga negeri dan swasta.
Para pembicara dalam seminar ini datang dari berbagai lembaga, perpustakaan dan pusat informasi, yaitu Putu Laxman Pendit sebagai keynote speaker, Endang Ernawati dari Universitas BINUS, Elly Juli Basri dari PPM-Manajemen, Iris Tutuarima dari Bank Indonesia, dan Utami Haryadi dari UI yang “bekerja rangkap” sebagai moderator.
Dalam sambutan sekaligus pembukaan, presiden ISIPII ,Yati Kamil menyampaikan harapan agar seminar ini dapat memberikan pengayaan wawasan bagi pustakawan yang akan diperoleh dari berbagi pengalaman antara nara sumber dan peserta tentang peran perpustakaan dalam manajemen pengetahuan.
Melalui keynote speechnya, Putu Pendit mengemukakan makna yang sesungguhnya tentang knowledge management yang disebut sebagai Mengelola Pengetahuan Bersama. Dalam uraiannya dikemukakan bahwa pengetahuan merupakan kumpulan komponen Ideas, Actions dan Things. Gagasan yang merupakan hasil pemikiran seseorang kemudian dikomunikasikan kepada orang lain untuk diketahui (knows) dan memiliki nilai (values) ketika diikuti dengan tindakan (Actions) aplikasi yang menghasilkan produk. Selanjutnya pemikiran yang diketahui tersebut digabung dalam kolaborasi yang mendorong inovasi peciptaan produk. Selanjutnya dikemukakan bahwa pengetahuan terbagi dalam dua bentuk yaitu Pengetahuan sebagai produk dan pengetahuan sebagai proses. Pengetahuan sebagai produk inilah yang melahirkan teori sistem, ilmu perpustakaan dan informasi, ilmu komputer, rekayasa bisnis, dan artifical intelligence. Sementara itu pengetahuan sebagai proses melahirkan teori organisasi, sosiologi, psikologi, komunikasi, filsafat dan pedagogy.
Pada pemaparan pertama, Rachmat Natajumena, senior library expert, sebagai kepala Tarumanegara Knowledge Centre (TKC) menjelaskan bahwa TKC lahir dari keinginan menciptakan academic atmosphere yang menjangkau lebih jauh dari batas-batas konsep konvesional perpustakaan, terutama dalam penciptaan citra perpustakaan yang modern. Dari dasar itu maka tercetuslah nama Knowledge Centre. Citra baru yang diharapkan lahir dari KC adalah bahwa lembaga ini memiliki koleksi “serba ada” dari koleksi kuno tulisan karya penulis jaman dulu (seperti Kho Ping Ho) sampai koleksi mutakhir. KC juga sangat mencerminkan kemajuan teknologi informasi dimana hampir semua layanan berbasis digital. Hal yang paling utama dalam paparan dari pak Rachmat dalah bahwa kehadiran TKC merupakan added value atau nilai tambah bagi UPT Perpustakaan Untar, dan bukan menjadi pesaing. Tidak ada manajemen yang tumpang tindih. Untuk itu maka koleksi yang terdapat di TKC adalah koleksi umum, bukan buku teks. Tidak terdapat koleksi untuk anak-anak karena mereka bukan merupakan target layanan TKC.
