Undangan Seminar dan Diskusi Interaktif “Library and Information Education@the Crossroad”

Yth
Para Pustakawan Indonesia
Di Tempat

28 Oktober 2009

Library & Information Education@the Crossroad : seminar and interactive discussion
Bandung, 16th -18th November , 2009

Latar Belakang
Beberapa tahun terakhir ini Pendidikan Perpustakaan di Indonesia menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, ditandai dengan semakin banyaknya Perguruan Tinggi menyelenggarakan program studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi.Catatan terakhir terdapat 6 perguruan tinggi yang menyelenggarakan program strata 2, 11 perguruan tinggi untuk program strata 1 dan 11 perguruan tinggi untuk program diploma.

Bagi akademisi maupun praktisi perkembangan ini tentu membuat kita semua optimis akan masa depan profesi pustakawan. Di sisi lain banyak isu disekitar kita yang seharusnya diperhatikan dan disikapi dengan bijak bersama. Definisi pustakawan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perpustakaan No. 43 Tahun 2007 masih menyisakan ketidakpastian tentang peran pustakawan dan non-pustakawan.

Penggabungan Badan/Kantor Perpustakaan dan Arsip disusul dengan diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2010 hendaknya menjadi perhatian kita semua karena juga merupakan ranah Perpustakaan. Reformasi telah memberikan keleluasaan bagi penyelenggara prodi ilmu perpustakaan untuk menyusun kurikulum masing-masing dan akibatnya kita tidak memiliki standard minimum sehingga kualitas lulusan prodi amat beragam. Situasi ini menjadi lebih tidak menggembirakan dengan kurangnya komunikasi dan kerjasama antar penyelenggara prodi padahal cooperation and competetion merupakan hal yang strategis untuk peningkatan kualitas dan upaya berjejaring untuk meresponi isu-isu yang berkembang di masyarakat.

Sedemikian besarnya perubahan yang terjadi di sekitar kita dan menyikapi perubahan dengan bijak merupakan tantangan tersendiri. Kepustakawanan tidak lagi bermain di sekitar tataran wacana dan ruang kerjanya semata, ia harus mampu memposisikan perannya menjawab tantangan Library Leadership dan Change Management atau ia akan tergerus roda perubahan.
Usia pendidikan perpustakaan di Indonesia yang cukup lama idealnya ibarat manusia telah menginjak fase matang, mapan dan lebih bijak dan menghasilkan lulusan-lulusan yang tidak saja memiliki kompetensi professional tetapi diimbangi dengan kompetensi perilaku. Ia pun harus mampu menjadi pilar-pilar yang menunjang kehidupan masyarakat madani. Bahkan – bersama-sama dengan praktisi media – pustakawan diharapkan mampu menjadi pilar keempat dari demokrasi. Inilah yang mendorong ISIPII untuk mengajak para penyelenggara pendidikan prodi perpustakaan dan informasi, asosiasi profesi dan praktisi duduk bersama untuk memikirkan bagaimana kita dapat memberdayakan profesi kita.

Tujuan:
Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi pendidikan perpustakaan
Memetakan Pendidikan Perpustakaan dari perspektif kualitas serta kebutuhan di masa depan
Menyikapi tuntutan akan sertifikasi
Merancang upaya-upaya advokasi dan promosi profesi kepustakawanan di masayarakat Indonesia
Merumuskan peran dan kontribusi profesi kepustakawanan dalam proses demokratisasi masyarakat Indonesia

Peserta:
Penyelenggara Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi se Indonesia
Ketua/Perwakilan Asosiasi Profesi Perpustakaan & Informasi
Praktisi

Waktu & Tempat :
Diskusi interaktif ini didahului dengan seminar setengah hari kerjasama antara Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi dan ISIPII, pada tanggal 16 November petang hari di lokasi yang sama, Hotel Topas Galeria , Jl. dr. Djundjunan No. 153 Bandung - 40173 ,
Ph: +62-22 6020 550 Fax: +62-22 6020 440 (http://www.topas-hotel.com/)
Diskusi interaktif berlangsung pada tanggal 16 -!8 November 2009 (berakhir dengan makan siang) .

Jadwal Acara :
Seminar dengan tema Kepustakawanan di Era Dijital
Senin, 16 November 2009
12.00 – 14.00 : Check in / Registrasi
16.00 – 17.30 : Pembukaan
19.00 – 21.00 : Keynote speaker (Goethe) Prof. Dr. Ursula Georgy : President of KIBA - Konferenz der informations- und bibliothekswissenschaftlichen Ausbildungs- und Studiengänge (Association of Library and Information Science Education and Academic Studies) http://www.bibliotheksverband.de/sektion-7/start.html

Dilanjutkan dengan Munas ISIPII, parallel dengan Munas FPPTI

Selasa, 17 November 2009

Diskusi interaktif ISIPII, menghadirkan kontribusi pikiran dan pengamatan beberapa penyelenggara prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi dan praktisi akan keterkinian sekitar kepustakawanan Indonesia.