Dari pemaparan yang disampaikan oleh Endang Ernawati tentang pengalamannya menerapkan konsep KM di Binus Library dapat ditangkap sebuah konsep yang menarik. KM diterapkan dengan aktivitas knowledge capture, knowladge exchange, knowledge reuse dan pergerakan dari knowledge internalization ke arah learning organization, yaitu sebuah organisasi yang memiliki keahlian dalam penciptaan, perolehan dan penyebaran pengetahuan serta mengadaptasi aktivitas untuk merefleksikan pemahaman inovasi. Mengacu pada KM, Binus Library (LKC Binus) memiliki visis menjadi yang terdepan dalam pengembangan dan penyebaran informasi yang berkualitas. Semangat yang dibangun adalah knowledge sharing dan pengelola perpustakaan yang memiliki literasi informasi. Kerjasama dalam berbagi pengetahuan dilakukan Binus melalui pembangunan K-net sebagai pusat informasi digital Binus dan pembangunan LKC Website.
Elly Julia Basri, sang ‘empunya’ PPM-Manajemen membagi pengalamannya dengan mengurai perjalanan sejarah KM di PPM-Manajemen dari audit informasi ke knowledge creation, dan perubahan peran perpustakaan ke pusat informasi dalam pengembangan KM di PPM. Perubahan terdiri atas proses kegiatan peralihan, proses kegiatan pusat sumber informasi dalam KM-PPM. Dijelaskan juga tentang bentuk kerangka KM -PPM. Pelajaran yang dapat diperoleh dari proses perubahan ini adalah terjadinya bahwa untuk mendukung keberhasilan penerapan KM di PPM adalah diubahnya hubungan kerja dalam sistem, yaitu berubahnya peran kepala menjadi koordinator, hubungan unit dan direktorat menjadi kolaborasi mitra, sedangkan uraian kerja dari single task menjadi multitask. Perubahan lain adalah bertambahnya intensitas komunikasi internal PUSIN dengan unit lain dan direktorat. Perubahan ini juga harus diikuti kompetensi tehnis yaitu keterampilan IT dan multimedia, dan kompetensi perilaku berupa hasrat untuk berkembang dan mengembangkan pihak lain (developing others). Diketahui juga bahwa dukungan dan komitmen pimpinan keberhasil proses perubahan, dan yang terutama adalah semua komponen harus mau terus belajar dan berbagi pengetahuan dengan sesama pustakawan dan komunitas KM.
Sebagai tanggung jawab sosial terhdap kemajuan masyarakat, Bank Indonesia, seperti yang diuraikan oleh Iris Tutuarima, membuat sebuah program bernama Program Desa Kita yang salah satu bentuknya adalah membantu masyarakat untuk membangun perpustakaan. Satu tempat didirikannya perpustakaan bantuan BI yang dikemukakan bertempat di Desa Mekarjaya, Jawa Timur. Namun tidak seperti konsep yang umumnya digunakan dalam pendirian perpustakaan desa yang dilakukan oleh pemerintah, pendirian perpustakaan di desa tersebut menggunakan pendekatan kebutuhan lokal. Diawali dengan membangun persahabatan (gain frienship) dengan masyarakat setempat, pihak BI mencoba mendapatkan informasi tentang harapan dari mereka (understanding expectatons) dan kemudian menerjemahkan kebutuhan tersebut dalam bentuk program kegiatan. Akhirnya dengan kerjasama, program pendirian perpustakaan dikerjakan sesuai keinginan masyarakat dan ini melahirkan keterikatan masyarakat pada perpustakaan yang mereka dirikan dan tanggung jawab yang besar dalam memeliharanya.
Seminar dan diskusi diakhiri dengan uraian ringkas pengalaman Utami Haryadi semasa bekerja di Pricewaterhouse di mana tuntutan seorang ahli perpustakaan untuk berkreasi sangatlah tinggi. Dari uraian itu juga terungkap bahwa masih banyak keahlian dan kreativitas yang masih harus dikuasai oleh mereka yang bergerak dalam bidang perpustakaan karena kebutuhan akan informasi sangatlah tinggi.

--------------------------

Ditunda: Managing Change in Library & Information Science

2008-07-31T01:58:00.001-07:00

Dengan Hormat,

Dengan amat menyesal, kami memberitahukan bahwa kursus penyegar ”Managing Change in Library & Information Science” Refreshing Course on Library and Information Sciences: yang sedianya akan diselenggarakan oleh Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia (ISIPII) pada tanggal 5-7 Agustus terpaksa ditunda karena alasan teknis. Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dengan adaya perubahan jadwal tersebut dan mudah2an tidak menyurutkan semangat Bapak/Ibu untuk tetap mendukung ISIPII pada kegiatan yang akan dijadwalkan ulang.setelah Hari Raya Idhul Fitri.

Atas pengertian Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Salam Hormat,

Yati Kamil

2008-06-27T02:12:00.000-07:00

”Managing Change in Library & Information Science”
Refreshing Course on Library and Information Sciences:
Jakarta, 5-7 August 2008

To-day is not yesterday: we ourselves change; how can our Works and Thoughts, if they are always to be the fittest, continue always the same
Thomas Carlylr

Latar Belakang:

Perpustakaan dan Pusat Informasi merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia apalagi dalam perjalanan mewujudkan masyarakat informasi. Peran institusi ini adalah pusat alternatif sumber belajar sepanjang hayat (life long learning) dan adalah hak setiap warga negara untuk memperoleh akses dan informasi yang tersedia di berbagai perpustakaan dan pusat informasi. Dengan kata lain ia adalah agen perubahan karena mampu memberikan pencerahan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Perkembangan ilmu perpustakaan dan informasi, seiring dengan teknologi informasi pada khususnya menuntut perubahan dalam praktik manajemen perpustakaan dan pusat informasi. Konsekuensinya adalah tuntutan akan pemenuhan kebutuhan informasi dengan tepat dan cepat (the right information for the right person at the right time). Oleh karena itu para pelaku manajemen harus memahami perubahan yang terjadi dan mengubah pola dan pelaksanaan tugasnya seiring dengan perubahan tersebut.

Demikian besar dan kompleksnya perubahan yang terjadi disekitar kita yang pada akhirnya menyiratkan kebutuhan akan pustakawan dan pekerja informasi yang memiliki kompetensi tinggi yang akan mampu memberikan layanan informasi yang berkualitas dan berbasis pada kepentingan pengguna.

Awal Nopember 2007, mencatat sejarah baru dengan diundangkannya UU No. 43 tahun 2007 tentang Perpustakan. Praktisi perpustakan perlu memahami dan menginterpretasikan dengan benar undang-undang itu dan jika perlu juga menyempurnakannya.

Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia (ISIPII) sebagai penjaga mutu keilmuan praktik kepustakawanan di Indonesia memandang perlu menyelenggarakan kegiatan yang dapat menyegarkan kembali pengetahuan dan pemahaman para pelaku manajemen perpustakaan dan pusat informasi yang sudah cukup lama menjalankan profesinya. Kursus penyegar ini dimaksud untuk menyadarkan akan perkembangan terkini (state of the art) bidang perpustakaan. Dengan demikian diharapkan dapat memberi wawasan baru bagi mereka untuk meningkatkan kualitas dan perannya.

Nama Kegiatan

”Managing Change in Library & Information Science”
Refreshing Course on Library and Information Sciences s:
Jakarta, 5-7 August 2008

Tujuan Kegiatan:
Dengan mengikuti kegiatan ini peserta diharapkan mendapatkan pengetahuan dan informasi terkini dalam bidang ilmu perpustakaan dan informasi dalam ruang lingkup Manajemen, Teknologi Informasi dan Kebijakan.

Metode Pelaksanaan Kegiatan

Kursus Penyegar dan Penambah Ilmu Perpustakaan dan Informasi akan dilakukan melalui metode seminar dan demo :
1. Seminar dan diskusi dengan materi bersumber dari para praktisi dan akademisi yang berpengalaman di bidangnya.
2. Demo dan studi kasus

Peserta
Peserta adalah para pelaku manajemen perpustakaan dan pusat informasi, dari lembaga pemerintah atau swasta dari seluruh wilayah di Indonesia. Keikutsertaan dapat perorangan atau kelompok, baik ikut secara pribadi maupun sebagai utusan lembaga.

Tempat dan Tanggal Kegiatan
5-7 Agustus 2008
Gedung Sampoerna Strategic Square, Lantai 25
Jl Jendral Sudirman Kavling 45
Jakarta 12930
Pukul 09.00-17.00

Fasilitas
Para Peserta Kursus Penyegar dan Penambah Ilmu Perpustakaan dan Informasi akan mendapat fasilitas:
1. Seminar kit
2. Makalah
3. Makanan kecil (6x) dan makan siang (3x)
4. Sertifikat

Jadwal Acara

Kursus akan dilakukan selama 3 (tiga) hari berturut-turut, dan gambaran umum acara adalah sebagai berikut :

Hari Pertama : diutamakan bagi kepala perpustakaan dan pengambil keputusan dan format sesi yang akan disampaikan berbeda dengan hari ke dua dan ke tiga

Topik :
Introduction to Changes in Library and Information Sevices
Introduction to Knowledge Management for Information Professionals
New regulations/policies/manifestos on Indonesian librarianships and those that affect librarianship
Roles of Leaders in Library and Information