(1) Mari Bicara Kwalitas vs Kwantitas Terkait Kebutuhan Tenaga Perpustakaan Indonesia (UI)
(2) Best Practice on Managing Library Schools : Prof Ursula Georgy
(3) Fenomena Integrasi Informasi dan Demokratisasi : sebuah Tantangan bagi Pendidikan Ilmu Perpustakaan dan Informasi (kolaborasi Putu Pendit, Labibah Zein dan Imas Maesaroh)

12.30 – 14.00 ISHOMA

(4) Paradigma Perubahan Nama Jurusan/Departemen (UNPAD)
(5) Towards International Librarianship (UGM)
(6) UU Perpustakaan dan Perjalanan Penyusunan Turunannya Terkait Pendidikan dan Kompetensi Pustakawan (Titiek Kismiyati, PNRI)

17.15 – 19.30 ISHOMA

Diskusi dengan tujuan Penyusunan Cetak Biru Kepustakawanan Indonesia

Rabu, 18 November 2009

08.30 – 10.00:
Lanjutan Diskusi interaktif

10.00 – 12.00:
(7) Being a Professional Librarian (Oktiviane A.Sinaga, US Embassy -IRC Director)
(8) Library Innovation (John Hickok, a librarian from California State University, Fullerton, U.S)

12.00 : Penutupan dan check out

Biaya Investasi dan Pendaftaran
Biaya investasi : Rp. 1.000.000,- (akomodasi 2 malam, makan dan materi kegiatan), ditransfer terlebih dahulu.

Transfer ke BCA Kcu. Wisma GKBI
No.rek. 0060331553 atas nama Hani Qonitah

Silahkan imel atau faks bukti transfer ke :
FIM 021-6900992 (jam kerja)
Yati Kamil 021- 8464548 (setelah pukul 18.00)

Pendaftaran :
Ade Farida Mahmudin
HP : 0813 1099 1010 HP : 0815 1304 5504
imel : adef29@gmail.com imel : mudination@yahoo.com
Daisy Sekar Astina
HP : 0856 8056 192
Imel : daisy.jazzy@gmail.com




Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia
Info.isipii@gmail.com

INTERNATIONAL SEMINAR AND WORKSHOP-JIP FIB UNDIP, PDII-LIPI & ISIPII (details)

CHALLENGE AND OPPORTUNITIES TO LIBRARY MANAGEMENT
Faculty of Humanities, Diponegoro University in cooperation with PDII-LIPI and ISIPII
Semarang, 10-11 August 2009

GENERAL INFORMATION
Library is a source of information that has an important role to collect, manage and share information to users. In global era, the need to access information for community is getting increasing. Through the development of information technology, library can change management system from manual and static system to electronic and dynamic system. There are some system and new concept that will change the management that is more dynamic and more interactive management.The information management is mostly focus the orientation on users. One of the new concept is Library 2.0 which is adapted from the concept of Web 2.0.

Library 2.0 is a specific system that fulfill the change paradigm from ‘system-oriented’ to ‘user-oriented’. The users –together with Library 2.0- are participated to fertilize the information availability, include the on line system, such as the OPAC system. It is used to reinforce the information channel from user to library.

With Library 2.0, library service is always being renewed and evaluated continuously in accordance with the need of user and service to user. Library 2.0 is used by users to arrange and apply service. Users have to take part and give feedback.

By attending this seminar and workshop, participants will know better what’s the most suitable system to manage their library.

AIMS

The seminar and workshop aims participants will have an intensive discussion on Library 2.0 and some other system on library information system and get a new paradigm to have more interactive and user-oriented information service.

SEMINAR TOPIC : Empowering Library 2.0 and Open Source for Library Management
SPEAKERS
1.Prof. Abrizah Abdullah, Ph. D., Kepala Departemen Ilmu Informasi, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, Universitas Malaya
2. Putu Laxman Pendit, Ph.D., alumi RMIT University Melboune Australia.
3. Hendro Wicaksono, “Senayan Library” Depdiknas RI.
4. Drs. Ida Fajar Priyanto, M. Lib., Kepala UPT Perpustakaan UGM.