Hari ke dua dan ke tiga ditujukan bagi praktisi dan pengelola perpustakaan maupun akademisi
Hari Kedua
Topik :
1.Proactive librarianship (including marketing
2.Information Literacy
3.Information Audit
4.Knowledge Management for Information Professionals

Hari Ketiga :
Topik :
1.Library and Politics
2.New Competencies for Librarians and Information Professionals
3.Digital Library
4.Penutupan

Narasumber :

Ade Farida, SIP (IRC-US Embassy)
Adityanugraha, MLS (Universitas Katolik Petra)
Agus Rusmana, MLib (UNPAD/ISIPII)
Blasius Sudarsono, MLS (PDII_LIPI)
Dady Rahmananta, MLS (Perpustakaan Nasional RI)
Diao Ai Lien, Ph.D (Unika Atmajaya)
Elly Julia Basri, MLS (PPM)
Endang Ernawati, MLib (Universitas Bina Nusantara)
Farlie, SIP (Pusat Studi Hukum)
Hendro Wicaksono, SIP (Perpustakaan Depdiknas)
Hani Qonitah, Mlib (Exxon/ISIPII)
Harkrisyati Kamil, SIP (ISIPII)
Ida Fadjar, MLS (UGM)
Putu Laxman Pendit , Ph.D
Sulistyo Basuki, Ph.D (UI)
Utami Hariyadi, Mlib, MPsi (UI)
Woro Salikin, MLS (Perpustakaan Nasional)

Biaya Investasi :
Rp. 1.000.000,-
Biaya investasi yang harus ditransfer terlebih dahulu
Transfer ke BCA Kcu. Wisma GKBI
no. rek. 0060331553 a.n Hani Qonitah

Pendaftaran :

Ade Farida
Adef29@gmail.com
Hp 081310991010
021 98033722

Penyelenggara Kegiatan
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia (ISIPII) dan tempat penyelenggaraan merupakan dukungan dari Sampoerna Foundation.

Executive Workshops on Digital Library

2008-06-27T02:06:00.000-07:00

Executive Workshops on Digital Library
Perancangan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Perpustakaan Dijital di Indonesia
bersama Putu Laxman Pendit, Ph.D
Universitas Kristen Petra, Surabaya, 21-22 Juli 2008
Universitas Bina Nusantara, Jakarta, 28-29 Juli 2008

Sebagaimana di negara-negara lain, fenomena Perpustakaan Dijital telah hadir di Indonesia. Kemajuan teknologi informasi menjadi pendorong utama perkembangan fenomena ini. Di satu sisi perkembangan ini merupakan keniscayaan tak terhindarkan, namun di sisi lain sering muncul keraguan dan kebimbangan, terutama di kalangan yang justru akan menjadi pihak paling berperan dan bertanggungjawab, yaitu para Pustakawan Indonesia. Dari keraguan, seringkali pula muncul kesalah-pahaman. Penerapan teknologi Perpustakaan Dijital seringkali hanya dianggap sepele sebagai pemasangan komputer di ruang perpustakaan belaka; atau sebaliknya seringkali dialihkan menjadi persoalan kecanggihan komputer tanpa melihat prinsip dasar dan inti-sari kata “perpustakaan” itu sendiri.
Tawaran Executive Workshops ini ditujukan kepada para pengambil keputusan, kepala, pengelola, dan perancang Perpustakaan Digital di Indonesia, dengan maksud bersama-sama mengatasi keraguan dan kebimbangan tersebut. Workshops ini mengupas aspek-aspek terpenting dalam perancangan (design), pengembangan (development), dan pemeliharaan (maintainance) sebuah Perpustakaan Digital. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-teknis; memperhatikan baik aspek teknologi maupun aspek sosial-budaya di dalam institusi Perpustakaan Digital. Dengan demikian, workshops ini amat penting bagi pihak yang nanti akan melaksanakan dan menjalankan Perpustakaan Digital sehari-hari.
Executive Workshops ini juga berlandaskan keyakinan bahwa pada akhirnya pengelolaan (manajemen) Perpustakaan Digital di Indonesia akan berada di tangan para Pustakawan Indonesia, atau lebih tepatnya Pustakawan Dijital (Digital Librarian) Indonesia. Ini merupakan sekaligus peluang dan tantangan. Akan ada banyak perubahan dan penyesuaian pengetahuan serta kompetensi yang harus dijalani dalam tranformasi dari Pustakawan menjadi Pustakawan Dijital. Itu sebabnya, dalam workshops kali ini fokus utamanya adalah pembekalan yang tuntas dan menyeluruh (holistik) bagi profesi pustakawan untuk menghadapi perubahan teknologi yang memang amat pesat.
Sekaligus, workshops ini akan ‘menyambut’ perhelatan besar International Conference on Asia-Pasific Digital Libraries yang akan kita selenggarakan bulan Desember tahun ini di Bali. Melalui workshops kali ini, pustakawan Indonesia dapat lebih bersiap diri untuk menyerap perkembangan terbaru dalam teknologi dan manajemen Perpustakaan Digital di tingkat internasional.

Gambaran Materi

Executive Workshops ini akan diselenggarakan selama dua hari pkl. 08.30-18.00, dengan gambaran umum acara sebagai berikut:

a. Prinsip dasar perpustakaan digital, sejarah perkembangan, kaitannya dengan Kepustakawanan (librarianships).
b. Infrastruktur, cyberstructure, integrasi teknologi dan jasa informasi, pengembangan Perpustakaan Hibrida.
c. Perencanaan Sistem memakai pendekatan soft system methodology dan action research, penyelarasan dengan masyarakat pemakai dan institusi induk.
d. Teknologi utama: Pangkalan Data, Sistem Informasi, Sistem Information Retrieval, Otomatisasi Perpustakaan, Digital Asset Management, Jasa Informasi Online, Portal dan virtual community.
e. Isi digital (digital content): karakteristik objek digital, metadata, standar dan knowledge organization, koleksi multimedia digital.
f. Proses: dijitalisasi dan kompetensi teknologi bagi pustakawan, knowledge management, jasa informasi dijital.
g. Preservasi dijital: model OAIS, model data PREMIS, web archiving.
h. Kesinambungan sistem dan jasa informasi: evaluasi sistem, evaluasi kinerja dan standardisasi pelaksanaan jasa informasi, jaringan perpustakaan dan kerjasama.
i. Manajemen sumberdaya pustakawan digital, manajemen perubahan (change management), dan manajemen teknologi.
j. Demo sistem, diskusi kelompok dan kesimpulan.

Selain materi seminar berupa diktat workshop, setiap peserta akan memperoleh buku karya Putu Laxman Pendit, Ph.D., yaitu “Perpustakaan Digital : Dari A sampai Z” yang sudah terbit Maret 2008 lalu, Para peserta workshops dapat menggunakan kedua publikasi tersebut sebagai panduan pengembangan Perpustakaan Digital di tempat mereka masing-masing.

Biodata Narasumber Utama

Putu Laxman Pendit lahir di Jakarta, 3 September 1959. Ia adalah seorang peneliti, pendidik, guru, dan coach di bidang perpustakaan dan informasi yang berpengalaman mengajar di Universitas Indonesia (16 tahun) dan RMIT University, Australia (3 tahun). Putu Laxman Pendit memiliki kualifikasi doktoral dalam ilmu informasi untuk diterapkan di berbagai bidang kegiatan, termasuk perpustakaan, manajemen informasi, pengembangan pangkalan data, dan proyek-proyek manajemen pengetahuan. Sebagai praktisi komunikasi dia juga menciptakan metode pengembangan kepercayaan diri dan inisiatif menulis yang sudah dimanfaatkan oleh 21 majalah gayahidup ternama di Indonesia, pegawai negeri, dan para pustakawan. Menggunakan pendekatan yang bersahabat dan tidak menggurui, dia telah mengembangkan berbagai program peningkatan pengetahuan dan keterampilan kepustakawanan, mengelola pengetahuan, menulis, dan memanfaatkan teknologi informasi. Di Internet, ia tampil secara permanen pada dua lokasi:
· http://360.yahoo.com/putu_pendit
· http://iperpin.wordpress.com/

Kualifikasi pendidikan:
· PhD in Information Management, School of Business Information Technology, RMIT University, Melbourne Australia, December 2000.
· M.A. in Information & Library Science, Loughborough University of Technology, United Kingdom 1988
· Sarjana Komunikasi Massa, Sekolah Tinggi Publisistik, Jakarta, Indonesia 1986