WORKSHOP TOPIC : Library 2.0 : Challenge and Opportunities to Library Management
SPEAKERS
1. Prof. Dr. Baharuddin Aris, Ph. D. University Technology Malaya, Malaysia.
2. Blasius Sudarsono, MLS. PDII-LIPI Jakarta
3. Drs. Supriyanto, M. Si, Perpustakaan Nasional RI
4. Zaleha Atan, Head Librarian of Universiti Teknologi Malaysia
5. Mahbob Yusoff, Deputy Chief Librarian University of Malaya.
6. Hendro Subagyo, M. Eng. PDII-LIPI, Jakarta

TIME
Monday-Tuesday, 10-11 August 2009

PLACE
Seminar: Auditorium UNDIP, Jl. Imam Bardjo,Sh.No.1, Semarang
Workshop: Hotel Pandanaran No 58 Semarang

PARTICIPANT CONTRIBUTION
Registration: Payment till 5 August 2009
Seminar : RP 175.000,00
Workshop : Rp 250.000,00

Payment after 5 August 2009
Seminar : RP 200.000,00
Workshop : Rp 300.000,00

Secretariat
Jurusan Ilmu Perpustakaan FIB UNDIP
Jl. Hayamwuruk No. 4 Semarang
Telp. 024-8319859; 8452936, Fax. 024-8311444; 0813 2600 1367.
Email: jipundip@gmail.com
Contact Person: Martini, Rinta, Ovin

REGISTRATION FORM
Panitia Seminar dan Workshop InternasionalFakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro
Fax. 024-8311444
Please register me as a participant on International
*Seminar/Workshop :Empowering Library 2.0 and Open Sourcefor Library Management
0n 10-11 August 2009

Name :
1. ……………………………………………………..
2. ……………………………………………………..
3. ……………………………………………………..
4……………………………………………………..

Address :
Institution : …………………………………………………
Home : …………………………………………………
Admission Fee RP …………………………………..(for ………………………… Participant(s))
I make the payment (put √):
[ ] transfer to bank account
[ ] money order
[ ] on the day of Seminar/Workshop

Hotel Information :
1. Patrajasa Hotel, Jl. Sisingamangaraja, Candibaru, Semarang. Pandanaran Hotel, Jl. Pandanaran No.85, Semarang (Phone:+62 24 8411217)
2. Graha Santika, Jl. Pandanaran, 116 – 120, Semarang
3. Hotel Horison, Jl KH Ahmad Dahlan No 2 Simpang 5, Semarang.
4. Hotel Santika, Jl, A. Yani, 189, Semarang5. Wisma GKPN, Jl. A. Yani, Semarang

AGENDA
Seminar : Library 2.0 dan Sistem Informasi untuk Perpustakaan
Senin, 10 Agustus 2009

08.00 – 08.45 Pendaftaran Ulang
08.45 - 09.00 Laporan Ketua Panitia Ketua Jurusan Ilmu Perpustakaan FIB-UNDIP
09.00 – 09.30 Sambutan Dekan FIB UNDIP Prof.Dr.Nurdien H. Kistanto,MA. 09.30 – 10.00 Break

10.00 – 12.00 Library 2.0 and and information democracy or (Lib.2.0 and the changes of users-librarian communication (?) Putu Laxman Pendit, Alumnae RMIT University, Melbourne, Australia.Institutional repository and librarians' roles in University of Malaya, Prof. Abrizah Abdullah, Ph.D. University of Malaya Moderator: Umi Proboyekti, S. Kom., MLS

12.00 – 13.00 ISHOMA

13.00 – 15.00 Pengelolaan Library Information System di Senayan Library, Diknas, Hendro Witjaksono Library 2.0 : Application of Collaborative and Interactive Multimedia Web-Based Technologies to Web-Based Library Service and Collections, Prof. Dr. Baharuddin Aris, Ph. D.University of Technology Malaya, Malaysia.Managing Library 2.0 for satisfaction for new generation of users Drs. Ida Fajar Priyanto, M.Lib.Moderator: Drs. Jumino,M.Lib

15.00 – 15.30 Break

15.30 – 16.30 Call for paper ( Unpad, UI, ITB, Unair, USU) Dra. Sri Ati, M.Si.
16.30 - 17.00 Penutupan


Workshop Library 2.0 : Challenge and opportunities to library management
Selasa, 11 Agustus 2009

08.00 – 08.45 Pendaftaran Ulang Peserta, Panitia
08.45 – 09.00 Laporan Ketua Panitia, Ketua Jurusan Ilmu Perpustakaan Universitas Diponegoro
09.00 - 09.30 Rector’s Speach
09.30 – 09.45 Signing MOU/ Memorandum of Agreement- Between PDII-LIPI and Fac.of Humanities UNDIP;And between Fac.of Technology Malaya,

09.45 – 10.00 Break

10.00 – 12.00
Session I
Library 2.0 and .... Blasius Sudarsono, MLS. PDII-LIPI, Jakarta.Application of Library 2.0 in Library Services: Case Study in University of Malaya. Mahbob Yusoff, Deputy Chief Librarian University of Malaya. Kesiapan Pustakawan menghadapi perubahan kemajuan system informasi untuk perpustakaan Drs.Supriyanto, M.Si Moderator : Dra. Harkrisyati Kamil, Presiden ISIPII