Investasi :
Rp. 600.000,- per orang untuk Jakarta
Rp. 500.000,- per orang untuk Surabaya
Tempat terbatas hanya untuk 50 orang
Transfer ke BCA Kcu. Wisma GKBI
no. rek. 0060331553 a.n Hani Qonitah

Pendaftaran :
Jakarta :
Ade Farida
Adef29@gmail.com
Hp 081310991010
021 98033722

Surabaya
bgitta@peter.petra.ac.id

“PERAN KNOWLEDGE MANAGEMENT BAGI PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DI ERA GLOBAL”

2008-06-27T02:00:00.000-07:00

SEMINAR “PERAN KNOWLEDGE MANAGEMENT BAGI PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DI ERA GLOBAL”
Jakarta 15 Juli 2008

Kerjasama Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia dengan Universitas Tarumanagara

“Knowledge is power, share it, and it will multiply” demikian pendapat Dr. Onno W. Purbo berkaitan dengan filosofi Knowledge Management (KM) atau manajemen pengetahuan. KM adalah pengelolaan pengetahuan agar dapat ditemukan pengguna guna mendukung aktivitas mereka. Teknologi Informasi, khususnya fasilitas internet, diperlukan untuk mendukung KM karena internet mampu mengumpulkan, menyeleksi, dan menyebarkan pengetahuan.

Secara umum dapat dijelaskan bahwa KM adalah kegiatan sistematis untuk memilih, mengatur, dan menyebarkan seluruh informasi milik perpustakaan atau institusi, misalnya database, dokumen, kebijakan, prosedur, berbagai keterampilan yang belum terartikulasi sebelumnya, dan pengalaman yang dimiliki tiap karyawan.

Sehubungan dengan filosofi KM, perkembangan perpustakaan saat ini tidak hanya berfokus pada pengembangan koleksi dan layanan, tetapi juga terlihat pada pengembangan informasi atau bahkan knowledge. Hal ini terlihat dengan semakin banyaknya perpustakaan yang telah melakukan digitalisasi koleksi lokal, seperti skripsi, artikel, dan sumber informasi lain, begitu pula dengan munculnya website untuk mempublikasikan konten informasi tersebut.
Konsep KM telah digunakan berbagai perpustakaan di Indonesia dengan tujuan utama transfer pengetahuan, biasanya diterapkan dalam bentuk website. Hal ni sangat wajar mengingat internet adalah sarana transfer pengetahuan berskala global.

Munculnya website merupakan salah satu luaran kegiatan KM. Masalahnya adalah apakah pustakawan atau ahli informasi pembuat website dan konten informasi tersebut menyadari bahwa kegiatan yang mereka lakukan adalah dalam rangka pengembangan KM yang bertujuan transfer pengetahuan guna mencapai keunggulan daya saing
( competitive advantage) , ataukah hanya sekedar mengikuti trend yang dilakukan perpustakaan lain?.

Guna memastikan apakah kegiatan perpustakaan atau institusi sesuai dengan KM, Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia (ISIPII) sebagai penjaga mutu keilmuan praktik kepustakawanan di Indonesia akan menyelenggarakan seminar sehari dengan topik ” Peran Knowledge Management dalam Pengembangan Perpustakaan di Era Global “. Seminar akan memaparkan pengertian KM yang benar dan praktik transfer pengetahuan agar dapat secara maksimal dimanfaatkan pengguna di dalam dan luar Indonesia. Dengan demikian, diharapkan pustakawan dan ahli informasi mendapatkan acuan yang benar di dalam mengembangkan knowledge di perpustakaan dan institusi tempat mereka bekerja.

Tujuan Seminar
Dengan mengikuti seminar ini peserta diharapkan mendapatkan:
1. Pengetahuan yang benar tentang Knowledge Management, meliputi proses menemukan, memilah, mengolah, dan menyebarkan pengetahuan sehingga kegiatan yang dilakukan sesuai dengan filosofi KM.
2. Pengetahuan tentang teknologi yang tepat guna mendukung KM, terutama untuk transfer pengetahuan.
3. Pengetahuan tentang kompetensi pustakawan dan ahli informasi yang tepat untuk mengembangkan KM di perpustakaan dan instutusi tempat mereka bekerja.

Peserta
Peserta adalah para kepala perpustakaan, kepala institusi bidang dokumentasi dan informasi, pustakawan, ahli informasi, akademisi dan kalangan pemerhati kegiatan dokinfopus dari lembaga pemerintah maupun swasta di Indonesia.

Fasilitas
Peserta Seminar akan mendapat fasilitas:

1. Seminar Kit
2. Makalah
3. Snack dan makan siang
4. Sertifikat

Agenda

Seminar akan dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2008 dengan agenda berikut.

1. 08.00 - 09.00
Pendaftaran Peserta dan Coffee Morning
Untar/ISIPII

2. 09.00 - 09.30
Pembukaan
Sambutan Untar
Sambutan ISIPII
Untar/ISIPII

3. 09.00 – 12.30
Penerapan dan Kendala yang dihadapi dalam melakukan KM

Mengenal sekilas Komunitas KM
The Knowledge Centre of UNTAR
Rekomendasi penerapan KM yang benar

Moderator :
Elly Julia Basri, MLS (PPM)
Endang Ernawati,MLib Direktur Library & Knowlegde Centre Universitas Binus
Iris Tutuarima, M Psi Direktur Komunitas KM UNTAR
Utami Haryadi, Mlib,MPsi (UI)

12.30 - Penutupan dilanjutkan dengan makan siang

Tempat :
Tarumanagara Knowledge Centre, Universitas Tarumanegara
Universitas Tarumanagara, Jl S Parman
Jakarta Barat

Investasi :
Biaya investasi Rp. 300.000,- yang harus ditransfer terlebih dahulu
Transfer ke BCA Kcu. Wisma GKBI
no. rek. 0060331553 a.n Hani Qonitah
selambat-lambatnya tanggal 10 Juli

Untuk pendaftaran silahkan hubungi :
Ade Farida (Pengurus ISIPII bidang Komunikasi Eksternal)
Adef29@gmail.com
Hp 081310991010
021 98033722

AGENDA ISIPII

2008-06-26T02:39:00.000-07:00

AGUSTUS 2008

Jakarta, 5-7 August 2008
Kursus Penyegar Dan Penambah Ilmu Perpustakaan Dan Informasi
”Managing Change in Library & Information Sciences”
Refreshing Course on Library and Information Sciences
Jakarta, 5-7 August 2008 at 09:00 – 17:00

Kerjasama antara Kerjasama Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia dengan Sampoerna Foundation

JULY 2008

Jakarta 15 Juli 2008SEMINAR “PERAN KNOWLEDGE MANAGEMENT BAGI PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DI ERA GLOBAL”
Kerjasama Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia dengan Universitas Tarumanagara

Surabaya, 22-24 Juli 2008
Executive Workshops on Digital Library
Perancangan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Perpustakaan Dijital di Indonesia bersama Putu Laxman Pendit, Ph.D
Kerjasama Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia dengan Universitas Kristen Petra

Jakarta, 28-29 Juli 2008 Executive Workshops on Digital Library
Perancangan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Perpustakaan Dijital di Indonesia bersama Putu Laxman Pendit, Ph.D
Kerjasama Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia dengan Universitas Bina Nusantara

APRIL 2008

Jakarta, 24 April 2008

World Book Day
LITERACY : FORUM
Librarians Gathering and Talk Show "Membaca Orang Kota di Kafe Buku"

Speaker :
Dra. Ninis Agustini Dewayani, MA
Organizer of Zoe One Cafe
Richard Oh (organizer of QB bookstore)
Organiser of MP Book Point
Moderator : Drs Agus Rusmana M.Lib, (Vice President of ISIPII)

Kerjasama Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia dengan Forum Indonesia Membaca (FIM)

MARET 2008

Jakarta, 5 Maret 2008

PUSTAKAWAN BICARA
Diskusi 'Eksistensi Pustakawan yang Tak Hanya Pustakawan'

Eka Hindrati, pustakawan dan penulis buku 'MOMOYE:
Mereka Memanggilku'
Lusiana Monohevita, Kepala Perpustakaan FEUI Farlie Elnumeri, kepala
perpustakaan Daniel S. Lev Law Library Libreny Riyusdha,
Harkrisyati Kamil, Presiden ISIPII Wien Muldian,
Koordinator library@senayan