12.00 – 13.00 ISHOMA

13.00 – 15.00
Session II
Application of Library 2.0 at Univ.of Technology Malaya, Zaleha Atan, Library of Univ.Tech.MalayaApplication of Library Information system at UNDIP, Tim Universitas Diponegoro User satisfication of Library Services using Library 2.0: Case Study in PDII LIPI Jakarta. Hendro Subagyo, M. Eng. PDII-LIPI Jakarta Moderator: Drs. Agus Rusmana, MA

15.00 – 15.30 Break

15.30– 16.30Seesion III Workshop’s Recomendation, Evaluator, Researchers
16.30 - 17.00 PENUTUPAN, Dekan Fakultas Ilmu Budaya UNDIP

“Library and Democracy” : Sebuah catatan (Oleh Yuli Asmini)

“Library and Democracy” : Sebuah catatan
Oleh Yuli Asmini

“Demokrasi mensyaratkan partisipasi aktif dari warga negara, hal yang hanya dapat dilakukan manakala warga memiliki cukup pengetahuan dan akses terhadap informasi. Disinilah letak salah satu peran penting perpustakaan dalam demokrasi, yaitu mengumpulkan dan menyediakan akses informasi”

Pernyataan diatas diutarakan nyaris bersamaan oleh tiga orang narasumber yang merupakan pembicara pada “Seminar Libraries and Democracy” yang diselenggarakan pada 18 Juni 2009 di Auditorium Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Seminar serupa diselenggarakan satu hari sebelumnya yaitu 17 Juni 2009 di Universitas Petra Surabaya. Kedua seminar ini merupakan kerjasama antara Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi, Ikatan Sarjana Perpustakaan dan Informasi Indonesia, Univesitas Indonesia, Universitas Petra, Goethe-Institute, dan Library of Congress Jakarta.

Tiga narasumber pada seminar tersebut yaitu; Prof. Hermann Rosch, Pustakawan dan Pengajar dari Koln University Jerman, William P Tuchrello, Direktur Informasi Library of Congress Jakarta, dan Binni Buchori, Aktifis dan Politikus perempuan secara bergiliran menyampaikan presentasinya dipandu oleh Abdul Rachman Pengajar dan Pustakawan Institut Pertanian Bogor selaku moderator.

Prof. Hermann Rosch dalam presentasinya menyebutkan pentingnya peran perpustakaan dalam demokrasi dengan membaginya menjadi beberapa fungsi yaitu; fungsi pendidikan yang mencakup pendidikan secara umum, pendidikan dalam bentuk pelatihan dan keberaksaraan atau keberaksaraan informasi. Fungsi lainnya adalah fungsi sosial yang mencakup pelibatan minoritas, dan mendorong emansipasi dari strata social yang lemah.

Fungsi yang cukup panjang dipaparkan oleh Prof. Rosch adalah fungsi politik perpustakaan. Fungsi yang sangat terkait langsung dengan era demokrasi dan secara kontekstual sangat bersesuaian dengan kondisi Indonesia saat ini. Pada fungsi ini melekat peran perpustakaan sebagai penyedia informasi yang tidak bias, yang mendasarkan pluralisme atau keragaman sebagai landasan utama demokrasi. Dengan demikian, perpustakaan seharusnya menjamin tersediannya keragaman pendapat, sehingga tidak satu entitas pun dapat menyatakan dirinya sebagai pemegang kebenaran sejati. Pada fungsi ini pula perpustakaan diharapkan mampu menjamin terdorongnya partisipasi politik warga negara dengan penyediaan akses informasi sebagai hak dasar demikian pula dengan kebebasan berekspresi. Dengan tesedia dan teraksesnya informasi secara utuh masyarakat akan memiliki informasi yang cukup yang tidak saja berguna untuk mengambil keputusan, bahkan untuk mengontrol proses pembentukan kebijakan. Penyediaan akses informasi akan mampu menyuburkan nilai-nilai transparansi dan anti korupsi sehingga tercipta pemerintahan yang terbuka, yang berujung pada terselenggaranya tata pemerintahan yang baik.

Masih dalam kaitannya dengan fungsi politik, Prof Rosch menyatakan bahwa perpustakaan juga berperan dalam menyediakan dan memelihara memori kebudayaan bangsa, sekaligus kekayaan dan warisan budaya bangsa. Fungsi lain dari perpustakaan adalah fungsi informasional. Fungsi ini terwujudkan dalam penyediaan akses terhadap informasi secara bebas, demokratisasi informasi ilmiah, dan konektifitas terhadap informasi global dunia. Demokratisasi informasi ilmiah menurut Prof. Rosch adalah keberadaan informasi ilmiah sejatinya tidak hanya disediakan untuk para ilmuwan, melainkan juga bagi semua warga negara. Hal ini disebabkan informasi ilmiah dapat berdampak pada ranah politik, ekonomi, dan etika, bahkan pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Lebih jauh lagi informasi ilmiah semestinya dapat dimonitor oleh publik, dan penggunaan informasi ilmiah tidak dapat dibatasi hanya untuk melayani kepentingan pengusaha atau ketertarikan golongan tertentu saja.