Kerjasama Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia dengan Library@Senayan

IKATAN SARJANA ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI INDONESIA (ISIPII)

2008-06-26T02:32:00.000-07:00

Sekilas latar belakang berdirinya ISIPI

8 Februari 2006, usai penyelenggaraan seminar “Kebebasan Memperoleh Informasi Publik”, kerjasama British Council, WB, Unesco, Universitas Bina Nusantara dan Universitas Kristen Petra, sejumlah pustakawan dan pengajar Jurusan Ilmu Perpustakaan UNAIR berbincang-bincang tentang kegalauan mereka akan ilmu perpustakaan dan informasi yang dinilai tidak banyak berkembang di antara semakin bertambahnya perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan bidang ilmu perpustakaan dan informasi.
Kelanjutan diskusi informal tersebut adalah diselenggarakannya pertemuan para pengelola program studi ilmu perpustakaan dan informasi (UI,UNPAD,USU, UNDIP,UNAIR,UGM,UNHAS,UNP Padang, UIN Sunan Kalijaga dan UIN Syarief Hidayatullah, IPB, Universitas YARSI dan Universitas Wijaya Kusuma) dan pustakawan praktisi pada tanggal 2-4 Maret 2006 di Hotel Grand Kemang Jakarta.
Kesepakatan peserta tertuang dalam Deklarasi Kemang yang memuat usulan/ gagasan pembentukan organisasi profesi dan keilmuan dengan nama Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia (ISIPII) dengan keanggotaan terbatas untuk sarjana ilmu perpustakaan dan informasi.

Munas pertama diselenggarakan pada tanggal 13 Nopember di Universitas Udayana dan berhasil memilih Presiden pertama ISIPII.

Tujuan dan Kegiatan ISIPII

Tujuan
(1) terlibat dalam pengembangan dan kemajuan Ilmu Informasi dan Perpustakaan sebagai ilmu pengetahuan maupun profesi
(2) memberikan perlindungan kepada anggotanya dan masyarakat pengguna jasa perpustakaan dan (lembaga penyedia) informasi (lainnya).
(3) meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan anggota

Fokus Kegiatan

Penelitian
Advokasi
Continuing Professional Development

Kepengurusan ISIPII

SUSUNAN PENGURUS
IKATAN SARJANA ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI
INDONESIA (ISIPII) Periode 2006-2009

Ketua Umum: Harkrisyati Kamil, SIP
Wakil Ketua: Drs. Agus Rusmana, MA (UNPAD)
Sekretaris Jendral : Dra. Woro Titi Haryanti, MA (Perpustakaan Nasional RI)
Bendahara : Hani Qonitah, MMS (Exxon)
Koordinator Komunikasi Internal : Ade Farida, SIP (IRC-Kedubes AS)
Koordinasi Komunikasi Eksternal : Yuan Oktafian, SHum (UI)

Penasihat/Pengawas : Prof Sulistyo Basuki (UI)
Blasius Sudarsono, MLIS (PDII-LIPI)

Berminat menjadi anggota ISIPII?

Manfaat
Ikut terlibat dalam pengembangan ilmu perpustakaan dan informasi sebagai landasan bagi pekerja informasi dan sekaligus sebagai kontribusi bagi masyarakat luas mendapat kesempatan berjejaring dengan rekan seprofesi terbantu dalam mengembangkan profesi mendapat akses informasi terkini dalam bidang ilmu informasi dan perpustakaan termasuk jurnal elektronik

Siapa saja yang dapat menjadi anggota ISIPII?

(1) Anggota biasa adalah mereka yang lulus program Ilmu Informasi dan Perpustakaan, pada tingkat sarjana program magister dan doktor atau mereka yang memperoleh gelar setara baik dari dalam maupun luar negeri dalam Ilmu Informasi dan Perpustakaan.
(2) Anggota luar biasa yaitu sarjana dalam bidang lain yang memiliki kepedulian akan perpustakaan, informasi dan dokumentasi.
(3) Anggota kehormatan adalah mereka yang dapat diharapkan membantu perkembangan bidang Ilmu Informasi dan Perpustakaan

Iuran ke anggotaan tahunan : Rp. 300.000,-

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut, silahkan hubungi kami di info.isipii@gmail.com