Sedangkan dalam kaitannya dengan keterkaitan perpustakaan terhadap informasi pada tataran global menurut Rosch adalah perpustakaan utamanya mampu menyediakan akses informasi global kepada semua orang. Perpustakaan juga mampu untuk menjadi penyedia fasilitas bagi perkembangan opini-opini yang independen. Akses terhadap internet merupakan layanan yang seharusnya disediakan oleh perpustakaan khususnya bagi masyarakat yang tidak memiliki infrastruktur yang memadai.

William Tuchrello dan Binni Buchori selanjutnya menegaskan kembali peran penting perpustakaan dalam era demokrasi. Menurut Binni, peran nyata perpustakaan adalah memperkuat pengetahuan warga negara tentang hak-hak mereka, utamanya, perpustakaan mampu mendemokratisasi pengetahuan. Perpustakaan merupakan kunci bagi penyediaan akses kepada pengetahuan dan ide-ide kepada setiap warganya dengan setara. Tuchrello dalam presentasinya memberikan contoh, sebuah perpustakan seperti Library of Congress mampu menjadi faktor penting dalam proses demokratisasi di Amerika.

Seminar yang memberikan ruang untuk berdiskusi dengan menyediakan kesempatan berlangsungya tanya jawab antara peserta dan narasumber. Pada akhir presentasinya, Prof Rosch menyatakan bahwa ada persyaratan bagi perpustakaan untuk memaksimalkan perannya dalam demokrasi. Persyaratan tersebut antara lain adalah perpustakaan harus bekerjasama dan berjejaring disamping pembagian kerja berdasarkan kekhususan. Prof. Rosch bahkan menyebutkan jika perpustakaan dianggp penting maka pustakawan harus terlatih, cakap dan memiliki keahlian yang handal dan tentunya mendapatkan pendidikan secara berkelanjutan. Untuk menghasilkan pustakawan yang mumpuni tentunya lembaga penyelenggara pendidikan perpustakaan diharapkan dapat mengembangkan kurikulum yang mampu menjawab kebutuhan tersebut.

Prof. Rosch membagi pengalamannya tentang kepustakawanan di Jerman yang berupaya untuk menemukan ”common concern” sebagai isyu untuk menyuarakan kepentingan bersama kepustakawanan Jerman. Pada prakteknya isyu besama tersebut mampu memunculkan kampanye nasional tentang perpustakaan di Jerman dengan tema ”Library as a meeting point”.

Selanjutnya, Tuchrello dan Binni menyatakan dalam konteks Indonesia, saat ini, merupakan waktu yang tepat bagi perpustakaan dan pustakawan untuk terlibat aktif dalam menyuarakan posisinya. Proses demokratisasi dan reformasi di Indonesia merupakan sebuah peluang untuk lebih aktif bersuara. Pendekatan dan lobi terhadap pemegang kebijakan sebaiknya segera dilakukan. Kepustakawanan Indonesia direkomendasikan agar merangkul elemen masyarakat diluar kepustakawanan, termasuk media massa untuk terlibat dalam advokasi perpustakaan. Lebih tegasnya lagi Binni mendorong untuk dilakukannya pengarusutamaan perpustakaan indonesia, yang sampai saat ini masih termarginalkan

Seminar setengah hari yang dihadiri oleh kurang lebih seratus orang pustakawan dan dosen ilmu perpustakaan dari berbagai lembaga ini ditutup segera setelah diskusi selesai berlangsung. Selanjutnya beberapa pustakawan terlihat berkumpul, bercengkarama dan berdiskusi sambil menikmati suasana kampus Fakultas Ilmu Budaya yang sejuk.

Pertanyaan yang mungkin tercecer dari diskusi tersebut adalah bersedia dan mampukah kepustakawanan Indonesia menemukan ”common concern” dan bergerak bersama untuk pemajuan kepustakawanan Indonesia? Jawabannya mungkin mau dan mampu. Semoga!

ISIPII News: Libraries need to serve as community centers: Experts

Libraries need to serve as community centers: Experts

The Jakarta Post , Jakarta | Fri, 06/19/2009 9:02 PM | National

Public libraries need to expand their horizon and serve as community centers to lure more visitors, experts said on Friday.

In a discussion held at the National Education Ministry office in Jakarta, the chairman of the Association of Indonesian Library and Information Science Scholars, Harkrisyati Kamil, expressed her concern about the low number of visits in public libraries in the country.

“Libraries should be part of the community, rather than mere book lending or book keeping facilities,” she said, adding that people should be able to do activities and held events that promote community empowerment in libraries.

The discussion, themed Libraries, Books and Reading Habit in Indonesia, also featured the head of the University of Indonesia's Central Library, Luki Wijayanti, and the secretary general of the Jakarta Chapter of the Indonesian Publishers Association, Mula Harahap.

Mula lamented on the fact that many public libraries were only open during working hours.

“Who will go to libraries then? It would be better if they open from 4 in the afternoon to 10 pm,” he said, adding that in small cities where malls are scarce, libraries could be an alternative for weekend getaway if managed well.

The country is home to around 2,500 public libraries. (adh)

Source:http://www.thejakartapost.com/news/2009/06/19/libraries-need-serve-community-centers-experts.html

ISIPII News: Budaya Baca Indonesia Terendah di Asia Timur

Budaya Baca Indonesia Terendah di Asia Timur

By Republika Contributor
Rabu, 17 Juni 2009 pukul 20:52:00

SURABAYA -- Budaya baca masyarakat Indonesia menempati posisi terendah dari 52 negara di kawasan Asia Timur. "Ini berdasarkan data yang dilansir Organisasi Pengembangan Kerja sama Ekonomi (OECD)," kata Kepala Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya, Arini.

Saat berbicara dalam seminar Libraries and Democracy di Perpustakaan Universitas Kristen (UK) Petra Surabaya bersama Goethe-Institut Indonesien dan Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia (ISIPII) di Surabaya, Rabu, dia mengatakan, OECD juga mencatat 34,5 persen masyarakat Indonesia masih buta huruf.

Karena itu, katanya, pengembangan minat baca merupakan solusi yang tepat. Apalagi anak SD yang dibiasakan dengan budaya baca dan tulis memiliki prestasi tinggi dibanding anak SD yang selama enam tahun tidak dibiasakan dengan budaya baca dan tulis.

Menurut dia, pembiasaan membaca dan menulis itu harus dilakukan dengan program pemaksaan pinjam buku di perpustakaan, lalu diberi tugas membuat simpulan dari buku yang dipinjam. "SD swasta yang melaksanakan hal itu umumnya memiliki prestasi sangat memuaskan dibandingkan sekolah negeri yang belum memiliki kebiasaan itu," katanya.ant/bur

Sumber:

Republika.co.id: http://www.republika.co.id/berita/56933/Budaya_Baca_Indonesia_Terendah_d

Kompas.com: http://www.kompas.com/read/xml/2009/06/18/02590466/budaya.baca.indonesia.terendah.di.asia.timur

The Digital Divide or Digital Partnership; The technical librarian participation in democracy By William P. Tuchrello

Libraries and Democracy
National Seminars on Libraries and Their Roles in Democratic Societies

The Digital Divide or Digital Partnership; The technical librarian participation in democracy

William P. Tuchrello
Field Director - Attaché
Library of Congress - Southeast Asia Region
American Embassy – Jakarta

Introduction
The 1998 Indonesian democratic reformation (Reformasi) offered an opportunity for libraries to be participant in bringing education back to the people. Library managers faced two challenges how to motivate their staff to change libraries from warehouses to knowledge centers and how to respond to the digital divide. The digital divide is also an equal challenge for American library management’s abilities to understand and interact. Resolving the digital divide is a challenge Dr. Ilham Habibie coined as the lack of ‘critical communication’ or the dilemma of accessing Southeast Asian information so that research libraries can democratize access to the underserved. As one of the world’s largest countries rich in knowledge and information Indonesia is one of the least well internationally documented societies. Indonesia is intellectually resourced rich but access is chaos rich. Libraries, whether ones of bricks and buildings or virtual ones, have the goal of managing information from being chaos. We are going through a greater revolution than what happened at the time of Guttenberg the moveable press.

There is a long history in the US of linking libraries to fostering democratic principles. Today ICT is bringing librarians back to basics; the librarian must be a trainer of how to access information. Interacting with the end user is as much a function of the cataloger as once was the role of the reference librarian. ICT is making buildings and collection size secondary and often outmoded. Libraries big or small face a common issue. The Library of Congress Jakarta once only the technical side of libraries must change too or become a dinosaur. One way is being getting librarians more active in the development of the Comprehensive Partnership between the world’s 2nd and 3rd largest democracies.

Synopsis of the American experience of library training

Melvil Dewey, founder of the modern American library profession noted “… the librarian is in the highest sense a teacher.”
In the 1880s academic librarians were already lecturing as the idea of course credit for library studies was a new idea. Professors such as Edwin Woodruff at Cornell conveyed the message that no word of a professor was final and that libraries offer a place where students could integrate ideas. By the late 1890s courses were being offered to teach students how to analyze books.

In the 1920s library instruction classes were still unscientific and lacking standards. By the early 1930s articles began to appear about research showing that students lacked skills in effectively using academic library resources. We went through a period were focus was on the technical skills not the client outreach.

In the 1960s the Knapp’ Monteith Library Project for example provided a teaching methodology of fostering library competence.

From the 1970s library use training comprised a rainbow from library tours to structured classroom training. Everything changed with the introduction of the World Wide Web and Internet which fostered the emergence of online distance education over face to face. Acquisitions and technical service librarians in bibliographically organizing information via online tools in real time began to interact with the user who could access libraries without physically entering. “E” books, JSTOR, articles and so on became available too anyone who could access the ‘net.’ However, a new phenomena evolved which Doran (1995) called the “Internot.” Mistakenly some believe that the Web is the equivalent of and the equal to a library” and technical librarians could no longer ignore their role to change an attitude among librarians that no amount of acquiring and processing information will keep librarians in the forefront of fostering democracy we must developed a system of blended librarianship integrating processing and access assistance into one product.
Universities such as UI are playing a vital role as a ‘training laboratories’ for future librarians by teaching and ideally applying the theory.

Library of Congress in Southeast Asia

The primary role is as one of America’s Revolutionary Founding Fathers President Thomas Jefferson proposed an institution to provide the Members and staff of the Congress with any information to make laws. From 1963 until the late 1990s LOC in Southeast Asia acquired, cataloged, preserved, and distributed research materials for Congressional and research institutions use in the U.S and internationally.

LOC- Jakarta is the regional center with additional offices in the embassies of Bangkok, Kuala Lumpur, Manila and Rangoon. During 4 decades hundreds of thousands of publications were acquired, processed and sent but there was almost no interaction with the primary intended end user the Congressmen and their staff.

The internet changed all of that so that by the beginning of the 21st century daily the staff provide information to various offices in the Library of Congress including the Congressional Research Service (CRS) and the, Law Library (LL) but as a side line not a major objective. In early 2006 the office received a reality check with a visit by Members and staff of the Congress. Simply the message was you do all this processing but we do not know you exist and you need to do a better job to be relevant. With the encouragement of a few Congressional staff that focus on foreign affairs in this region and CRS similar to your DPR P3DI staff our practical mission took on new objectives. We still acquire annually almost 180,000 publications for LOC and more than 30 libraries but we must expand how we communicate directly with the end user as “job one.”

1.) There are about 3,000 US institutions of higher education but only a few hundred American graduate students, professors and government researchers we technical service operations have to reach out directly to this target community.

Another client is the several hundreds of Southeast Asia students and faculty studying in the U.S. Their research often ends up electronically or in paper published in English so that our staff and Members of Congress benefit from the perspective of Southeast Asians not just through American eyes. Today maybe ¼ of the Ministers of Indonesia, Thailand, Philippines and Malaysia have studied in the US, Canada, Singapore and Australia often using our collection such as Dr. Surin Pitsuwan, Secretary General of ASEAN.

Our Chinese unit works with Ohio University in identifying new electronic and printed works on the overseas Chinese community. We need to get researchers of East Asia aware and to use Chinese publications from ASEAN countries as this region has the largest Chinese population outside of PRC & ROC. With the increased importance of China this unique materials gives us some insights on how China relates to democratic countries.

Indonesia is the 3rd largest democratic country. The U.S. is increasingly looking to Indonesia as a democratic partner yet Indonesian is perhaps the least known of the 5 largest counties in the world. It faces an acquisitions environment that continues to be a disorganized as the majority of the publications are outside of the established commercial sector, especially serials and digital products. In 1998 there were about 200 newspaper and commercial serials, now over 1,000 and no institution collect comprehensively and how do we address accessing digital data, how do we share the challenge?
In the area of ICT documentation Indonesia ranks 83rd of 134 countries surveyed in the rankings of the World Economic Forum’s The Global Information Technology Report 2008-2009 that places a particular focus on the high levels of good educational relationship and interrelationships of technological readiness and innovation as essential engines of growth. Yet of the hundreds of journals the DirGEn of Higher Education considers only 116 as accredited scientific journals, few of the journals nationally are internationally refereed, meet international standards and or are available consistently online. Many larger libraries (PNL) and (PDII) do scan documentation but with limited attention to ISO standards, bibliographic control and often limit access beyond their own immediate academic or research community. There are also long term concerns about planning for storage of digital data that could lead to massive data loss perhaps worse than if Indonesia continues to create printed documents. This hampers democratic scholarship sharing of ideas between Indonesian and foreign researchers including participating in joint research.

Few librarians and information staff are trained to provide reference assistance and have little knowledge of e-journal search strategies. There are almost 3,000 institutes of higher education almost all having journals most which are only available by direct contact and there is no JSTOR counter part. Indonesia and adjacent countries are a world’s wealth in flora and fauna. Documentation on how to conserve, protect and economically husband these natural resources will help the U.S. At the same time lack of a systematic way to exchange documentation on a region which is destroying its seas and forests, Indonesia for example is the 3rd largest emitter of CO2 which will result in harm to the U.S democracy. There are thousands of CDs, PDFs and paper publications produced by academic and research institutions and we as librarians need to insure that managing the information resources is part of our growing comprehensive partnership.

In 2008 the world was fixated on the election of Anak Menteng. But three important elections are taking place that needs librarians to pay more attention to, how they worked and what they mean; The Iranian election and the Indian elections were well covered by the media but the third and longest almost a ½ year rarely gets world in-depth media billing. Who leads democratic Indonesia will impact not only Indonesia but also the US. To insure our Congress and scholars have detailed direct access to this democratic process the LOC Jakarta working with LOC Washington is capturing, most likely for the first for LOC ever a foreign election web sites , party documents, and TV advertisements. The end product will reflect from the eyes and views of Indonesia how you perceive democracy.
Because of the internet technology the office now provides real time assistance to CRS and Congress. With Congressional Washington staff in a partnership we provide technical support to the training parliament librarians of the Timor and the Indonesian parliaments.

Our Bangkok and Rangoon offices that once were acquisitions support offices jointly are almost self-sufficient operations responsible for the collection of materials, both in paper and electronic resources from Thailand, Laos, and Cambodia, Vietnam and Burma. Because of ICT communication and accounting technology materials are cataloged and shipped to LOC-Washington and directly to participant institutions instead of sending all via LOC Jakarta or LOC New Delhi. What once took 6 months to get to the end user takes less than ten days? ICT permits creating a level playing field so now we can provide in real time scanned documents in a few seconds and paper text in a few days different views from the Govt. of Burma to the opposition so the end user can decide on issues such as the problem of Diaspora Burmese trafficking of persons of keen interest to the US Senate.
Our Kuala Lumpur office is doing similar work providing quick information on FTA economic agreement in process from the Malaysian standpoint as well as first hand news from both the govt’s UMNO and the opposition parties concerning one of the most hotly contested political differences since the founding of Malaysia; democracy at work..

Manila Office changing its role beyond acquiring from 3 major islands of the Philippines to serving the information needs of the U.S. Congress and the Asian-American communities and scholars from major universities. It is in the planning stages of changing from managing the paper based official US-Philippine exchange of documents to an "e" exchange and also the same with the depository set of the Asian Development Bank. The office is taking the lead role in developing PDF acquisitions for the region, PDFs are a wealth of documentation but are posing huge challenges, how to retrieve them in some orderly fashion for the wider research community to use them is an awesome task and we can not do this alone.

What can be done? By libraries activity joining in developing Indonesian and American comprehensive partnership can provide valuable access of information opportunities. A “Blended Partnership" cooperation between traditional and online learning would augment the comprehensive partnership such as Indonesia becoming an active participant in the World Digital Library.

1) http://www.librarinstruction.com/lihistory.html June 17, 2009

Abstract: Libraries and Democracy: A Complementary Relation By Hermann Rosch

Libraries and Democracy
National Seminars on Libraries and Their Roles in Democratic Societies

Abstract: Libraries and Democracy: A Complementary Relation
Hermann Rosch, Germany

Initially the question will be discussed which characteristics qualify libraries as instruments to build up and to strengthen a democratic society. A brief historical review shows the importance of libraries for rulers in the early history of mankind. The enlightenment claimed education for everybody and public control of power. From this moment on libraries became an indispensable means of public education and of political participation.

Following these introductory considerations the fundamental role of libraries in a democratic society will be treated. Their main tasks are: Educational functions:

• General Education
• Provision of information literacy

• Industrial training Social functions:
• Inclusion of minorities

• Emancipation of disadvantaged social stratums Political function:
• Provision of unbiased information
• Advocacy for democracy
• Transparency and anti-corroption: public access to government information
• E-Government and E-Democracy
• Facilitate Political Participation

Establish and maintain the national heritage, the national memory: Enable or
facilitate the development of a national, a regional, a local or a cultural identity

Information functions
• Free access to information
• Democratize the access to scientific information
• Make the global world of information available: fully utilise the potential of Internet and International information infrastructure (Integrtion?) Provide connection to the rest of the world

The next question to be discussed is how libraries can meet these expectations. It is quite evident that no single library is able to fulfil these tasks completely and satisfactory. Libraries have to cooperate and to develop networks. Only if they specialize and build a system based on division of labour they can tap their full potential and meet the requirements of a democratic society. Different fields and forms of cooperation will be described at a glance. If libraries have to fulfil such a multitude of tasks is clear that people who run a library and who claim to be librarians have to be skilled in their trade. Librarians need professional training and a systematic and thorough education in library and information science.

Just to top off the considerations two case studies will be presented in brief. The first one consists of a national campaign run by the German Library Association. It is called "Germany reads. The Library as a Meeting Point" ("Deutschland liest. Treffpunkt Bibliothek"). The second example is a project operated by IFLA and its Committee Freedom of Access to Information and Freedom of Expression (FAIFE). FAIFE has developed two important Manifestos called "Internet Manifesto" and "Manifesto on Transparency, Good Governance and Freedom from Corruption". Both will be introduced in few words.

Jika ingin mendapat power point presentation, silahkan email ke info.isipii@gmail.com

Salam,
ISIPII